Alamnya Dieksploitasi, Pemimpin Adat Papua Barat Serukan Negara Hijau

“Indonesia mencoba membangun pembangunan di atas tulang belulang rakyat kami. Komunitas internasional harus menghentikan genosida dan ekosida rakyat saya untuk melindungi planet bumi. Jika tidak, hutan hujan akan dihancurkan oleh Indonesia.”

Itulah kata-kata Benny Wenda, presiden sementara United Liberation Movement for West Papua Provisional Government (ULMWP), pada peluncuran rencana gerakan kemerdekaan untuk “negara hijau”, di mana ekosida adalah kejahatan, dan masyarakat adat memiliki perwalian sumber daya alam, tulis The Ecologist.

Wenda dan para pemimpin kemerdekaan Papua Barat lainnya berada di pengasingan dari tanah air mereka, yang merupakan setengah dari pulau Nugini, rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo.

Solusi

Dulunya merupakan koloni Belanda, militer Indonesia menguasai Papua Barat pada 1963. Penduduk asli di provinsi-provinsi tersebut adalah Melanesia, secara etnis berbeda dari orang Indonesia.

Orang Papua Barat telah menentang pendudukan Indonesia selama lebih dari setengah abad, di mana pasukan Indonesia berulang kali dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan kekerasan terhadap gerakan kemerdekaan.

Tahun lalu, ULMWP mengumumkan pembentukan konstitusi sementara dan pemerintahan sementara, dengan pemimpin Wenda sebagai presiden sementara.

“Kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa kami siap untuk menjalankan urusan kami sendiri, bahwa kami memiliki solusi untuk dunia. Kami memiliki pemerintah yang menunggu, kabinet, sekarang kami memiliki visi,” ucap Wenda.

Visi negara hijau dirancang dengan bantuan pengacara internasional, termasuk pengacara yang berbasis di Inggris Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers.

SDA

Ini menetapkan komitmen dari 'pemerintah yang menunggu' di Papua Barat, termasuk bahwa perwalian sumber daya alam akan dikembalikan ke otoritas adat, dengan norma-norma demokrasi Barat yang dikombinasikan dengan sistem lokal Papua.

Budaya Melanesia memperlakukan hidup sebagai menyenangkan, dan melayani kebutuhan hati bukan hanya pikiran, dan melibatkan partisipasi semua komunitas makhluk: roh, tumbuhan, hewan, dan manusia, bukan individualisme.

Sistem ekonominya mempromosikan mode produksi yang menekankan pemerataan dan konsumsi, daripada produksi massal dan pemborosan.

ULMWP juga ingin menjadikan ekosida sebagai tindak pidana serius. Ekosida didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum atau nakal, yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Papua Barat adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, dan kaya akan sumber daya alam, termasuk emas, gas alam, tembaga, mineral, kayu, dan minyak sawit.

Penghancuran

Tetapi daerah tersebut sedang dialokasikan untuk deforestasi besar-besaran di bawah rezim Indonesia selama beberapa dekade mendatang. ULMWP berencana untuk memberikan pemberitahuan pada semua perusahaan ekstraksi (termasuk minyak, gas, pertambangan, penebangan, dan minyak sawit), memperingatkan bahwa jika mereka tidak mematuhi standar lingkungan internasional, mereka harus menghentikan operasinya.

Wenda meminta gerakan iklim internasional dan semua pemerintah untuk serius menghentikan perubahan iklim untuk membantu Papua Barat memenangkan kemerdekaan. 

“Jika Anda ingin menyelamatkan dunia, Anda harus menyelamatkan Papua Barat,” tuturnya.

“Hutan dirusak oleh perusahaan penebangan dan bisnis raksasa. Perusahaan multinasional datang dan menghancurkannya dan orang-orang dipenjara dan dibunuh."

“Sungguh miris melihat, makanya kami mendeklarasikan visi negara hijau untuk mengembalikan keseimbangan, memulihkan identitas kami, budaya kami, hutan kami, dan gunung kami,” sambungnya. 

