Polisi Larang Demo Saat Pelantikan, Kok Jokowi Malah Bilang Dijamin Konstitusi?
Rencananya BEM SI sekitar Jabodetabek akan melakukan demo lagi. Menuntut Presiden segera tanda tangani Perpu UU KPK. Meskipun Polisi sudah membuat pengumuman bahwa tidak akan mengijinkan aksi demo pada tanggal 15-20 Oktober, demi ketertiban serta pengamanan pelantikan Presiden, malam ini mahasiswa tetap menyatakan besok akan tetap berdemo.
Rencana aksi demo ini nampaknya telah disiapkan oleh beberapa kelompok agar terjadi secara bertahap, dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Oktober, tepat di hari pelantikan Presiden.
Di sisi lain, Presiden Jokowi menolak dijebak dalam narasi abu-abu semacam ini. Sehingga saat ditanya wartawan terkait rencana demo jelang atau saat pelantikan, Presiden tak melarang. “Silahkan, dijamin konstitusi,” kata Pak Jokowi.
Sebagian pembaca bingung mendengar pernyataan Presiden Jokowi. Lho kok malah membiarkan? Atau mempersilahkan?
Begini teman-teman, politik itu bukan tentang dua titik garis lurus. Tapi mumet sekali. Kalau sampai Presiden melarang, atau sekedar bilang setuju dengan sikap Polisi yang tidak akan menginjinkan demo pada tanggal 15-20 Oktober, maka secepat kilat narasi rezim orde baru, anti kritik, otoriter dan seterusnya akan langsung menggema di sosial media kita.
Tim robot hastag sudah siap di twitter. Wartawan Kadrun sudah siaga untuk manas-manasin publik. Buzzer oposisi atau khilafah juga sudah menunggu umpan lambung tersebut.
Tapi Presiden Jokowi tau. Ini bukan perangnya. Tak level meladeni para pengecut yang menggunakan tangan anak-anak mahasiswa demi menyerang lawan politiknya. Presiden juga tahu bahwa demo-demo ini adalah ancaman terbuka.
Maksudnya, dengan adanya demo di hari pelantikan Presiden, otomatis wartawan internasional akan ikut memberitakan. Jelas ini akan jadi berita menarik dan tak habis-habis untuk dibahas selama beberapa hari.
Pasar modal akan mencatat demonstrasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dan analisa. Dampak buruknya, kalau terjadi rusuh berkepanjangan seperti kemarin, ekonomi kita pasti terdampak negatif. Investor akan menahan dananya, saham-saham nasional akan berjatuhan.
Presiden Jokowi tau resiko-resiko ini. Sadar betul. Dan beliau memilih untuk menantang balik. Seolah ingin bilang kepada para bohir dan mainannya, “oh kalian mau demo, mau bikin ribut, bikin malu negara, bikin takut investor? Silahkan. Demo saja.”
Maksudnya, Presiden sudah siap dengan resiko dan konsekuensi negatif yang akan diterima Indonesia jika 20 Oktober nanti ada demo dan rusuh. Karena ini soal harga diri seorang Presiden Indonesia. Pantang diancam atau ditakut-takuti.
Karena kita sama-sama tahu, demo berjilid-jilid ini intinya hanya satu, Perpu UU KPK. Mereka enggan menempuh jalur konstitusional, lebih memilih menekan lewat kekuatan massa dan kerusuhan.
Pada dasarnya mereka ini hanya menginginkan keributan saja. Kebetulan ada celah lewat UU KPK. Mereka tahu kalau mengajukan review di MK pasti akan kalah. Karena sejatinya mereka juga tak punya alasan untuk menolak UU KPK.
Mereka juga tahu kalau Presiden terbitkan Perpu, DPR belum tentu mau menerima. Bisa jadi perdebatan panjang, dan mereka bisa mengawalnya dengan demo berjilid-jilid lagi. Jadi pada intinya mereka ini hanya ingin demo, rusuh dan mengganggu kondisi nasional kita. Mengganggu aktifitas warga, mengganggu kegiatan ekonomi yang ada di ibu kota.
Jokowi sebagai Presiden paham betul posisi dan kekuatan politiknya. Maka dari itu beliau menerima secara terbuka ancaman demo tersebut. Silahkan. Kalau memang begini cara kalian, maka sebagai Jokowi sebagai Presiden juga pasti punya cara.
Sebenarnya demo berjilid-jilid ini mayoritasnya dari kelompok yang sama. Emang tukang demo. Hanya sekarang meminjam label mahasiswa. Karena bahasannya UU KPK. Andai temanya kriminalisasi ulama atau bela agama, pasti mereka menamakan diri ummat 212.
Karena jelas tidak nyambung kalau dalam rangka menuntut Perpu UU KPK, tapi yang demo adalah ummat 212.
Bahwa memang wadah pegawai KPK juga ikut memanfaatkan momen ini, apalagi adek-adek BEM itu sudah dibriefing di kantor KPK, ya itulah politik. Tunggang menunggangi. Namun pada intinya kita tahu bahwa semua ini punya tujuan untuk memancing Jokowi agar melarang demo (dan gagal), atau membuat onar agar investor menahan diri untuk masuk ke Indonesia.
Lalu ini sebenarnya kerjaan siapa? Ya masa harus saya sebutkan namanya? Yang briefing anak-anak BEM di kantor KPK agar bergerak itu dari partai mana? yang tidak diajak berkomunikasi, tidak datang ke Istana, itu partai apa? sama kan? ya iyalah. Emang mereka itu biang keroknya.
- Source : seword.com
