Israel Memiliki Kedutaan Rahasia di Bahrain selama Lebih dari Satu Dekade Sebelum Kesepakatan Damai 2020
Israel sebenarnya telah mengoperasikan kantor diplomatik rahasia di Bahrain selama lebih dari satu dekade sebelum kedua negara menandatangani kesepakatan damai yang menormalkan hubungan keduanya bulan lalu, menurut laporan Axios baru-baru ini.
Axios telah mengungkapkan bahwa sejak 2009, sebuah perusahaan bernama The Center for International Development telah menyediakan jendela rahasia ke Manama dan memungkinkan ratusan kesepakatan bisnis Israel masuk.
Hal itu merupakan gagasan dari Menteri Luar Negeri Bahrain saat itu Khalid bin Ahmed Al Khalifa dan kemudian Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni.
Namun menurut berita, center tersebut mengubah namanya di suatu tempat di sepanjang jalan, dan nama baru tersebut diklasifikasikan.
Menurut outlet berita tersebut, fasilitas tersebut secara eksklusif dikelola oleh diplomat Israel dengan kewarganegaraan ganda. Banyak dari mereka melanjutkan ke posisi lain di Kementerian Luar Negeri Israel setelah mereka meninggalkan "pekerjaan" di Bahrain. Mereka semua memiliki latar belakang rumit yang mencakup riwayat kerja palsu di hosting CV dan situs jaringan LinkedIn.
Axios mencatat bahwa hanya sekelompok kecil pejabat Bahrain yang tahu tentang keberadaan fasilitas tersebut, tetapi terus-menerus takut jika berita tersebut tersebar.
Hingga September 2020, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan negara pulau Teluk Persia, yang menolak untuk mengakui Israel sebagai negara sah setelah mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 dan mengobarkan sebuah perang empat sisi melawan Mesir, Yordania, Suriah dan Palestina.
Manama bergabung dengan Abu Dhabi untuk secara resmi mengakui Israel dalam kesepakatan yang diatur oleh Amerika Serikat dan ditandatangani di Gedung Putih pada 15 September. Menurut seorang pejabat Israel, mendirikan kedutaan resmi di Manama sekarang mudah: "Yang harus kita lakukan hanyalah mengubah tanda di pintu.”
Gagasan tentang kedutaan de facto untuk mengatasi kurangnya hubungan formal telah dipraktikkan oleh banyak negara. Tetapi mungkin yang paling terkenal oleh Amerika Serikat dan Taiwan, yang terakhir tidak mendapatkan pengakuan diplomatik formal oleh Washington, yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Tiongkok.
Sejak AS mengalihkan pengakuan dari Taipei ke Beijing pada 1979, Taiwan telah mengoperasikan Dewan Koordinasi untuk Urusan Amerika Utara di Washington, DC, yang tahun lalu mengubah namanya menjadi Dewan Taiwan untuk Urusan AS, dengan mengabaikan kepura-puraan apolitis.
Demikian pula, AS mengoperasikan Institut Amerika di Taiwan, yang berfungsi sebagai kedutaan de facto-nya.
Pada 2019, terungkap bahwa Marinir AS telah melakukan tugas jaga di institut tersebut sejak 2005, seperti yang mereka lakukan di kedutaan resmi.
- Source : sputniknews.com