Visi negara hijau memberikan solusi kepada dunia untuk mengatasi perubahan iklim, tambahnya.

“Pendudukan ilegal Papua Barat oleh Indonesia memfasilitasi perusakan salah satu hutan hujan terpenting di dunia,” ucap Robinson.

Kekayaan Melimpah

Memastikan penentuan nasib sendiri Papua Barat juga akan memastikan perlindungan lingkungan dan iklim, dengan memungkinkan penjaga tanah adat untuk mengambil kembali kendali perlindungan dan pengelolaan sumber daya mereka, tambahnya.

Jo Jo Mehta, pendiri Stop Ecocide, hadir pada peluncuran untuk mendukung ULMWP. 

“Papua Barat adalah rumah bagi beberapa ekosistem terbesar di dunia, tetapi juga deposit emas dan tembaga yang sangat besar. Tidak heran kekuatan pendudukan sangat menginginkannya,” ucapnya saat peluncuran.

“Ekosida secara harfiah berarti membunuh rumah seseorang. Ini telah sangat diakui dalam visi negara hijau yang diluncurkan hari ini. Dan kami ingin mendukung hak orang Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, dan tekad mereka sendiri untuk menghormati dan melindungi ekosistem kaya keanekaragaman hayati yang membentuk rumah mereka,” imbuhnya.

Nick Deardon, direktur Global Justice Now, mengatakan bahwa ULMWP telah menciptakan visi yang lebih menarik tentang bagaimana menangani perubahan iklim daripada siapa pun dari negara-negara terkaya di dunia yang berkumpul di COP26.

“Pekan ini di COP kita melihat para pemimpin negara kaya membuktikan lagi bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan melakukan apa yang diperlukan untuk memerangi darurat iklim."

Penggundulan hutan

"Jauh dari menanamkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam visi negara hijau yang indah ini, mereka melakukan segala kemungkinan untuk menjaga struktur kekuasaan yang ada di dunia pada tempatnya, dan melakukan sesedikit mungkin."

Tapi ada alasan untuk berharap, katanya. “Hal-hal hanya berubah ketika mereka yang dieksploitasi dan ditindas dan dipinggirkan oleh sistem mulai mengambil tindakan sendiri."

"Dan itulah yang kita lihat di sini. Ketika kita keluar dari COP, kita benar-benar perlu menahan diri dan tidak putus asa dengan apa yang keluar darinya, tetapi mulai melihat gerakan-gerakan di seluruh dunia yang dapat kita ambil inspirasi dan harapan,” katanya.

Pada hari pertama COP26, para pemimpin dunia mengumumkan janji untuk menghentikan deforestasi pada 2030, yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Kesehatan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua Diduga Menurun

OPM Sandera Pilot Susi Air di Hutan, Susi Minta Doa

Jurnalis Papua Victor Mambor Kembali Dapat Teror Bom

Ketidakpercayaan

Namun, hanya dua hari kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan di media sosial bahwa “memaksa Indonesia untuk nol deforestasi pada 2030 jelas tidak pantas dan tidak adil”.

Wenda mengatakan kepada The Ecologist bahwa dia tidak percaya pemerintah Indonesia memiliki niat untuk menghentikan deforestasi. 

“Saya mendengar Indonesia menandatangani ini, tetapi mereka sudah menghancurkannya, jadi sudah terlambat."

"Bagaimana mereka bisa menyelesaikan ini, karena mereka sudah banyak berinvestasi (dalam kehancurannya). Saya tidak berpikir ini adalah kata-kata di atas kertas, mereka hanya pergi ke dunia luar."

Selama peluncuran, dua pemuda yang diyakini oleh penyelenggara dibayar pemerintah Indonesia, mencoba mengganggu acara tersebut dan harus disingkirkan oleh petugas keamanan. Pemerintah Indonesia tidak menanggapi permintaan komentar.