Jokowi Akui Adanya Politik Uang yang Jadi Penyakit Tiap Pemilu
Presiden Joko Widodo mengakui praktik politik uang masih terus berlangsung pada setiap gelaran pemilu. Ia meminta Bawaslu melakukan pengawasan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Jokowi mengatakan partisipasi masyarakat akan mempermudah tugas dalam mengawasi politik uang. "Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu," kata Presiden dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/10).
Jokowi menjelaskan politik uang dirasakan berdasar pengalamannya mengikuti Pemilihan Walikota Solo, Pemilihan Gubernur, hingga Pemilihan Presiden.
"Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya sampaikan apa adanya, ada (politik uang)," ujar presiden dua periode itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyingung mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia mengingatkan persoalan DPT selalu terjadi setiap pemilu.
"Soal DPT, setiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan. Selalu diulang-diulang," ujar Jokowi. "Saya harap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," ia menambahkan.
Jokowi berpesan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja jangan segan melaporkan padanya apabila menemukan siapa saja yang menghambat pengawasan penyusunan DPT, termasuk pihak pemerintah
"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," katanya.
Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pengawasan data di Indonesia masih lemah karena persoalan geografi dan beragam. Ia kembali menekankan Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Source : www.publica-news.com
