Pembaruan yang dilakukan Emmanuel Macron nampaknya bertujuan untuk mengorganisir warga negara Prancis yang beragama Islam
PARIS (Sputnik) Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan pembaruan yang ditujukan untuk mengatur penduduk beragama Islam dan mengorganisir keberadaan agama ini Prancis, melindungi penduduk Muslim agar tidak terpengaruh pihak asing, para ahli mengatakan pada Sputnik.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis, Journal du Dimanche, Macron menyatakan kalau dirinya sedang berencana untuk mengorganisir ulang penduduk beragama Islam di Prancis, yang berguna untuk menjaga perdamaian antar umat beragama maupun dengan negara. Proyek pembaruan tersebut memang belum dimulai, namun Macron mengatakan dirinya berencana untuk menetapkan enam poin kunci dalam enam bulan pertama tahun 2018.
“Saya pikir dia (Macron) saat ini ingin mengorganisir, bukan merombak kembali agama Islam. Dia ingin agama Islam di Prancis terlepas dari segala pengaruh buruk yang berasal dari pihak asing,” ujar Kader Abderrahim, seorang ahli dari Interdisciplinary Research Institute on Social Issues (IRIS) spesialis agama Islam sekaligus seorang dosen di Sciences Po University.
Sang ahli juga menekankan kalau penerapan rencana tersebut akan menemui berbagai kesulitan dikarenakan ada banyak penduduk yang tergabung dalam komunitas Muslim di Prancis terhubung dengan berbagai komunitas Muslim di negara asalnya.
“Dia (Macron) tak ingin ada “Islam konsuler” di Prancis, yang berarti agama Islam yang masih terikat dengan tradisi di negara asalnya seperti Aljazair, Turki, Moroko dan lainnya. DIa ingin penduduk Muslim Prancis dapat mengorganisir komunitas mereka sendiri, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembiayaan. Hal tersebut akan menjadi kendala, karena sistem di negara Prancis tidak bisa membiayai hal yang berkenaan dengan agama,” Abderrahim mengatakan.
Dari sudut pandangnya, perombakan kembali agama Islam juga merupakan sebuah isu diplomatis dalam hubungan Prancis dengan berbagai negara Muslim.
“Ini merupakan isu diplomatis antara Prancis dan berbagai mitranya, seperti Aljazair, Moroko, Turki, yang tidak melepaskan pengaruhnya pada komunitas negara lain,” ujar sang ahli.
Abderrahim menambahkan kalau Prancis gagal dalam menerapkan program ini, negaranya akan terus mendapat pengaruh dari negara seperti Arab Saudi, yang membiayai berbagai masjid dan para imam di negaranya dengan cara yang tidak transparan.
Ahli lainnya, direktur peneliti IRIS Francois-Bernard Huyghe, sama seperti Abderrahim mengatakan kalau komunitas penduduk Muslim Prancis tidak terkoordinasi.
“Masalah pertama siapa yang sedang kita bicarakan ketika pemerintah membicarakan mengenai Muslim, siapa yang merepresentasikan Islam? Beberapa masjid berisi warga Turki, lainnya berisi warga Aljazair, ada imam yang berasal dari Moroko, dan lainnya. Jadi, ada banyak masalah gambaran Muslim yang nyata dari semua institusi Muslim ini,” Huyghe mengatakan, menambahkan bahkan tak ada statistik yang jelas mengenai angka umat Muslim yang hidup di Prancis.
Sang ahli mengatakan kalau penerapan program Macron akan meningkatkan isu Islamofobia di Prancis.
“Ada masalah hipersensitivitas yang dialami umat Muslim, merasa kalau agama mereka dianiaya, ada juga masalah Islamofobia dan lain-lain, dan ada perlawanan tertentu terhadap sekularitas. Macron akan mengambil resiko besar di sini,” ujar Huyghe.
Dirinya menambahkan kalau masalah sesungguhnya adalah para pemuda Muslim di Prancis tidak terlibat dalam proses integrasi sosial.
“Kami mengerti bagaimana isu ini menjadi masalah nasional yang sangat sensitive. Saya pikir Macron saat ini sedang menunggu reaksi masyarakat atas uji coba program ini,” sang ahli menambahkan.
Isu integrasi sosial di komunitas Muslim Prancis meningkat usai sejumlah serangan teror mematikan yang terjadi di seluruh negeri yang dilakukan para pengikut Islam radikal.
- Source : sputniknews.com
