Anggaran Proyek DPR Rp 2,7 T Tidak Jelas, Tolak!

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menganggap perencanaan 7 proyek DPR yang akan menelan anggaran Rp 2,7 triliun simpang siur dan tidak jelas. Proyek itu dinilai layak untuk dibatalkan.

"Perencanaan di DPR sendiri kacau untuk proyek dengan biaya yang tinggi, simpang siur. Komunikasi antara tim implementasi reformasi dengan anggota DPR juga tidak berjalan. Kerja tim ini tertutup, tidak disosialisasikan dengan baik," kata peneliti Formappi, Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).

Lucius juga mengkritik kinerja legislasi dan pengawasan DPR yang masih kedodoran. Dia menganggap belum waktunya DPR mendapat dukungan rakyat untuk membangun proyek dengan anggaran fantastis.

Nilai anggaran 7 proyek DPR ini memang sempat simpang siur. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah menyebut anggarannya tidak lebih dari harga pesawat presiden, lalu Kahumas DPR mengungkapkan biaya yang dibutuhkan oleh Rp 1,6 triliun. Fadli lagi-lagi menepisnya dengan mengatakan bahwa anggarannya kurang dari itu.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit kemudian memaparkan bahwa 7 proyek itu akan memakan biaya Rp 2,7 triliun dan dikerjakan multi years. Untuk RAPBN 2016, DPR mengajukan anggaran Rp 700 miliar.

"Sudah sepantasnya ditolak. Menjadi aneh ketika untuk sebuah rencana dengan budget sebesar itu, DPR tidak padu dalam menyampaikan informasi, maka ini tanda-tanda awal sebuah perencanaan yang buruk. Sebuah proyek dengan nawal yang buruk akan berlanjut dengan aneka masalah. Bisa jadi penyimpangan anggaran, mark up anggaran, dan lain-lain," ungkap Lucius.

Saat ini, mayoritas fraksi di DPR masih mendukung kelanjutan 7 proyek DPR ini. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar proyek dini dikaji ulang.