Iran: Kesepakatan Perdamaian AS Mengabaikan Kepentingan Palestina & Resolusi PBB
Rencana perdamaian atau kesepakatan perdamaian buatan Donald Trump untuk Israel dan Palestina sebenarnya adalah rencana “penjatuhan sanksi”, ujar seorang penasehat senior presiden Iran sambil menuduh AS sebelumnya juga melanggar resolusi PBB terkait masalah ini.
Dokumen rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu ini akhirnya diungkap Donald Trump hari Selasa, sambil ditemani Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ikut berkomentar, Hesamodin Ashna, penasehat senior Presiden Iran Hassan Rouhani, menduga kalau isi kesepakatannya bias. Menurutnya, kesepakatan semacam ini hanya akan memicu terjadinya intifada Palestina baru.
Tidak ada ruang diskusi dengan Palestina dalam rencana Trump, ujar Ashna dalam akun Twitternya. Alih-alih “perdamaian dan kemakmuran”, rencananya justru menjanjikan “penjatuhan sanksi”, tambah Ashna. Terlebih lagi, AS telah melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, klaim Ashna.
Meskipun rencananya digembar-gemborkan Trump sebagai “langkah besar untuk mencapai perdamaian”, faktanya rencana ini justru menuai beragam reaksi dari rakyat Palestina yang sudah lebih dulu menolak kesepakatannya dengan alasan terlalu pro-Israel.
Untuk diketahui, selama masa kepresidenannya Trump telah mengambil sejumlah keputusan yang memihak dan menguntungkan Israel, seperti memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Datara Tinggi Golan yang berhasil direbut dari Suriah tahun 1967.
Tak hanya ditolak rakyat Palestina,kesepakatan perdamaian buatan Trump juga telah ditolak kelompok Hamas, yang menyebut kesepakatannya tak lebih dari pernyataan “agresif” yang bisa memicu “kemarahan”.
Hamas sendiri kecewa dengan keputusan Trump soal Yerusalem, kota yang disebut sang presiden “tak terpisahkan” dari Israel dan terus menjanjikan ibukota baru bagi Palestina di bagian timur kota Yerusalem.
- Source : www.rt.com
