Pernah Sepelekan Susi Pudjiastuti, Anggota TGUPP, Muslim Muin Kini Sebut Menteri PUPR Ngawur
Perdebatan tentang banjir di Jakarta ini sepertinya tidak akan berakhir. Bukannya semakin melunak, anggota TGUPP malah semakin terang-terangan menantang pusat. Lagi-lagi persoalannya adalah soal naturalisasi dan normalisasi.
Menteri PUPR Basuki sudah jelas menyatakan bahwa mau normalisasi atau naturalisasi, yang penting dikerjakan, “Yang penting itu buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan, gitu. Jangan enggak dikerjakan. Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya.” (Menteri PUPR Basuki, Kompas)
Seperti biasa Menteri yang satu ini memang berusaha untuk menghindari perdebatan. Sebab dia sendiri menyatakan bahwa dia tidak didik untuk berdebat melainkan bekerja. Dia ingin mengerjakan bagiannya (normalisasi atau naturalisasi), yang hanya bisa dikerjakan kalau DKI Jakarta mengerjakan bagiannya (pembebasan lahan).
Bagi dia jelas, ini bukan soal programnya sebab program apa pun yang dianggap berhasil mengatasi banjir, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apakah program itu dilaksanakan atau tidak. Sebab kalau tidak dilaksanakan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Sayangnya, baik Gubernur DKI Jakarta maupun TGUPPnya terjebak pada perdebatan naturalisasi atau normalisasi.
Dan pada akhirya bukan malah mencari solusi, penjelasan mereka malah memancing reaksi publik, sebab mereka terkesan meremehkan Menteri PUPR.
"Pak Menteri tuh ngawur, benar ngawur, Pak Basuki tuh ngawur. Tidak cukup diperlebar, dia juga harus diperdalam. Kalau hanya diperlebar, air dari DKI bisa masuk enggak ke kali dia kalau sedimentasi terus-menerus? Sudah semua ke sungai, ditambah lagi ini harus dipompa kan? Di hilirnya akan meluap. Dijamin, kalau kemarin dinormalisasi, hancur Jakarta, 24 April kalau dinormalisasi, hancur Jakarta.” (TGUPP Anies, Muslim Muin, CNNIndonesia)
Pernyataan Muslim Muin ini jelas-jelas menunjukkan dia sendiri tidak paham dengan normalisasi. Dia masih saja menyalahkan Menteri PUPR, yang dianggapnya hanya mau memperlebar sungai. Padahal normalisasi jelas menyangkut dengan pelebaran dan memperdalam sungai. Lalu kenapa dia bilang ngawur.
Lebih lanjut, di TVOne Muslim Muin juga menyatakan bahwa tidak diperlukan normalisasi dan penggusuran penduduk di bantaran sungai. Menurut dia lebih baik penduduk itu dibangunkan rumah panggung di pinggir sungai laiknya rumah di laut.
Sebelumnya, manusia ini dulu pernah meremehkan Susi Pudjiastuti ketika dipilih sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia menganggap Jokowi ngaco mengangkat Susi jadi Menteri KKP hanya karena keberhasilan sebagai pengusaha ikan.
"Ngaco mengangkat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sukses menjadi pengusaha ikan bukan berarti bisa memimpin KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kelautan bukan hanya urusan ikan. Pengangkatan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menandakan Jokowi tidak paham laut. Cita-cita dia, Indonesia jadi poros maritim dunia, tidak akan tercapai. Kalau tidak, ikan akan terus dieksploitasi. Kita kelihatan hebat karena produksi ikan kita tinggi, tetapi ikan kita habis. Apakah Susi paham itu?” (Muslim Muin, Kompas
Dia tidak mengenal Susi dengan baik. Dia tidak tahu track Record Susi. Tetapi dia sudah berani menyepelekan. Kalau belum tahu seharusnya cari tahu dulu sehingga tidak terkesan menyepelekan.
Mungkin dia ahli, tetapi dia tidak tahu bahwa pengalaman jauh lebih mengajarkan banyak hal dari pada hanya ngebacot di meja dosen perkuliahan mengenai pembangunan dan perencanaan bangsa. Dan orang seperti ini menjadi tim percepatan pembangunan.
- Source : seword.com
