Perampok Laut, Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Setelah setahun periode kedua pemerintahan Jokowi berjalan, kinerja dua menteri asal Partai Gerindra, Prabowo Subianto (Menhan) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP), tidak ada yang wah jika dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya. Biasa saja. Terlebih-lebih Edhy Prabowo, kinerjanya sangat buruk. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Susi Pudjiastuti.
Salah satu yang paling disorot oleh publik adalah keputusan Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster (benur). Jika pada masa Susi ekspor benur merupakan aktivitas terlarang, tapi tidak pada era Edhy. Ia menyebut bahwa eskpor benur perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster.
Sebuah alasan yang cukup klasik dari seorang politikus: demi kesejahteraan rakyat. Benarkah demikian? Kebijakan yang dibuat Susi sesungguhnya sudah tepat. Benih lobster dilarang diekspor demi meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri dan juga untuk menjaga populasi lobster tersebut agar dapat tumbuh secara berkelanjutan di laut Indonesia.
Lalu kenapa menteri asal Gerindra itu begitu ngotot membuka kembali keran ekspor benih lobster Indonesia yang sebelumnya dilarang keras oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti? Ternyata ada udang di balik batu. Tidak benar alasannya demi kepentingan rakyat. Tapi yang benar adalah demi kepentingan elite. Ada kepentingan kelompok, dan partai di sana.
Pada Juli lalu, Tempo menerbitkan sebuah hasil investigasi berjudul, “Musim Kenduri Pemburu Bayi” terkait para eksportir itu. Dari hasil investigasi itu, tersaji sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Sebagian besar perusahaan eksportir yang mendapat lisensi dari Kementerian KKP tersebut, baru saja mendirikan perusahaannya. Artinya apa? Ada kesepakatan jahat antara para eksportir tersebut dengan Kementerian KKP.
Susi out, Edhy dilantik. Ia lalu menyuarakan akan mencabut kebijakan larangan ekspor benih lobster pada era Susi. Dan ternyata, pernyataannya itu merupakan sebuah pemberitahuan bagi para calon eskportir yang sebelumnya telah mendapat “lampu hijau” dari Edhy agar segera mendirikan perusahaan ekspor, karena keputusan menteri akan segera dikeluarkan.
Dan benar saja, Mei 2020, ketika bangsa ini sedang dilanda pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI terbit. Keran ekspor benih lobster secara resmi kembali dibuka. Nah, Kementerian KKP lalu melakukan seleksi terhadap para calon eskportir.
Permainan jahat berlanjut dalam tahapan ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan sang menteri berhasil lolos sebagai eksportir. Sebelumnya ada 26 perusahaan yang berhasil lolos, hingga akhirnya menjadi 30 perusahaan eksportir. Empat dari 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik kader-kader Gerindra. Ada pula perusahaan milik politikus PKS dan perusahaan yang dimodali oleh Fahri Hamzah.
Salah satunya adalah PT. Royal Sumatera Nusantara. Ahmad Bahar yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerindra, dan juga sebagai Ketua Departemen Koordinator dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra, merupakan salah satu pemilik yang duduk sebagai komisaris utama perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada PT. Bima Sakti Mutiara, perusahaan yang selama 34 tahun menggeluti bisnis mutiara, tapi beralih menjadi perusahaan eksportir di era Edhy Prabowo. Hampir seluruh saham PT. Bima dimiliki oleh PT. Arsari Pratama, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai komusaris utama. Sementara Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim Djojohadikusumo, dipercaya sebagai direktur utama.
Ada pula PT. Agro Indsutri Nasional (Agrinas) di mana sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Mungkin itu pula alasannya kenapa hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut didominasi oleh kader-kader Gerindra.
Perusahaan eksportir keempat yang terkait dengan Prabowo dan Gerindra adalah PT. Maradeka Karya Semesta. Perusahaan ini adalah milik Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Dan ada pula PT. Nusa Tenggara Budi Daya yang konon dimodali oleh Fahri Hamzah, serta PT. Alam Laut Agung, perusahaan milik politikus PKS, Lalu Suryade, yang akan maju sebagai calon Bupati Lombok Tengah.
Dan dari hasil investigasi terbaru Tempo, yang terbit hari ini, ditemukan pula sebuah fakta bahwa ternyata, Staf Khusus Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi, seorang kader PDIP, memegang peranan penting dalam teknis ekspor benih lobster, termasuk penunjukan jasa kargo. Munculnya nama Andreu semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong lintas partai dalam urusan ekspor benih lobster yang kerannya kembali dibuka di era Edhy Prabowo.
Tapi syukurlah, kegerahan kita atas “ulah jahat” menteri asal Partai Gerindra itu segera dijawab oleh KPK. Ia ditangkap lembaga anti-rasuah itu bersama sang istri setibanya di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari Amerika Serikat dini hari tadi (25/11/2020). Belum tahu jelas apa alasan KPK menangkap Edhy, tapi saya menduga ada kaitannya dengan permainan gelap dalam urusan ekspor benih lobster Indonesia. Selamat KPK! Keren!
- Source : seword.com
