Prabowo Versus Fadli Zon

Pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja oleh DPR RI masih menuai pro dan kontra. Mendukung atau menolak. jika partai politik sekarang adalah pendukung pemerintah maka mereka akan setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Tetapi jika parpol tersebut adalah oposisi maka mereka cenderung untuk menolak UU Cipta Kerja tersebut.

Mengapa parpol oposisi menolak pengesahan UU Cipta Kerja? Karena mereka oposisi bagaimana pun harus berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah mendukung, maka mereka seharusnya menolak, begitulah yang namanya oposisi. Jadi tidak heran parpol seperti Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan didramatisasi dengan acara walk out segala.

Jika parpol pendukung pemerintah sudah turut serta mendukung pengesahan UU Cipta Kerja, maka itu sudah seharusnya. Kalau pun ada parpol pendukung pemerintah yang mengambil keputusan yang berlawanan dengan pemerintah, maka seharusnya parpol tersebut harus dikeluarkan dari koalisi pemerintah karena telah bermain dua kaki.

Sebuah parpol yang sudah masuk ke koalisi pemerintah sudah tahu konsekuensinya bahwa mereka harus mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itu sudah selayaknya.

Ketika Pilpres berlangsung pada tahun 2019 lalu. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo-Sandi, dan PDIP dengan parpol koalisinya mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat itu Partai Gerindra adalah oposisi karena berhadapan langsung dengan Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden.

Tetapi ketika Pilpres 2019 dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin dan kemudian Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo diangkat menjadi Menteri KKP otomatis Partai Gerindra sudah masuk dalam koalisi pemerintah dan bukan lagi sebagai parpol oposisi.

Itu kelihatan dari sikap Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Bahkan Prabowo memuji Presiden Jokowi, bahwa Presiden adalah seorang nasionalis yang terus menerus memikirkan kepentingan rakyat. Dan itu disaksikan oleh Prabowo sendiri.

Dalam hubungannya dengan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, kita lihat Partai Gerindra mengambil sikap mendukung pengesahan UU Cipta Kerja seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Dukungan dari Partai Gerindra memang seharusnya karena sekarang Partai Gerindra sudah termasuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Dalam sikapnya, Prabowo menduga bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut ada dalang dibalik unjuk rasa tersebut. Bahkan Prabowo mensinyalir ada dana asing yang digelontorkan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Sebagai seorang Menteri Pertahanan tentu Prabowo sudah mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Tak mungkin sebagai seorang Menteri Pertahanan, Prabowo memberikan pernyataan yang tidak benar, bukan? Atau Prabowo hanya asal bicara tanpa ada bukti yang menyertainya.

Ketika Prabowo memberikan pernyataan bahwa unjuk rasa mahasiswa menolak UU Cipta Kerja itu ada dalangnya dan ada dana asing yang mengalir, Prabowo telah mempertaruhkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Jika apa yang disampaikan oleh Prabowo itu tidak benar, maka sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah tidak lagi dapat dipercaya.

Apalagi Prabowo sedang mengincar kursi RI-1 pada tahun 2024 nanti. Tak mungkin Prabowo akan memberikan pernyataan bohong, bukan? Karena itu sangat riskan sekali untuk ambisinya menjadi RI-1 pada tahun 2024 nanti.

Namun sayangnya, seperti ada yang tidak percaya dengan pernyataan Prabowo tersebut. Malahan yang tidak percaya dengan pernyataan Prabowo adalah anak buahnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Fadli Zon. Fadli Zon yang sempat mengatakan bahwa pemerintahan sekarang adalah rezim tangan besi itu malah memberikan pernyataan yang berlawanan dengan Prabowo.

Dalam cuitannya, Fadli Zon mengatakan,” Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut saya telah lahir sebuah angkatan baru, ‘Gerakan Mahasiswa 2020’. Di tengah represi, resesi, dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah.” Begitu kicauan Fadli Zon.

BNPT: Al Zaytun Tidak Bisa Dijerat dengan UU Terorisme

Jepang Revisi UU Pemerkosaan: Korban Bilang 'Tidak', Pemaksa Seks Bisa Dihukum

UU Russophobia, Siapapun Menyatakan Benci Rusia Bisa Ditangkap

Jelas, pernyataan Fadli Zon berlawanan dengan pernyataan Prabowo. Jika Prabowo mensinyalir unjuk rasa mahasiswa didalangi dan didanai oleh asing, maka Fadli Zon menganggap bahwa unjuk rasa mahasiswa ini murni dari mahasiswa itu sendiri. Dan Fadli Zon ingin membandingkan unjuk rasa mahasiswa sekarang dengan gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Tetapi datangnya dari partai yang sama. Dan di sinilah kita melihat bahwa ada ketidak-konsistensian antara dua elite Partai Gerindra. Sehingga menjadi kontradiksi. Dan menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, sebenarnya Partai Gerindra ini benar-benar mendukung pemerintah atau tidak? Kenapa antara kedua elite partainya memberikan keterangan yang berbeda?

Apakah Partai Gerindra sedang memainkan peran ‘good cop’ dan ‘bad cop’? Prabowo menjadi ‘good cop’ dan Fadli Zon menjadi ‘bad cop’? lalu apa tujuannya?

Padahal apa yang dilakukan oleh Fadli Zon tersebut merupakan satu sandungan bagi Prabowo untuk mencapai RI-1 pada tahun 2024 nanti.