Saat Djarot Membongkar Kebusukan Penganggaran APBD DKI di Acara ILC
Tadi malam acara ILC berjudul "Anies Tak Putus Dirundung Tuduhan" menyoroti temuan anggaran janggal oleh anggota dewan dari PSI, William Aditya Sarana. Djarot juga turut serta hadir dan membongkar alasan Ahok membuat sistem e-budgeting. Djarot juga tak segan membuka kedok DPRD DKI yang ketahuan maling 12 triliun uang rakyat! Dan tak kalah seru dia pasang badan terhadap serangan manusia botak, Taufiqurrahman atas tuduhan ke Ahok soal Sumber Waras, Cengkareng dan dana kompensasi KLB untuk pembangunan.
Djarot mengungkapkan sejarah kelam kenapa Ahok membuat e-budgeting tahun 2015 yang ternyata diadopsi dari aplikasi APBD Surabaya. Saat itu banyak sekali penyelewengan anggaran DKI. Pertama kali adalah temuan pengadaan UPS untuk anak Sekolah. Selain itu, sering ditemukan barang yang diajukan tiba-tiba hilang (truk sampah yang dibeli Ahok). Lalu muncul anggaran siluman dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada.
Atas semua kejanggalan sistem transparansi di DKI, akhirnya Ahok membuat sistem e-budgeting. Sistem ini dibuat berdasarkan skala prioritas. Bukan pagu anggaran glondongan, tapi pagu anggaran floating. Contoh skala prioritas adalah setiap anak di DKI tidak boleh putus sekolah. Maka dikucurkan terus program KJP. Pencairannya menggunakan cashless yang bekerja sama dengan Bank BI (menghindari penggunaan untuk keperluan lain).
Alasan pagu anggaran dibuat floating agar anggaran tidak fix. Ini menghindari agar SKPD tak bisa memasukkan anggaran sendiri sesuai pagu itu, sehingga mengada-ada. Maka Djarot menyampaikan soal temuan anggaran janggal di DKI yang heboh adalah kesalahan yang input sistem. Seharusnya tidak boleh ada tambahan-tambahan. Siapa yang melanggar akan ketahuan karena SKPD diberikan password. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka (tidak boleh sembarangan). Dari sana akan ketahuan dari satuan nilai dan volumnya.
Jakarta menjadi satu-satunya kota yang memiliki satuan harga untuk e-budgetingnya. Bukan hanya satuan harga tapi juga volumenya. Maka dari situ bisa ketahuan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selama 2014-2015 dikerjakan ada penolakan dari Dewan hingga ramai geger APBD. Kalau ada yang bilang belum ada pengajuan, Djarot menjadi saksi pengajuan saat itu.
Akhirnya saat itu, Januari disetujui oleh DPRD dan diajukan ke Kemendagri. Tetapi, di lain sisi DPRD juga memasukkan sendiri anggarannya. Sehingga ada dobel anggaran saat itu. Bahkan Ahok menemukan anggaran yang diajukan oleh DPRD DKI untuk sosialisasi Perda A, B,C,D dst senilai total 12 triliun lebih. Karena saking emosinya, Ahok menstabilo kertas proposal dan menuliskan "EMANG DUIT NENEK MOYANG LU!".
Maka dari itu di jaman Ahok langsung memperketat anggaran yang masuk. Mulai dari awal KUA PPAS sudah bisa dilihat. Sehingga bisa dilihat oleh publik dan bisa dilacak kalau ada temuan anggaran siluman (siapa yang memasukkannya). Lalu diberikan sanksi. Artinya berusaha mengoperasikan sistem yang baik. Agar orang-orang yang jahat tidak mudah memanfaatkan sistem ini dan juga mudah terlacak.
Selain itu, Djarot menceritakan saat itu yang menjadi prioritas adalah pembangunan sekian puluh ribu rusunawa. Maka sistem otomatis mengikuti prioritas keperluan untuk pembangunan rusunawa. Berbeda saat jaman Anies, entah kenapa justru ditemukan banyak keanehan padahal dikerjakan menggunakan sistem yang sama. Pantas kalau Ahok sempat berujar kalau korupsi anggaran tak mungkin terjadi tanpa restu pimpinan (Gubernur).
Djarot juga menyindir program trotoar Anies saat ini. Dahulu perencanaan trotoar jaman Ahok sudah termasuk membuat lubang galian di bawah untuk duckting dan utilitas. Program tersebut dieksekusi di era Anies, sayangnya kenapa harus menebang pohon-pohon yang berusia tua. Kalau hanya sekedar menebang rantingnya saja sebenarnya jauh lebih baik.
Djarot juga mengatakan kalau saat kepemimpinannya dengan Ahok, tak banyak mengejar penghargaan. Tapi, justru diberi penilaian langsung dari pusat. 2016 DKI Jakarta mendapat penghargaan dari pusat sebagai provinsi dengan perencanaan terbaik. Termasuk juga penghargaan provinsi dengan perencanaan paling inovatif. Ini menjadikan DKI percontohan bagi provinsi lain dan untuk kota diambil dari Surabaya.
Terakhir Djarot meluruskan fitnah keji Taufiqurrahman pada Ahok. Soal kasus Sumber Waras, bisa dihadapkan ke BPK siapa nanti yang benar dan salah akan ketahuan. Soal lahan di Cengkareng, Ahok saat itu tak pernah melakukan pembelian. Justru mengeluarkan Pergub tentang penetapan lahan itu untuk digunakan sebagai rusunawa. Djarot menantang untuk melakukan penyelidikan karena juga banyak oknum yang bermain saat itu.
Djarot juga menjelaskan dana kompensasi KLB untuk membangun. Ini juga tercatat dalam APBD. Caranya dibangun dulu dalam bentuk barang, dinilai/diappraise baru dicatatkan di APBD. Sama dengan Simpang Susun Semanggi, itu adalah dana koefisien kompensasi KLB. Hitung, catat lalu masukkan ke APBD. Ada sisanya untuk membangun trotoar. Menurut Taufiqurrahman, hal ini jelas menyalahi prosedur. Tapi, kembali lagi Djarot menyatakan kalau langkah ini yang terbaik dan tercepat untuk rakyat DKI.
Terlepas polemik yang ada antara Ahok dan DPRD. Akhirnya kita tahu siapa yang bekerja untuk rakyat dan bekerja untuk maling uang rakyat. Pantas setelah Ahok dilengserkan kembali terjadi pesta anggaran DKI yang sebelumnya seret di era Ahok.
- Source : seword.com
