Akhirnya Gugus Tugas Covid-19 yang Menyengsarakan Rakyat Dibubarkan Presiden
Sudah empat bulan wabah Covid-19 melanda Indonesia. Prediksi pakar yang menyebutkan bahwa rumah sakit-rumah sakit di Indonesia akan kesulitan menampun pasien positif Covid-19 ternyata meleset. Sampai saat ini, rumah sakit di Indonesia masih sanggup menampung pasien Covid-19.
Meskipun penduduk Indonesia yang terjangkit Covid-19 sudah mencapai angka 80 ribuan, namun tidak ada kehebohan yang cukup berarti. Hanya pemangku jabatan yang terlihat repot sana-sini. rapid test dan swab test dilakukan di mana-mana. Terutama di pasar-pasar tradisional.
Jika ada satu saja di antara mereka yang dinyatakan positif Covid-19, maka pasar tradisional tersebut akan ditutup sementara. Satu di antara sekian ratus orang, tetapi yang terkena imbas adalah para pedagang pasar tradisional yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.
Pemangku jabatan? Mana mereka peduli. Mereka punya kuasa. Agar terlihat keren dan melaksanakan tugas, mereka seakan tak peduli dengan jeritan rakyat kecil. Yang penting pamor mereka meningkat. Anggaran cair. Peduli setan dengan rakyat yang kelaparan.
Selama empat bulan, perekonomian Indonesia sudah carut-marut. Tak ada pergerakan. Stagnan. Jika PSBB atau apa pun istilahnya tetap dilanjutkan, maka siap-siap saja Indonesia akan mengalami resesi seperti Singapura. Jika ini sampai terjadi, maka yang akan terkena imbasnya rakyat juga. Sedangkan pemangku jabatan, sudah bersenang-senang dengan anggaran yang mengucur deras.
Lalu apa tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19? Selama empat bulan kerja mereka apa yang telah mereka lakukan? Apakah wabah Covid-19 sudah mereda? Tidak! Setiap hari angka-angka positif Covid-19 semakin bertambah.
Entah mengapa Gugus Tugas seakan tidak bekerja. Namanya juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tapi sampai empat bulan hasilnya sama sekali belum kelihatan.
Hanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas, tapi tak ada efek signifikan dari peraturan-peraturan tersebut. Namun, peraturan-peraturan tersebut ternyata hanya memberikan keuntungan kepada sebagian pihak yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Sedangkan kegiatan usaha lainnya menjadi buntung.
Bagaimana tidak, jika seorang sales marketing yang sering bepergian ke luar kota harus melakukan rapid test ataupun PCR yang harganya tidak murah itu. Dan itu pun berlaku tak sampai seminggu. Rapid test dibandrol dari harga tiga ratus lima puluh ribu rupiah sampai lima ratus ribu rupiah, itu pun hanya berlaku tiga hari.
Sedangkan PCR lebih-lebih lagi. Harganya mencapai angka sejutaan sampai dua juta lima ratus ribu rupiah. Bukankah tes-tes begini hanya akan menguntungkan sebagian pihak, sedangkan pihak lain harus terpaksa mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Gugus Tugas?
Memang akhir-akhir ini Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas sudah menurunkan biaya rapid test maksimal hanya dipungut seratus lima puluh ribu rupiah. Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit atau pun pihak lain yang dapat melakukan rapid test. Namun kenyataannya di lapangan biaya rapid test tak juga kunjung turun mengikuti perintah dari Kemenkes atau pun Gugus Tugas. Biayanya tetap sama seperti belum ada perintah. Perintah dari Kemenkes atau pun Gugus Tugas seakan tak dianggap.
Melihat kenyataan bahwa kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hanya menyengsarakan rakyat, dan malah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, maka Presiden Jokowi pun mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pembubaran ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 atau sejak Perpres No.82 Tahun 2020 diundangkan atau diteken oleh Presiden Jokowi.
Keputusan Presiden Jokowi ini sangat tepat. Bagaimana pun juga pemulihan ekonomi sangat penting sekarang ini. Karena kalau menunggu sampai wabah Covid-19 mereda, maka saya yakin Indonesia sudah babak-belur. Banyak perusahaan yang tutup. Banyak karyawan yang di PHK. Jumlah kemiskinan pun saya yakin akan terus bertambah. Sedangkan wabah Covid-19 kapan berakhirnya kita sama sekali tidak bisa memastikannya.
Maka kebijakan Presiden untuk segera memulihkan perekonomian Indonesia yang sempat stagnan tersebut adalah sebuah kebijakan yang sangat rasional. Jangan sampai resesi melanda Indonesia baru kita bergerak. Lebih baik sebelum resesi melanda Indonesia, kita sudah memulihkan perekonomian kita.
Selama kita mematuhi prokol kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19, saya yakin Indonesia akan bisa mengatasi. Karena bagaimana pun juga, perekonomian harus bergerak agar rakyat Indonesia tidak semakin terpuruk akibat wabah Covid-19 ini.
- Source : seword.com
