Sepak Terjang Klan Tjokrosaputro dalam Merampok Uang Negara Bersama Cikeas dan Hatta Rajasa
Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka Jiwasraya. Setelah ini akan diusut juga aliran dana ke eks menteri dan partai politik. Cerita lama era SBY akan dikuak kembali. Perlahan tapi pasti uang negara akan ditarik kembali. Makanya dalam artikel kemarin mas Alif menuliskan informasi mencengangkan. Diam-diam petinggi parpol, yang satunya gurem dan satunya pertengahan merengek minta bertemu Jokowi. Ada hubungan spesial apa antara mereka dan tersangka Jiwasraya, Benny Tjokosaputro?
Apalagi ternyata Benny juga ikut terlibat dalam perampokan di Asabri. Jumlahnya sama-sama diangka 600 milyar lebih. Siapa Benny Tjokosaputro dan apa hubungannya dengan Cikeas dan Hatta Rajasa yang merupakan eks Ketua Umum PAN?
Dilansir dari inews.id, nama Benny Tjokro tidak asing di kalangan investor saham. Dia dikenal sangat berpengalaman di pasar modal karena telah berkecimpung sejak akhir 1980-an. Saat itu, dia masih kuliah di Universitas Trisakti Jakarta dan gemar membeli saham-saham IPO.
Benny Tjokro kerap disebut sebagai 'market maker' alias bandar besar saham. Namanya pertama kali dikenal saat diduga 'menggoreng saham' PT Bank Pikko Tbk pada 1997 bersama teman-temannya. Saat itu, BEI memberi sanksi kepada Benny dkk untuk mengembalikan hasil keuntungan penjualan saham tersebut ke kas negara sebesar Rp1,5 miliar.
Handoko Tjokrosapoetro, ayah Benny, sangat tak sreg dengan keputusan anaknya bermain di pasar saham. Handoko adalah putra Kasoem Tjokrosaputro, pemilik Batik Keris Solo yang melegenda sejak 1920.
Benny beberapa kali ditugasi ayahnya untuk mengurus bisnis keluarga, termasuk Keris Gallery. Dia juga sempat diminta untuk mengurusi soal tanah karena keluarganya berbisnis properti. Upaya mengalihkan perhatian Benny gagal, karena dia tak meninggalkan aktivitas bermain saham.
Pada 31 Oktober 1990, Hanson International yang merupakan perusahaan manufaktur tekstil IPO melantai di Bursa Efek indonesia (BEI). Sejak saat itu, perusahaan yang didirikan pada 1971 ini kerap beralih bisnis, termasuk masuk ke sektor tambang dan energi pada 2008.
Pada 2013, Hanson fokus di bidang properti dengan banyak membeli bank tanah (landbank) di Tangerang, Bogor, Lebak, dan Rangkasbitung. Saat ini, Hanson fokus mengembangkan kota di Maja dan Serpong.
Awalnya klan Tjokrosaputro dikejar jerat hutang Bank Mandiri. Seperti dilansir viva.co.id, PT Bank Mandiri Tbk terus mengejar penyelesaian utang PT Subah Indah Tbk sebesar Rp 1,28 triliun.
Suba Indah merupakan grup usaha milik keluarga Tjokrosaputro. Perusahaan lain yang berada di bawah bendera Suba Indah adalah PT Primayudha Mandirijaya dan PT Hanson International Tbk.
Pada tahun 2008 Bank Mandiri berhasil memperoleh pelunasan kredit dari PT Primayudha Mandirijaya sebesar Rp 217 miliar.
Sedangkan, tagihan kepada debitor macet PT Hanson International Tbk sebesar Rp 152,5 miliar masih belum terbayar. Ironisnya, tagihan belum dibayar, Hanson International malah akan ekspansi ke bisnis lain. Hanson akan bergerak dalam bisnis batubara dan telekomunikasi.
Dalam buku Goerge Aditjondro disebutkan kalau tiga bersaudara, Benny, Teddy dan Dicky Tjokrosaputro mencari perlindungan dari kejaran hutang PT Bank Mandiri di bawah penguasa (SBY). Entah bagaimana ceritanya di salah satu perusahaan milik Tjokosaputro (PT Power Telecom) ada nama kerabat SBY, kader Demokrat hingga keluarga Hatta Rajasa.
