SBY Minta Ungkap Aktor Intelektual Demo Omnibus Law
Siapa dalang unjuk rasa penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja tersebut? Sampai sekarang belum juga diungkap. Padahal BIN dan Pemerintah sudah mengantongi nama-nama dalang unjuk rasa tersebut.
Meskipun sudah mengantongi nama-nama tersebut sampai sekarang pemerintah belum juga mengungkap siapa dalang tersebut. Tentu pemerintah tidak akan gegabah mengungkap aktor intelektual dibalik unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah tentu banyak pertimbangan atas hal tersebut.
Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang terkesan by design. Gelombang penolakan UU Cipta Kerja terlihat begitu rapi. Dari satu daerah terus merambat ke daerah lain.
Kericuhan yang terjadi pun sepertinya memang sengaja. Yang miris lagi, perusak fasilitas umum di beberapa daerah saat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja tersebut bukanlah warga asli daerah tersebut.
Sebut saja perusakan fasilitas umum di Surabaya, ternyata bukan warga Surabaya itu sendiri. Malah yang tertangkap perusak fasilitas umum di Surabaya mengaku berasal dari Lamongan dan Madiun. Sampai-sampai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah atas kejadian tersebut. Dan bertanya kepada mereka kenapa tidak merusak kotanya sendiri, kenapa harus Surabaya yang dibangunnya dengan susah payah.
Begitu juga dengan perusakan fasilitas umum seperti Halte Busway di Jakarta. Mereka yang merusak fasilitas umum tersebut bukanlah warga Jakarta itu sendiri, tetapi warga sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok dan Bekasi.
Tetapi reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak segarang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Anies Baswedan malah santai saja fasilitas umum tersebut dirusak dan dibakar. Anies malah tidak marah fasilitas umum Jakarta dirusak, berbanding terbalik dengan Risma.
Anies mengatakan tidak apa-apa (fasilitas umum dirusak), nanti Pemprov DKI akan memperbaikinya. Sekedar informasi, fasilitas umum yang dirusak di Jakarta menurut perhitungan Pemprov DKI mencapai angka Rp.55 miliar.
Tentu sebagai warga, kita miris melihat fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat tersebut dirusak oleh massa unjuk rasa. Sepertinya mereka tidak punya sense of belonging, sehingga dengan ringan tangan mereka membakar dan merusak fasilitas umum tersebut.
Dan sangat disayangkan respon Anies malah seperti mendukung massa unjuk rasa untuk merusak fasilitas umum tersebut, sepertinya Anies rela dan ikhlas aset DKI Jakarta dirusak begitu saja. Beda dengan Risma yang sangat menyesalkan hal itu terjadi.
Itulah bedanya Risma dan Anies, jika Surabaya dibangun Risma dengan sepenuh hati jadi sangat menyakitkan jika hasil kerja kerasnya tersebut dirusak begitu saja. Tetapi bagi Anies, itu biasa saja karena Anies tidak pernah membangun Jakarta. Tidak pernah merasakan bagaimana susahnya membangun sebuah kota menjadi begitu asri. Yang tidak membangun, tentu tidak akan merasa kehilangan. Bukan begitu?
Kembali kepada SBY yang meminta pemerintah mengungkapkan siapa aktor intelektual dibalik unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Bagi SBY, aktor intelektual ini harus diungkap dengan jelas agar tidak saling mencurigai antar anak bangsa.
"Lebih bagus kalau memang (ada) menggerakkan menunggangi, membiayai dianggap oleh negara sebagai kejahatan melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan (aktor intelektual)," kata SBY dalam akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).
"Kalau tidak (disebutkan aktor intelektual), nanti negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," ucapnya.
Mengapa SBY bereaksi berlebihan seperti ini? Tentu ada alasannya. Meskipun tidak diungkapkan secara nyata, tuduhan tersebut mengarah kepada Partai Demokrat. Karena hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut meskipun pada pembahasan RUU Cipta Kerja Partai Demokrat terlihat mendukung, bahkan SBY mengatakan Omnibus Law tersebut sesuai dengan semangat pemerintahan SBY saat lalu.
Tentu tidak mengada-ada jika tuduhan tersebut mengarah ke Partai Demokrat. Berbagai video yang tersebar memperlihatkan elite Partai Demokrat sedang memantau aksi unjuk rasa di sebuah ruangan yang penuh dengan televisi yang memperlihatkan unjuk rasa yang sedang berlangsung.
Begitu juga dengan kader-kader Partai Demokrat yang memimpin unjuk rasa di Yogyakarta yang sampai membuat Sultan maupun masyarakat Yogya resah.
Jadi, kalau SBY menghendaki pemerintah mengungkap aktor intelektual dibalik unjuk rasa UU Cipta Kerja, maka sebaiknya SBY menyiapkan mental terlebih dahulu. Jangan sampai ketika aktor intelektualnya diungkap malah play victim seakan-akan dirinya teraniaya. Dan menjadi korban. Ini sangat-sangat tidak gentleman.
- Source : seword.com
