Pernah Kepikiran Untuk Menghapus Akun Facebook? Tenang, Ga Cuma Kamu Yang Berpikir Begitu!
Sebuah studi baru yang dilakukan oleh konsultan hubungan masyarakat Edelman yang dirilis hari Senin mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 42 persen masyarakat yang disurvey mengaku telah menghapus satu akun media sosialnya dengan alasan menjaga privacy.
Sementara 62 persen masyarakat mendesak adanya penambahan aturan baru di media sosial yang dapat menjawab kekhawatiran masyarakat terkait peredaran berbagai hoaks.
Edelman telah mensurvey 9.000 masyarakat yang tinggal di Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, UAE, Inggris dan AS.
70 persen masyarakat yang disurvey mengaku bahwa mereka menginginkan para pebisnis dan pengiklan menghapus berbagai konten informasi palsu dan konten yang bersifat menghina di media sosial.
Sedangkan 48 persen responden mengatakan bahwa pemilik merek lah yang harus disalahkan jika iklannya berisi ujaran kebencian atau konten yang beresiko mengundang kejahatan.
“Kami belajar bahwa ada banyak masyarakat di seluruh dunia yang ketakukan akan penyalahgunaan data pribadi mereka. Selain itu, mereka juga sulit mempercayai informasi faktual akibat maraknya berita hoaks yang beredar di media sosial,” tulis Ricard Edelman, presiden sekaligus CEO Edelman, dalam emailnya kepada CNBC.
Sebelumnya pada awal bulan ini, kesalahan yang terjadi pada peraturan data pribadi di media sosial Facebook telah membuat 14 juta penggunanya secara tak sadar membagikan sejumlah postingan pribadi ke sejumlah pihak yang tak diinginkan.
“Baru-baru ini kami menemukan adanya gangguan di Facebook yang membuat penggunanya membagikan postingan Facebook kepada masyarakat umum secara otomatis,” ujar Erin Egan dalam pernyataannya pada tanggal 8 Juni.
Dilaporkan bahwa gangguan tersebut berdampak pada sejumlah postingan yang diunggah antara tanggal 18 Mei sampai 22 Mei. Dalam rentang waktu tersebut, Facebook sedang menguji coba sebuah fitur terbarunya.
Gangguan ini adalah isu terbaru yang kembali melanda raksasa media sosial ini usai pihaknya tersandung skandal yang melibatkan perusahaan konsultan Inggris Cambridge Analytica yang secara ilegal menggunakan data pribadi pengguna Facebook untuk kepentingan politik.
Pada bulan Maret, AS juga menjatuhkan sejumlah sanksi pada Agen Penelitian Internet yang berbasis di St. Petersburg, Rusia beserta pendirinya Yevgeny Prigozhin.
Pada bulan Februari, perusahaan asal Rusia ini terindikasi oleh seorang pegawai Dewan Khusus Robert Mueller melakukan upaya untuk mempengaruhi hasil pilpres AS di tahun 2016 lalu, dengan cara menyebarkan berita hoaks.
Menurut Edelman, perusahaan harusnya bisa lebih transparan dalam mengelola media sosial serta data milik masyarakat.
Selain itu, perusahaan juga harus berperan serta dalam menghapus konten yang bernada rasisme dan berisi kebencian untuk mengembalikan rasa kepercayaan pengguna media sosial.
“Konsumen percaya bahwa sesungguhnya perusahaan dapat melakukan upaya lebih untuk menuntaskan isu semacam ini dibandingkan pemerintah,” ujar Edelman pada CNBC.
- Source : sputniknews.com
