Kandasnya Investasi Tembaga Miliaran Dolar China-Indonesia
PT Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel membatalkan rencana investasi peleburan setelah pihak China meminta potongan harga bagi konsentrat tembaga.
Pembicaraan antara Freeport McMoran Copper & Gold (FCX) dan Tsingshan Steel China mengenai pembangunan peleburan tembaga senilai US$2,5 miliar di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara telah runtuh, Asia Times melaporkan. Kegagalan itu menimbulkan pukulan bagi Kepala Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang telah mendorong rencana peningkatan nilai.
Kegagalan pembicaraan sudah lama dikabarkan setelah kedua perusahaan gagal mencapai kesepakatan hingga batas waktu 31 Maret 2020. Namun, baru sekarang pemerintah Indonesia mengakui proyek tersebut akan kembali ke lokasi semula di kawasan industri Gresik, Jawa Timur.
Kegagalan pembicaraan itu juga terjadi karena harga tembaga global mendekati rekor tertinggi, sekarang sekitar US$10 ribu per ton di London Metal Exchange.
“Semuanya mandek,” tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin pekan lalu, mengutip percakapan dengan Direktur Utama Anak Perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas. “Ini tidaklah lebih baik dari rencana membangun di Gresik.”
Ridwan Djamaluddin mengatakan kepada Asia Times, kendala utamanya adalah permintaan Tsingshan untuk diskon lima persen pada konsentrat tembaga dari tambang Grasberg Freeport di Dataran Tinggi Tengah Papua. Permohonan China itu tampaknya ditolak mentah-mentah oleh perusahaan induk Freeport yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat.
Menurut para pengamat, meskipun tidak mengambil bagian aktif dalam beberapa putaran pembicaraan virtual, pemerintah Indonesia agaknya setuju dengan posisi Freeport bahwa isu harga merupakan masalah utama dalam mencapai kesepakatan.
PTFI merupakan bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), perusahaan induk milik negara yang dibentuk empat tahun lalu yang juga tergabung dalam PT Indonesia Asahan Aluminium, diversifikasi PT Aneka Tambang, penambang batubara PT Bukit Asa, dan penambang timah PT Timah.
MIND ID secara tidak mengherankan tidak memberikan komentar apapun kepada Asia Times atas proposal di Pulau Halmahera. Namun, dalam sambutan yang mengejutkan kepada Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup pada pertengahan Maret 2021, CEO perusahaan tersebut Peter Moeldak menyatakan upaya membangun peleburan di Papua sendiri masih dapat dipertimbangkan.
Kemudian pada pertengahan April 2021, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan gangguan dengan mengklaim, PTFI, MIND ID, dan ENFI Engineering China sedang mengerjakan proyek peleburan yang direncanakan di distrik pesisir Fakfak, dekat dengan pabrik gas alam cair (LNG) Tangguh milik BP di Papua Barat.
Hal itu tampaknya menjadi berita baru bagi Freeport. Sejumlah sumber industri mengatakan perusahaan tersebut tidak mengetahui adanya studi rinci untuk menentukan kelayakan proyek, mengingat kurangnya infrastruktur yang telah ada, terutama pasokan listrik yang sangat penting.
Didorong oleh pertumbuhan pasar mobil listrik, Asia Times mencatat, para investor memperkirakan kenaikan tajam harga tembaga. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan harga bersejarah tertinggi US$15 ribu per ton tahun 2025, dibandingkan dengan US$10 ribu saat ini. Tembaga mencapai rekor tertinggi US$10.147,50 per ton di London Metal Exchange pada 14 Februari 2011.
Dalam laporan pendapatan kuartal pertama, Freeport dengan gembira menunjukkan, kendaraan listrik menggunakan tembaga empat kali lebih banyak daripada mesin pembakaran internal. Sementara itu, teknologi energi terbarukan menggunakan logam empat hingga lima kali lebih banyak daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
Dikeluarkan pada 22 April, laporan pendapatan Freeport hanya mengacu pada “peleburan baru alternatif” tanpa menyebut nama Tsingshan. Diskusi komersial konon telah gagal mencapai “kesepakatan yang dapat diterima bersama” dan perusahaan sedang melanjutkan proyek baru di Gresik.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, penasihat utama Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, memiliki sejumlah tanggung jawab mencakup pertambangan dan energi. Luhut mengemukakan rencana pembangunan di Pulau Halmahera tahun 2020. Ia menegaskan hal itu akan bersinergi dengan kompleks pemrosesan nikel Teluk Weda Tsiangshan Steel, yang akan memproduksi baterai lithium untuk industri mobil listrik yang masih berusia muda di Indonesia.
Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan para pejabat senior lainnya tampaknya kurang antusias dengan gagasan tersebut, meskipun beberapa di antaranya membuat pernyataan publik yang saling bertentangan.
Maret 2021, Menko Perekonomian Airlangga secara terbuka menyatakan preferensi untuk situs aslinya setelah bertemu dengan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, yang menunjukkan manfaat dari Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Jawa (JIIPE) Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dan rumah bagi peleburan yang baru direncanakan.
Bupati Fandi tergabung dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dikenal luas sebagai lengan politik organisasi massa Muslim Nahdlatul Ulama, yang berperan besar dalam memenangkan Jokowi pada ajang Pilpres 2019.
Didorong oleh pemotongan pajak dan insentif lain yang berstatus KEK, JIIPE diharapkan dapat memberikan kontribusi ekspor sebesar US$10 miliar setahun setelah beroperasi penuh. JIIPE rencananya juga akan memberikan substitusi impor yang berharga untuk produk industri logam dan kimia.
Bagi Luhut, Halmahera masuk akal karena asam sulfat yang berasal dari peleburan tembaga diperlukan untuk menghasilkan nikel sulfida, komposisi paduan yang digunakan di pabrik baterai lithium yang direncanakan Tsingshan. Itu merupakan bagian dari kompleks terpadu senilai US$10 miliar yang juga mencakup fasilitas peleburan nikel dan baja tahan karat.
Luhut menekankan, Tsingshan telah setuju untuk membayar 85 persen dari biaya peleburan tembaga, sementara Freeport dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membagi sisanya. Namun pada akhirnya, China tampaknya menghindar dari bisnis yang menguntungkan secara marjinal.
Freeport telah berlarut-larut dalam membangun peleburan baru sejak awal. Freeport kini menyalahkan pandemi COVID-19 sebagai alasan mereka hanya menghabiskan US$159 juta dari US$2,8 miliar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek peleburan di Gresik, yang telah ditunda hingga 2024.
Meskipun demikian, dengan pemerintah harus membayar setengah harga proyek baru, bersama dengan bagian dari biaya pengembangan tambang bawah tanah baru Grasberg, para pejabat dan politisi mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan usulan perluasan senilai US$200 juta di fasilitas yang dijalankan Mitsubishi di dekatnya, dari satu juta menjadi 1,3 juta ton per tahun.
PT Smelting telah memproses 40 persen dari produksi Grasberg sejak ditugaskan pada 1996. Namun sejak penerapan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, pada 2014 pemerintah harus memberikan persetujuannya kepada Freeport untuk mengekspor sisa satu juta ton konsentrat tembaga ke pasar di Jepang dan Spanyol.
Perpanjangan masih berarti ekspor akan berlanjut dengan tingkat yang sedikit berkurang. Freeport membayar bea ekspor sebesar 5 persen dari nilai konsentrat, berkurang dari 7,5 persen tahun 2015 sebagai imbalan atas kemajuan yang telah dibuatnya dalam bidang pra-teknik dan studi kelayakan di peleburan baru.
Seperti halnya dengan posisi dominan China dalam industri pemrosesan nikel, pabrik peleburan baru yang dirancang untuk memproses dua juta ton konsentrat akan memenuhi salah satu tujuan politik utama Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menambahkan nilai penuh ke sumber daya mineral Indonesia yang sangat besar, menurut laporan Asia Times.
Ingin menarik manfaat dari harga tembaga yang melonjak, Freeport memperkirakan operasi bawah tanahnya akan berproduksi penuh pada pertengahan tahun depan, menghasilkan 220-230.000 ton bijih per hari. Angka itu akan serupa dengan keluaran dari tambang terbuka yang luas, yang ditutup pada akhir 2019 setelah 30 tahun beroperasi.
- Source : www.matamatapolitik.com