Curhat Bu Sri Mulyani Terbukti Soal Radikalisme, Instagram Kemenkeu Mengaji Hapus Akunnya
Rupanya curhat berkali-kali Menteri Keuangan Sri Mulyani itu terbukti soal isu radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kalau dicek di media Sri Mulyani tak hanya sekali menyinggung soal radikalisme ini di Kementriannya.
Sekarang lagi viral di medsos khususnya di jagat Twitter soal postingan akun Instagram Kemenkeu Mengaji bersama partnernya akun Instagram Kemenkeu Berhijrah. Saat dicek, kedua akunnya itu sudah dihapus. Tapi jejaknya berceceran dan mengejutkan isi postingannya.
Akun Instagram Kemenkeu Mengaji itu followernya 89 ribu dengan 388 postingan sebelum dihapus. Kalau Instagram Kemenke Berhijrah itu followernya jauh lebih sedikit yaitu 3434 tapi dengan postingan yang lebih agresif yaitu sebanyak 1240 postingan.
Gila, banyak banget followernya IG Kemenkeu Mengaji , katakanlah follower yang bekerja di Kementerian Keuangannya itu separoh saja maka bayangkan ada 40 ribu lebih pegawai atau ASN di Kementrian Keuangan yang sudah tertular virus radikalisme agama yang sempit dan picik.
Maka tak heran Menkeu membongkar eksisnya kaum radikalisme agamis ini yang eksis dan beraktifitas terang-terangan dalam Kementeriannya. Dari jejak digital kelihatan siapa ulama yang mereka undang dan postingan-postingan yang membuat geleng-geleng kepala.
Postingan demi postingan itu menampilkan aktifitas di akun ini sudah sedemikian parahnya radikalisme sempit dan berbahaya yang menginfeksi dalam tubuh Kementrian Keuangan ini.
Misalnya dalam postingannya mengatur cara berpakaian wanita. Kata IG Kemenkeu Berhijrah, perempuan itu gak boleh pakai pakaian sepeti kaum kafir dan laki-laki. Harus berhijab.
Itu baru sebagian kecil.
Ada yang disorot tajam netizen NU lewat akunnya Netizen NU @Netizen_NU:
Ini @KemenkeuRI pegawainya punya komunitas ngaji yang isinya membid’ah-bid’ahkan. Kajiannya dan meme-nya propaganda. Ustaz pemateri Salafi yang menganggap negara ini Thaghut #KemenkeuProTeroris
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah membongkar cara radikalisme bisa masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beliau pernah juga menyinggung hal tersebut dalam acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa, yang diikuti oleh para tokoh di Indonesia.
Lalu bagaimana cara masuknya?
Terungkap, Masuknya radikalisme di lingkungan kemenkeu dilatarbelakangi saat kontestasi pemilihan presiden 2019.
"Menjelang pemilu kemarin, karena salah satu kontestasi menggunakan politik identitas, maka menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita, meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN), kita seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik," ungkap Sri Mulyani.
Nah, politik identitas itu sudah menjadi kotak pandora, membuat rembesan masuk ke semua lini, bahkan membuat banyak orang makin menampilkan wajah intoleransi dan eksklusivitas yang makin kuat dan mengental.
Selanjutnya, radikalisme juga dipicu dengan munculnya isu tugas dan wewenang Kementerian keuangan yang dijadikan komoditas politik. Contohnya adalah pajak, utang, belanja, pembelanjaan infrastruktur.
Menkeu mengakui ketika masuk dalam debat politik dan jadi viral dalam masyarakat maka masyarakat yang sudah termakan isu agama makin kuatlah fanatismenya sehingga pemahaman yang sudah sedemikian picik itu makin teracuni.
Fakta itu juga yang terlihat dalam aktifitas di Kemenkeu yaitu memicu munculnya eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu, yang membuat orang-orangnya menjadi terkotak-kotak, dikarenakan masuknya radikalisme.
Sri Mulyani menilai mengurus keuangan negara lebih mudah dari pada menangani isu radikalisme. Sebab, keuangan negara bisa dipelajari teorinya. Tapi kalau bicara idelogi, sikap, dan memunculkan inklusivitas dan toleransi itu nggak bisa cuma pakai surat edaran dan instruksi menteri, maka perlu conversation atau dialog kata Menkeu.
Masalah radikalisme menurutnya bisa muncul karena intoleransi dan eksklusivitas. Jelas hal itu jadi perongrong sekaligus biang kerok yang akan mengganggu sinergi di institusi yang dipimpinnya.
"Bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersinergi kalau muncul kotak-kotak tadi dari praktik keagamaan yang sifatnya eksklusif memunculkan sikap intoleran," tambahnya.
Lalu apa dampak radikalisme ke ekonomi?
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, radikalisme di birokrasi berkaitan dengan layanan publik. Menurutnya, masuknya paham radikalisme akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Ini sudah terbukti karena masuknya ulama-ulama yang anti Pemerintah makin menambah keyakinan orang un tuk menolak bahkan membenci segala kebijakan Pemerintah termasuk kebijakan keuangan itu sendiri.
Parahnya ASN seperti yang di Kemenkeu juga akan makin menolak untuk melakukan kebijakan mendukung kebijakan Menkeu . Ini kan konyol tapi bisa dipahami karena ajaran yang menyesatkan itu sudah masuk dalam otak dan hati mereka.
Bahayanya jika PNS terpapar radikalisme maka punya kecenderungan mengutamakan golongannya atau orang-orang yang sepemikiran. Hal itu akan memperlambat layanan birokrasi dan perizinan. Dengan begitu akan berpengaruh pada investasi dan perekonomian.
Inilah tantangan terbesar di tubuh pemerintahan saat ini. Duri dalam daging, benalu dalam tubuh Kementrian tak hanya di Kemenkeu jadi penghambat pembangunan di Indonesia.
- Source : seword.com
