Akal Busuk Firli Dalangi Pemecatan 75 Pegawai KPK
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diusulkan Firli Bahuri, cuma akal-akalan untuk menyingkirkan 75 pegawai vokal di Komisi Anti-Rasuah itu.
Minggu (6/6) kemarin, tim kolaborasi jurnalis yang terdiri dari Tirto.id, KBR, hingga Tempo merilis laporan investigasi kolaboratif soal seluk-beluk pemecatan 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dan Harun Al Rasyid.
“Sumber IndonesiaLeaks memastikan, orang yang mengusulkan tes itu adalah Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber tersebut masih ingat alasan Firli ngotot memasukkan tes kebangsaan ke dalam Perkom. Karena banyak Taliban.”
Taliban merupakan tudingan kosong para pendengung atau buzzer kepada pegawai KPK yang dianggap fanatik dalam beragama. Tudingan ini sebenarnya telah dibantah oleh banyak mantan pimpinan KPK.
Cap ‘Taliban’ sendiri, kata Tirto, pertama kali disematkan oleh Neta S. Pane, ketua Indonesia Police Watch, terhadap “kubu” Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan, pada 5 Mei 2019. Dasar tudingannya, yakni KPK panen OTT kasus para pendukung kandidat Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf Amin. Beberapa bulan berselang, sebutan Taliban semakin menggema di ruang digital yang digaungkan Denny Siregar. Denny berkicau Firli Bahuri akan membersihkan kelompok Taliban yang bersarang di KPK. Pada saat tudingan kosong ini digaungkan di media sosial, para politikus di DPR menyetujui usulan merevisi UU KPK melalui rapat paripurna berdurasi 20 menit yang hanya dihadiri 70 dari 560 anggota legislatif.
Di internal KPK, Firli disebut-sebut berdalih perlu ada TWK karena merasa perlu mengikis ‘Taliban’. Usul dari Firli ini otomatis membuat pejabat struktural KPK kelimpungan. Pasalnya, pelaksanaan tes membutuhkan anggaran yang seharusnya disiapkan dari jauh-jauh hari. Hal ini yang juga menjadi penyebab syarat TWK belum masuk dalam draf Perkom 18 Januari 2021. Draf Perkom hanya menyebutkan mengenai adanya tes asesmen, tercantum dalam Pasal 5 Ayat 4.
Selanjutnya, dalam draf Perkom 20 Januari 2021, ayat tersebut diubah menjadi asesmen tes wawasan kebangsaan. Ketentuan mengenai TWK baru benar-benar masuk dalam draf Perkom tanggal 25 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.
“Menurut sumber ini, draf TWK mesti selesai malam itu juga karena harus dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM keesokan harinya,” ungkapnya pada Bisnis Indonesia.
Semua skenario berjalan mulus. Usai TWK dilakukan, sebagian dari dari 75 pegawai KPK yang mengikuti tes tersebut tak lolos dan dibebastugaskan. Mereka disebut sudah lama menjadi target untuk didepak Firli. Adapun target pertama menyasar kelima penyelidik dan penyidik KPK, yakni Andi Abdul Rachman Rachim, Harun Al Rasyid, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Yudi Purnomo.
Kabar skenario pemecatan itu didapatkan Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid dan Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Farid Andhika dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sekitar November 2020. Saat mereka bertemu di masjid area kantor KPK, Ghufron memberitahu daftar pegawai yang akan disingkirkan oleh Firli, jumlahnya 21 orang.
“Saya ingat jumlahnya karena menyamakan dengan bioskop 21,” kata Farid saat ditemui tim IndonesiaLeaks di daerah Palmerah, Jakarta Selatan, akhir Mei lalu. Harun Al Rasyid ada di urutan pertama dalam daftar itu. “Kamu sudah ditandai,” kata Harun mengulang perkataan Ghufron saat ditemui tim IndonesiaLeaks di daerah Kota Bogor. Tim Indonesialeaks telah meminta konfirmasi terkait ini melalui pesan WhatsApp kepada Nurul Ghufron tapi belum merespons.
Sebagai informasi, Harun Al Rasyid diduga disingkirkan dari KPK lantaran melakukan operasi tangkap tangan kasus-kasus korupsi kakap, terutama yang beririsan dengan kepentingan politik. Di antaranya, OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Februari 2021. Dua hari menjelang tugasnya dilucuti Firli, pada 11 Mei 2021, Harun memimpin OTT Bupati Nganjuk Nova Rahman Hidayat. Ia juga melakukan OTT mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menjelang Pilpres 2019. Bahkan pada 2018, dia bisa menggelar OTT tiga kali dalam sepekan.
Kiprah-kiprah itu membuat Harun dijuluki “Raja OTT” oleh kolega kerjanya. Ia punya istilah “menanam” dan “menuai” dalam penanganan kasus pemberantasan korupsi. Jika tak dinonjobkan Firli, Harun yakin sekarang ini musim “menuai” atau penangkapan koruptor. Wakil ketua Wadah Pegawai KPK ini juga memimpin Satgas DPO KPK yang memburu Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang menjadi buronan sejak 17 bulan lalu. Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Harun Masiku diduga berada di Indonesia pada Mei lalu, catat Tirto.
Selain Harun Al Rasyid, puluhan nama pegawai KPK yang dipecat digolongkan atas sejumlah klaster. Klaster pertama adalah enam pengurus Wadah Pegawai KPK, mereka Novel Baswedan dan timnya. Klaster berikutnya adalah pegawai menolak revisi UU KPK. Selanjutnya penyidik kasus “rekening gendut” Budi Gunawan yang sekarang menjabat kepala Badan Intelijen Negara. Lalu, tiga penyelidik pelanggaran kode etik Firli ketika masih menjabat Deputi Penindakan KPK saat Firli menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. Klaster terakhir, satu pegawai yang menyelidiki pelanggaran kode etik Firli menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi.
- Source : www.matamatapolitik.com