Sebagai komisaris utama PT Power Telecom (Powertel) adalah Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu almarhumah istri SBY. Roy Suryo Notodiprojo juga menduduki posisi komisari independen. Duduk sebagai Direktur adalah Ahmad Hafisz Tohir yang juga adik dari Hatta Rajasa. Selain itu, Dicky Tjokosaputro sendiri menjabat sebagai Direktur Utamanya.
Selain disebut mendanai kampanye SBY, PT Powertel ternyata kebanjiran banyak proyek dari Hatta Rajasa yang saat itu menduduki posisi menteri perhubungan. Proyeknya menjadi satu dengan PT KAI yakni pembangunan double track jurusan Tanah Abang Serpong senilai 333 milyar. Pengadaan (kereta api listrik) KRL bekas dari Jepang senilai 44,5 milyar. Serta pengadaan jaringan serat optik di Jakarta, Surabaya dan Bandung dengan memanfaatkan jaringan rel PT KAI.
Ironisnya berbagai proyek itu dibiayai hutang negara yakni dari Bank Dunia senilai 85 juta US dollar. Selain itu 41 milyar yen dari pemerintah Jepang lewat JBIC. Terakhir 194,88 juta US dollar dari pemerintah RRT. Lebih mengecewakan lagi ternyata proyek yang dibiayai lewat hutang harus berakhir dikorupsi.
Seperti dilansir beritasatu.com, Eks Direktur Jenderal Perkeretaapian periode 2005-2007, Soemino Eko Saputro divonis 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 subsider 3 bulan kurungan.
Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Soemino dengan pidana penjara 5 tahun.
Soemino dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pengadaan 60 unit Kereta Rel Listrik (KRL) hibah bekas Jepang tahun anggaran 2006-2007 di era Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.
Selain menjerat eks anah buah Hatta Rajasa, KPK juga diminta mengusut keterlibatan Hatta Rajasa dan adiknya. Seperti diberitakan okezone.com, permintaan tersebut disampaikan bekas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro, melalui kuasa hukumnya Tumpal H Hutabarat. Soemino merupakan tersangka dalam kasus tersebut dan telah dijebloskan ke penjara oleh KPK kemarin.
"Mestinya (Hatta) diperiksa, karena penunjukan langsung perusahaan Sumitomo Corporation atas persetujuan Pak Hatta," kata Tumpal saat dihubungi okezone, Jumat (1/4/2011).
Selain itu, kata Tumpal, proyek pengangkutan KRL dari Jepang dilakukan atas perintah Hatta. Sebelumnya Soemino terlebih dahulu melakukan survei dan melaporkan kepada Hatta perkiraan biaya pengiriman satu unit kereta mencai Rp720 juta.
Tumpal menambahkan, saat survei ke Jepang, tanpa diketahui sebelumnya oleh Soemino telah ada empat orang di luar Kemenhub yang ikut dalam proyek ini. Keempat orang tersebut salah satunya adalah adik kandung Hatta, Hafiz Tohir.
Terkait dengan hal itu, Tumpal meminta penyidik KPK untuk menelusuri kaitan Hafiz dalam proyek pengangkutan kereta api yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp30 miliar itu.
Sepertinya lewat kasus Jiwasraya dan Asabri, pemerintah Jokowi hendak membuka kembali lembaran hitam era SBY. Makanya mereka ketakutan, berkeringat dingin, tak enak makan hingga mengemis minta ketemuan. Klan Cikeas ternyata tidak jauh beda dengan Cendana yang hanya memperkaya diri dan kelompoknya. Mereka menggarong uang negara, menyalurkan lewat yayasan-yayasan untuk kemudian digunakan sebagai alat kampanye dan sumber uang.
Sangat memprihatinkan kejatuhan orde baru ternyata hanya semu karena ulah presiden dari Cikeas. Kini harapan bangsa berada di pundak pengusaha kayu yang banyak disepelehkan oleh rakyatnya sendiri.
Kita yakin saja bahwa ini adalah takdir Tuhan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dirampok lewat tangan Jokowi dan menterinya. Hingga Mahfud MD berujar kalau uang negara tak dirampok maka setiap orangnya bisa mendapat 50 juta dari negara per bulan. Tapi itulah kenyataannya, negeri ini terus menerus disakiti. Semoga tak hanya kekayaannya yang disita, tapi pelaku koruptor sudah selayaknya dihukum mati.
Referensi:
Goerge J Aditjondro, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, 2009
- Source : seword.com
