Viral! Bonus Fantastis Jurnalis Media, Untuk Tutupi Isu Reklamasi DKI?
Media sosial digemparkan dengan sebuah kertas bertuliskan nama-nama wartawan dari media ternama. Surat tersebut juga mencantumkan nominal uang puluhan hingga ratusan juta untuk pesangon ke luar negeri. Pertanyaannya apa tujuan bagi-bagi bonus dalam jumlah fantastis tersebut? Apa ini ada kaitannya dengan isu panas yang coba ditutupi seperti reklamasi oleh Anies?
Sebelumnya akun @mrs_digeeembok mencuitkan:
Mungkin ini solusi supaya ga digonggong media: AJAK WARTAWAN JALAN JALAN KE LUAR NEGERI TRUS KASIH SANGU. ?????????? Mungkin loh ya. pic.twitter.com/pA1ggXAw7t
— digeeembok cewe (@mrs_digeeembok) July 6, 2020
Pertanyaannya, isu apa yang sedang panas tapi luput dari pemberitaan media seperti Tempo dkk? Ternyata di seberang sana ada DKI 1 yang hendak meneruskan reklamasi. Bukannya mengkritik janji kampanye Anies, media seperti Tempo malah menonjolkan wisata religi yang akan dibangun. Padahal museum Nabi hanya memakan seperlima lahan reklamasi.
Akhirnya warga DKI lagi-lagi ketipu janji manis Anies beserta buzzer medianya. Janji tak menggusur nyatanya tetap menggusur, bahkan tanpa menyediakan rusun sebagai ganti tempat tinggal. Janji OK OCE hanya berjalan beberapa saat dan itupun tak ada yang namanya dimodali apalagi dicarikan pembeli. Yang ada, Anies Sandi malah memberi bunga kredit yang lebih mahal.
Janji manis lainnya seperti rumah DP 0 nyatanya diperuntukkan kelas menengah atas, bukan untuk golongan miskin seperti janji kampanyenya. Sudah rumah DP 0 banyak yang tak terbeli, warga miskin terus-terusan menyewa atau kontrak karena tak mampu membeli rumah janji Anies.
Janji selanjutnya menaturalisasi sungai nyatanya malah tak mengerjakan apapun alias dibiarkan natural. Akibatnya banjir terjadi di mana-mana karena Anies tak mau menormalisasi sungai.
Kini janji menolak reklamasinya pun harus diingkari juga. Tipu-tipu Anies tak mempan sudah. Sudah banyak pemilihnya yang insaf bahkan murka. Sebelumnya gaji tunjangan ASN DKI dipangkas sedang yang TGUPP malah diberi bonus. ASN kadrun pendukungnya pun berang. Begitu juga dengan sistem PPDB DKI yang menuai kecaman dari banyak orang tua siswa yang tak lain pendukungnya dulu.
Belum ada satupun janji yang terpenuhi, Anies malah membuat kekacauan di DKI. Mungkin janji menolak reklamasi yang dilanggarnya adalah puncak kebejatan Anies. Padahal banyak nelayan yang memilih dia karena dulu sesumbar menghentikan reklamasi. Tapi kini nyatanya reklamasi Ancol jalan terus.
Anehnya media kritis seperti Tempo dkk malah masuk angin. Bukan menyalahkan Anies yang tak memenuhi janji malah mengabarkan akan ada wisata religi yang dibangun. Sudahlah jangan lagi menjual agama untuk kepentingan kelompok. Beginilah kalau pemimpin dipilih dengan jualan ayat dan mayat. Setelah jadipun, agama yang tetap dijual untuk menutupi bobroknya.
Bak menjilat ludah sendiri, Anies kini mengklaim pernyataan Ahok bahwa reklamasi dijalankan untuk mencegah banjir. Apa Anies lupa dulu begitu getol menyerang Ahok yang katanya tak berpihak pada nelayan dan mau menjadikan kobokan raksasa di jakarta.
Kini janji tinggal janji, Anies akan terus menyalahi janjinya selama menjabat jadi DKI. Sedang media-media yang dekat Balaikota tinggal tunggu aba-aba untuk mempermanis suasana.
Kalau dulu ada ramai berita goodbener dan gubernur rasa presiden. Saat corona berubah jadi ramai pemberitaan Anies mengumumkan jumlah jenazah dengan suara bergetar. Kini Tempo yang tajam mengulas soal ekspor benih lobster, kenapa tak mampu mengulas bohir dibalik reklamasi Ancol? Malah menurunkan berita wisata religi?
Media yang diharapkan independen nyatanya malah jadi corong isu segolongan elit. Saat ada isu revisi UU KPK, Tempo langsung gercep menyerang pemerintah. Tapi saat isu bocor anggaran lem aibon di DKI, pimpinan redaksi Tempo malah main genit dengan Ibukota.
Rasanya isu dana dari Balaikota untuk placement media benar adanya. Termasuk untuk membungkam agar mereka tak menggonggong dengan kebijakan negatif di Balaikota. Belum hilang ingatan kita dewan pers yang dicorongi Tempo ngemis insentif ke pemerintah. Nyatanya pemberitaan mereka bisa dibeli oleh elit. Bagaimana wartawan mau kritis soal reklamasi kalau mereka bekerja sesuai orderan? Rasanya insentif pusat tak dibutuhkan lagi karena banyak jurnalisnya yang sudah kenyang diajak jalan-jalan.
Referensi:
- Source : seword.com
