Soroti Pemblokiran Paypal Oleh Kominfo, Niluh Djelantik: Komunikasi Dua Arah Itu Penting!
Kabar pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kominfo kalau tidak mendaftarkan diri sebenarnya sudah ramai terdengar. Waktu itu memang masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Ada yang membela Kominfo dengan alasan pemerintah punya hak mengatur urusan data dan sebagainya. Adapula yang kontra dengan alasan kalau platform yang ada merupakan hajat hidup orang banyak. Sampai-sampai politikus PKB dan Nasdem buka suara terkait ketegasan Kominfo memblokir Paypal.
Padahal beberapa platform seperti Google, Whatsapp dan grup Metaverse sudah mendaftarkan diri di hari-hari terkakhir. Logikanya tak mungkin Paypal dan lainnya yang kini diblokir tak tahu aturan tersebut. Bisa jadi mereka dengan sengaja mengabaikan aturan pemerintah. Maka tak salah kalau akhirnya Kominfo bersikap tegas. Masalahnya adalah masyarakat yang sudah bergantung pada platform tersebut. Paypal sendiri ternyata banyak digunakan pelaku UMKM sebagai alat pembayaran. Inilah yang membuat kader Nasdem, Niluh Djelantik buka suara.
"Bertanya mengapa PayPal diblokir itu wajar. Pemerintah punya hak jawab. Rakyat punya hak untuk dapat informasi tepat. Itu namanya komunikasi 2 arah."
"Support negara itu salah satunya jadi wajib pajak yang taat. Niluh Djelantik sudah melakukannya. Berkeringat bekerja disaat sama jujur menjalankan kewajiban. Aku percaya puluhan juta rakyat Indonesia melakukan hal yang sama."
"Kritis dan benci itu beda tipis. Silakan kritik pemerintah asal siap untuk pembuktian terbalik. Kami berani bertanya karena tak ada yang kami sembunyikan dalam usaha kami. Semua transparan."
"Sekarang tinggal kedua pihak mengklarifikasi. Jika PayPal melanggar aturan, silakan berikan sanksi tegas. Sambil jalan pemerintah agar sosialisasi. Bila perlu suruh saja semua pemegang akun Paypal di Indonesia menarik semua dana mereka, mengalihkannya ke bank lokal, disaat sama berikan waktu cukup agar mereka bisa cari sistem pembayaran alternatif agar kegiatan UMKM dan jasa lainnya tetap bisa berjalan. "
Ketjup Sayang
Niluh Djelantik
Tak hanya Niluh, politikus PKB juga menyuarakan hal yang sama terkait sosialisasi alias komunikasi dua arah. Seperti diberitakan detik.com, anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah mengatakan pemblokiran dilakukan agar PSE taat aturan.
"Yang pertama, saya mengapresiasi kepada para penyelenggara sistem elektronik yang sudah mendaftar. Artinya mereka taat terhadap regulasi yang ada," kata Taufiq kepada wartawan, Sabtu (30/7/2022).
Politikus PKB menyadari ada pihak yang khawatir dengan pendaftaran PSE itu. Salah satu kekhawatiran itu terkait data.
Taufiq mengatakan pemblokiran Steam hingga PayPal itu memang tak mengenakkan. Namun, dia meminta agar PSE menaati aturan dengan melakukan pendaftaran ke Kominfo.
"Memang, pembekuan ini tidak mengenakkan. PSE tidak happy, pengguna platform tidak happy, dan mestinya pemerintah juga tidak happy. Apalagi para pengguna yang bahkan ada ketergantungan dari sisi pendapatan ekonomi. Mereka menjadi terhambat dalam proses transaksi atau pembayaran-pembayaran, juga menjadikan terhenti pekerjaannya," kata dia.
"Saran saya, pertama, para PSE agar taat regulasi," imbuhnya.
Selain itu, Taufiq juga meminta Kominfo untuk menggencarkan sosialisasi terkait pendaftaran PSE ini. Kominfo juga didorong menggencarkan informasi terkait manfaat dari pendaftaran itu.
"Yang kedua, Kemenkominfo perlu mengintensifkan sosialisasi, khususnya berkaitan regulasi yang diberlakukan kepada PSE, seperti manfaat pendaftaran dan konsekuensi-konsekuensinya. Ketiga, kebijakan positif ini mudah-mudahan akan direalisir dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, Taufiq mengatakan negara berhak mengatur terkait PSE itu. Pengaturan itu, kata Taufiq, demi melindungi masyarakat banyak.
"Prinsipnya, pendaftaran itu sebuah keniscayaan. Negara berhak mengatur mereka, terutama demi melindungi masyarakat dari banyak hal. Misalnya penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoax, penipuan dan sebagainya," katanya.
Semoga saja masukan dari politikus Nasdem dan PKB ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah terutama Kominfo ke depan. Bahwa ketegasan terhadap PSE juga harus dibarengi dengan sosialisasi ke bawah. Apalagi kalau terkait dengan tempat penyimpanan uang yang bisa merugikan masyarakat. Kalau perlu ada alternatif yang diberikan sebelum adanya pemblokiran. Tetapi kalau masyarakat juga tak patuh pada arahan pemerintah, maka pemerintah tak perlu lagi bertanggung jawab atas kelalaian mereka.
Beberapa waktu lalu Jokowi juga melakukan tindakan pemblokiran yang cukup bikin kaget. Mulai dari larangan ekspor nikel mentah, larangan ekspor minyak dan kelapa sawit. Tentu saja para pelaku usaha dirugikan dalam hal ini, tapi masyarakat dan negara juga lebih rugi lagi kalau tak ada tindakan tegas. Intinya dalam kasus Kominfo, tindakan pemblokiran memang semata-mata untuk kebaikan negara dan masyarakat. Mungkin kita tak menyadari pentingnya regulasi data saat ini. Tapi bisa jadi kita justru berterima kasih pada pemerintah di kemudian hari. Juga tak kalah penting soal sosialisasi dan komunikasi dua arah agar tak menimbulkan kesalahpahaman di masa mendatang.
Referensi:
- Source : seword.com
