Presiden Tegas Tak Lindungi Koruptor, KPK Jangan Tebang Pilih

Penulis : Ronindo | Editor : Anty | Selasa, 08 Desember 2020 13:57

Soal penegakan hukum dengan memburu dan membongkar kasus korupsi di era Presiden Jokowi tetaplah berjalan dengan dukungan dari Presiden sendiri. Nampak dari wajah beliau yang menunjukkan ekspresi yang sebenarnya bisa dikatakan amat berat saat mengungkapkan bahwa beliau tak akan lindungi koruptor. Karena dalam waktu singkat kedua pembantunya rontok dalam masa jabatan yang baru setahun lebih sedikit.

Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK sudah terbukti dari periode awal pemerintahannya. Keberpihakannya pada upaya untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga anggaran itu sudah teruji sampai disanjung negeri jiran. Inilah sikap tegas dan konsisten yang harus diapresiasi sekaligus ini menjadi peringatan bagi siapapun yang akan menjadi pejabat publik di negeri ini agar jangan neko-neko.

Pesannya sederhana, mengabdi dengan integritas, tak menggunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki untuk menilep uang negara sekaligus uang rakyat dalam bentuk apapun. Mau modus langsung atau suap dan segala bentuk korupsi serta gratifikasi sudah diatur bukan dan pejabatnya juga sudha pasti diingatkan Presiden khususnya para Menteri.

Publik mendukung langkah tegas Presiden seraya berharap KPK juga jangan hanya tebang pilih. Publik masih membaca pergerakan KPK yang seakan tak mneyentuh tokoh-tokoh tertentu karena berbagai faktor yang sudah menjadi rahasia publik. KPK di satu sisi harus menunjukkan integritas pula sehingga publik juga percaya bahwa lembaga ini benar-benar menjalankan tugasd nukan hanya ada kepentingan politik tertentu.

Kembali ke kasus pejabat yang masih hangat ini. Sangat disayangkan ketika pejabat publik di tengah pandemi ini masih terbujuk dengan suap atau menerima uang yang bukan haknya. Apalagi dalam posisi sebagai Mensos, jelas publik dan rakyat kecil sangat terluka.

Presiden dari guratan di wajahnya terlihat kecewa sekaligus geram karena Mensos adalah kementrian yang bisa dikatakan menjadi ujung tombak atau yang diandalkan Pemerintah dalam menghadapi dampak panmdemi ini. Ada harapan besar dari Presiden Jokowi di pundak Pak Ari Batubara yang dari latar belakang pendidikan serta sebagai pengusaha lalu berkarir di politik, nampak menjanjikan.

Sayang beribu sayang baru menjalani tugas yang bisa terbilang singkat Pak Ari sudah mengakhiri jabatannya itu dengan noda atau aib yang sepatutnya bisa dia cegah. Tapi ya begitulah. Pak Ari menyusul Pak Edhy Prabowo yang ironisnya juga belum lama terciduk.

Dengan rentetan kasus yang pastinya akan mengganggu program Pemerintah sekaligus kementrian yang sangat strategis itu, Presiden tetap menunjukkan sikap dan sekaligus keteladanan agar menjadikan tugas dan jabatanh itu sebagai amanah yang harus dijaga dengan kuat.

Kementrian yang diguyur anggaran tinggi itu seharusnya diawasi oleh sang Menteri dengan ketat. Tapi apa daya, godaan fulus yang ditawarkan membuat Menteri Ari luluh hati. Sayang disesalkan sekali tapi ya begitulah. Bukankah ini hal yang jamak di negeri ini dan banyak pejabat yang juga ikut dalam arus dan akhirnya terjerat hukum. Dan hal ini pula yang sedang diberantas Presiden, mentalitas korupsi dalam berbagai bentuk dan ujud.

Hanya segelintir ypejabat ang berani bertahan dan melawan di tengah lahan basah dan tetap menjaga integritas. Sangat langka menteri dengan kinerjanya sangat cemerlang di samping ikut menjaga dan memonitor anggaran dengan baik. Sedangkan lainnya ya prestasi dan kinerja juga tak terlihat jadinya hanya sekedar eksis semata.

Tapi itulah bahaya yang mengintai di negeri ini. Apa itu ? Tahta, Harta dan KPK.

Kalau tak waspada dan membuka celah sedikit saja maka jaringan korupsi itu mudah sekali terbuka. Jaringan korupsi di dalam negeri ini bisa dikatakan sangat sistematis. Sehingga butuh keberanian dan ketegasan menolak segala macam godaan yang menyaru dalam berbagai bentuk.

Bisa jadi Ketika Menteri Sosial diangkatyjadi Menteri dia tak menyadari bahaya yang mengintai tersebut. Sebagai Menteri sosial di era kedua pemerintahan Jokowi, Pak Ari Batubara sayangnya tak belajar dari beberapa mantan Mensos sebelumnya yang juga terjerat oleh kasus korupsi.

Sayang beribu sayang.

Jadi ada dua Mensos yang pernah tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK. Mulai dari Bachtiar Chamsyah hingga Idrus Marham. Bachtiar Chamsyah merupakan mantan Menteri Sosial periode 2001-2009. Dia divonis satu tahun delapan bulan penjara karena kasus korupsi pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi impor di Kementerian Sosial.

Sedangkan Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Itulah deretan Mensos yang membuat Lembaga ini menjadi lembaga yang rawan sekali dan harus diisi oleh orang yang benar-benar sudha terbukti integritasnya.

Seharusnya di pintu masuk Kementrian Sosial dipajang foto-foto atau dicantumkan kasus korupsi yang pernah terjaid di kementrian ini.

Lalu siapakah yang pantas untuk menjadi pengganti Mensos?

Menurut penulis dia harus sosok yang merakyat, rajin blusukan dan peduli serta sudah terbukti integritasnya. Kira-kira Bu Risma atau Pak Jonan bisa menjadi salah dua kandidatnya. Silakan Pak Jokowi sendiri yang memilih mana yang tepat dan terbaik di mata beliau saat ini.

Berita Lainnya :