Gorden 48 Miliar Rumah Dinas DPR RI, Memangnya Kalau Nggak Diganti Kenapa Sih?

Penulis : Widodo SP | Editor : Anty | Senin, 11 April 2022 09:00

Terungkapnya anggaran gorden untuk 505 rumah dinas anggota DPR dengan nilai fantastis hingga Rp 48,7 miliar menjadi pembicaraan hangat dari berbagai golongan. Ada yang protes, ada yang marah-marah, ada yang menyindir dan mengritik, tapi ada pula yang merasa maklum karena ... ya memang begitu kalau bicara anggaran para anggota parlemen kita yang (katanya) terhormat itu.

Ya, kalau dilihat dari angkanya sih memang luar biasa besar plus nggak masuk akal sih. Kalau mau dibagi per rumah, entah pakai gorden bikinan siapa atau dari negara mana, setiap rumah dinas akan dijatah kisaran Rp 90-an juta kalau dihitung dengan pajak saat ini.

Anggap saja satu meter gorden dianggarkan Rp 2 juta, untuk bahan yang sudah bagus pastinya, maka untuk satu rumah dinas bisa dapat 45 meter gorden. Apakah butuh sebanyak itu hanya buat menutupi rasa malu, eh maksudnya menutupi bagian dalam rumah yang jendelanya saja paling totalnya tidak sampai 10 meter untuk satu rumah?

Membaca berita soal anggaran itu saja sudah bikin mual, apalagi saat membaca pernyataan Sekretaris Jenderal DPR bernama Indra Iskandar, yang dengan alasan basi mengatakan bahwa pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.

Bagi saya, alasan tadi memang basi sekali, karena kerap dipakai sebagai senjata ketika ada anggaran aneh bin ajaib yang kadung ketahuan oleh masyarakat atau netizen, lalu dikritik sana-sini. Mana itu yang katanya peduli sama rakyat soal naiknya harga minyak goreng dan BBM jenis Pertamax? Kok seperti omong kosong alias pencitraan ya.

Kalaupun kabarnya program penggantian gorden itu diprakarsai oleh Sekretariat DPR, kita tunggu saja ada berapa fraksi di DPR RI yang berani tegas menolak, atau paling tidak mengurangi anggaran jika emang urgensi penggantian gorden ini dianggap cukup tinggi ... tapi jangan pula cuma dikurangi seribu atau lima rupiah per meter ya. Nanti alasannya buat uang parkir lagi. Hahahaha...!

Bicara soal derasnya kritikan soal gorden miliaran ini, saya sih menduga bahwa anggota-anggota DPR akan cenderung kompak tetap menjalankan program itu, meski ada kemungkinan juga mereka akan (terpaksa) menunda pelaksanaan program itu, supaya keadaan menjadi tenang dulu. Trus setelah itu, apakah akan tetap dijalankan dengan diam-diam? Lha mbuh ...! Hahahaha...!

Saya sih berpikir simpel saja, dengan coba menanyakan beberapa alasan ini:

Apakah memang kondisi gorden sudah jelek beneran dan waktunya diganti?
Masa' gorden 505 rumah kondisinya parah semua dalam waktu bersamaan?
Itu yang diganti gorden buat jendela dan ruang tamu, atau mau dijadikan penutup layar kayak di bioskop-bioskop itu?
Apa tidak bisa yang diganti bertahap saja, misalkan per 100 rumah dulu, supaya lebih menghemat anggaran?
Apakah tidak bisa dicari bahan yang lebih murah tapi tetap elegan? Misalkan yang ada di kisaran Rp. 1 juta sampai Rp.1,5 juta per meter? Masa' iya gorden senilai itu nggak pantas buat menutupi aib, eh maksudnya jendela dan ruang tamu (bila perlu) dari rumah-rumah dinas itu?

Pertanyaan tambahan sekaligus terakhir ... apakah tidak bisa dibatalkan saja program atau rencana untuk penggantian gorden dari 505 rumah dinas anggota DPR itu? Selain terkesan berfoya-foya menggunakan uang negara, juga rasanya tidak ada empati atau sensitivitas seandainya para anggota DPR yang (katanya) terhormat itu tetap memaksakan program penggantian gorden dengan harga gila-gilaan itu.

Kan kalau gordennya tidak segera diganti, atau misalkan agak sabar menunggu sampai 2024 nanti, tidak akan ada anggota DPR yang lantas mati karena merasa malu rumah dinasnya menggunakan gorden lama, bukan? Belum lagi kabarnya cukup banyak rumah dinas anggota DPR itu yang tidak ditempati secara rutin, seperti halnya kegunaan rumah dinas pada umumnya, karena mereka lebih suka tinggal di rumah sendiri atau malah tinggal di apartemen.

Masalahnya, beranikah anggota DPR sepakat menolak program ini, dengan segenap hati, kalau perlu sampai periode jabatan mereka selesai sekitar dua tahunan lagi? Saya rasa kok berat ya!

Berita Lainnya :