Nelayan Ngamuk Harga Benih Lobster Melonjak 1000%
Narasi Edhy tentang ekspor benih lobster memakan korban, membuat pengganti Susi tersebut terpaksa menyerah. Berikut ulasan serta link pendukung terkait…
Seperti dilansir dari Merdeka, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengaku sudah melaporkan rencana kembali dibukanya ekspor benih lobster kepada Presiden Joko Widodo. Hasil konsultasinya itu, Edhy menyebut ada beberapa saran yang diberikan Jokowi padanya.
Jokowi meminta Edhy untuk tidak gegabah mengambil keputusan. "Beliau (Jokowi) minta tolong kebijakannya jangan gegabah," kata politikus Partai Gerindra itu usai menghadiri acara Open House Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Rabu (25/12).
Arahan dari Presiden kata Edhy sudah jelas. Apalagi langkah ini sesuai dengan visi misi Jokowi yang meminta Edhy agar nelayan Indonesia terus hidup dengan tersenyum.
Presiden Jokowi meminta para ahli memberikan masukan solusi terhadap masalah lobster saat ini. "Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara aur-auran. Tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah harus ada di negara kita," ujarnya saat ditemui di Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Terkuaknya penyelundupan benih lobster ke luar negeri dengan nilai hingga Rp 900 miliar per tahun mengejutkan banyak pihak. Menurut PPATK, penyelundupan benih lobster ke luar negeri melibatkan sindikat internasional.
Namun bukan berarti hal itu dapat dijadikan alasan Edhy untuk ngotot melaksanakan kebijakan buruknya tersebut.
Pertama, hal itu tak ubahnya melokalisasi kompleks pelacuran illegal, yang ujung-ujungnya lokalisasi tumbuh pelacuran illegal pun tetap marak alias nol besar.
Kedua, seperti yang diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah, bahwa pelarangan ekspor benih lobster yang sudah dilakukan bisa meningkatkan kinerja ekspor lobster itu sendiri.
"Pertama keputusan tepat saat ini. Kenapa demikian? Karena selama lima tahun terakhir penghentian larangan ekspor benih lobster ini telah meningkatkan nilai ekspor dari US$ 7 juta ke US$ 24 juta," katanya kepada detikcom, Kamis (26/12/2019).
"Ada peningkatan hampir tiga kali ekspornya, ada peningkatan ekspor hampir 4 kali lipat dari US$ 7 juta menjadi US$ 24 juta itu US$7 juta tahun 2014. US$ 24 itu tahun 2018," ungkapnya.
Ia mengatakan, nilai ekspor melonjak tajam karena komoditas memiliki nilai tambah. Berbeda dengan ekspor lobster yang masih berupa benih.
"Kenapa nilai ekspor meningkat, karena memang ada value added tercipta, yang cuma diekspor benih harganya rendah, gede harganya berlipat," imbuhnya.
"Jangan melihat dari satu sudut pandang saja ya. Saya ingin buka kembali ekspor ini karena ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang, gara-gara ada peraturan ini (larangan penangkapan benih lobster). Ini yang harus dicari jalannya, saya enggak benci dengan kebijakan yang dulu, tapi saya hanya ingin mencari jalan keluar, bagaimana masyarakat nelayan bisa terus hidup dan tersenyum," ujar Edhy saat ditemui di kediaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jakarta, Rabu (25/12/2019).
Sialnya Edhy, di era Jokowi ini rakyat justru tak lagi cuma menjadi sekedar obyek yang tak mampu bersuara meski dijual dan digadai oleh para politisi busuk berkedok kepentingan rakyat.
Karuan rakyat mengamuk seperti dikutip dari detik berikut:
Pagi ini Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungannya, Edhy menemui nelayan pembudidaya lobster di kawasan Teluk Jukung, Kecamatan Jerowaru.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan di Teluk Jukung menolak keras rencana ekspor benih lobster. Sebanyak 413 nelayan pembudidaya lobster Teluk Jukung merasa dirugikan jika keran ekspor dibuka.
"Kita sangat-sangat tidak setuju ada ekspor. Walaupun celahnya hanya 1% itu tidak bisa," kata salah satu nelayan pembudidaya lobster di Teluk Jukung, Abdullah, Kamis (26/12/2019).
Abdullah mengatakan, pembudidaya lobster bisa gulung tikar dengan adanya ekspor benih lobster. Pasalnya, mereka tak punya lagi kesempatan untuk membesarkan lobster dan menjualnya dalam bentuk yang siap konsumsi.
"Kalau lobster itu ke luar dari wilayah Indonesia, kita budi daya pasti akan gulung tikar," kata Abdullah.
Dalam kesempatan yang sama, Mahli, yang juga pembudidaya lobster menyatakan hal senada. Dengan dilakukannya ekspor, maka pembudidaya lobster di Lombok Timur yang biasanya membeli benih seharga Rp 2.000 per ekor ke penangkap benih di Lombok Tengah, kini harus membayar Rp 20.000 per ekor benih lobster.
"Biasanya benihnya beli di Lombok Tengah dengan harga Rp 2.000/ekor. Sekarang Rp 20.000/ekor, setelah diekspor kan. Sudah 2 bulanan ini," imbuh Mahli.
Dengan kenaikan harga tersebut, modal untuk membudidayakan lobster membengkak.
"Modalnya lebih banyak dari pada hasil, sementara kita ada pakan dan segala macam, tutup Mahli.
Ternyata yang membuat rakyat lapar adalah Edhy sendiri dengan kebijakannya, mengingatkan betapa elit yang menguasai lahan besar di Negara ini adalah yang berteriak-teriak itu sendiri dalam pilpres kemarin.
Jika sudah begini, apalagi yang Edy bisa selain menyerah?
"Jadi ekspor itu cuma cerita, kalau ini semua ada, jadi ekspor itu tinggal cerita saja. Kita akan ekspor yang hasilnya," kata Edhy.
"Kalau tidak ada yang budi daya, dan ternyata ada, kenapa diekspor? Jadi kalau memang bapak ibu mau membudi daya, kita kasih jalan," kata Edhy di Telong Elong, Kamis (26/12/2019).
"Prioritas KKP bagaimana pembesaran, pembudidaya lobster bisa terwujud. Kedua membangun industri budidaya perikanan. Jadi jangan hanya tangkap, tapi membudidayakan," terang Edhy.
"Niat saya begitu menjadi Menteri, Permen 56 memang niatannya untuk dievaluasi. Langkahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terpendam di masyarakat yang takut untuk diungkapkan," tegas Edhy.
Ya sudahlah. Mudah-mudahan untuk ke depannya Edhy lebih cerdas berfokus pada akar masalah yang sebenarnya.
Seperti misalnya dalam dunia lobster negeri ini, yang menjadi persoalan utama selain penyelundupan benih tentu adalah permintaan pasar yang besar, sementara di sisi lain Indonesia masih mengandalkan lobster sebagai tangkapan dari laut belaka.
Itu yang wajib diprioritaskan Edhy.
Termasuk terus menjaga kedaulatan wilayah RI dari para maling ikan dari negara tetangga seperti yang saat ini kembali terjadi di Natuna.
Dan bukannya malah menjadikan jabatan Menteri Negara sebagai ajang cari panggung dengan narasi-narasi bising yang amat bikin mual saking keblingernya.
Link terkait:
- Source : seword.com
