Bongkar Bobrok Soal Anggaran Aibon 82 M, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI
Tidak sia-sia, saat menjabat sebagai gubernur DKI, Ahok menginisiasi e-budgeting, yang merupakan penyusunan anggaran secara elektronik itu. Sebagai prinsip keterbukaan, yang membuat masyarakat bisa mengakses informasi tentang keuangan daerah seluas-luasnya.
Karena, manfaatnya sudah langsung dirasakan oleh warga DKI sendiri.
Buktinya, berkat e-budgeting, beberapa niat jahat untuk me-mark up anggaran di Pemprov DKI cepat ketahuan.
Seperti dulu, dalam kasus pengadaan UPS dalam APBD DKI 2015, yang membuat Ahok perang urat syaraf dengan salah seorang anggota DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Ahok melaporkan mark up anggaran sekitar sekitar Rp 4,3 triliun untuk pembelian UPS itu ke KPK.
Dan Lulung pun harus dibuat malu olehnya, karena salah menyebut UPS sebagai USB (universal serial bus).
Sampai-sampai, tagar atau hashtag #SaveHajiLulung di Twitter sempat menjadi trending topic watu itu, yang berisi sindiran semua.
Penyidik Bareskrim Polri menetapkan mantan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman, dan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, sebagai tersangka korupsi pengadaan UPS waktu itu. Beserta Harry Lo yang merupakan Dirut PT. Offistarindo Adhiprima, sebagai vendor pengadaan UPS tersebut.
Pasca Ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI, memang bongkar-membongkar soal bobrok Pemprov DKI ini agak berkurang.
Sepertinya, di periode kepemimpinan Anies ini, soal anggaran, Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta akur.
Hingga muncullah sosok anggota DPRD baru, William Aditya Sarana. Politisi PSI, yang juga tercatat sebagai anggota anggota DPRD DKI termuda dari 106 anggota DPRD lainnya.
Ia lahir pada 2 Mei 1996 di Jakarta.
Bahkan, karena begitu masih muda-nya dia, saat dilantik menjadi anggota DPRD DKI , William masih menyandang status sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Alias belum diwisuda.
Kecil kecil cabe rawit. Begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok wiliam ini. Karena walaupun dia kecil (masih muda) tapi sudah punya keberanian yang tinggi untuk membongkar kejanggalan anggaran pembelian lem Aibon Rp 82 miliar, hingga pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di RAPBD DKI 2020.
Dampaknya pun tidak main-main. Situs APBD DKI Jakarta, http://apbddki.jakarta.go.id/ yang memuat mark up anggaran itu sempat ditutup untuk sementara waktu.
Kemudian dibuka lagi. Dan di laman tersebut sudah tidak ada lagi mencantumkan rancangan APBD DKI 2020.
Yang ada hanya tertulis, 'Info jadwal belum ada yang dipublikasikan'.
Takut bobrok yang lain terbongkar, kali ya?
Dan, seperti biasa, gubernur DKI, Anies, sebagai penanggung jawab mark up anggaran itu, harus berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa ngeles.
Hingga ditemukanlah kambing hitam, yakni sistem e-budgeting dan Ahok.
Sistem e-budgeting warisan Ahok itu disebutnya tidak smart oleh Anies. Sehingga, Pemprov DKI tidak akan menggunakannya lagi dalam melakukan penyusunan anggaran.
Artinya apa? Di zaman yang serba canggih dan modern seperti ini, tidak menutup kemungkinan, Pemprov DKI akan kembali memakai cara manual dalam membuat penganggaran APBD DKI.
Mau pake cara manual atau Jadul kek, gak jadi masalah. Yang penting, bobroknya gak sampai ketahuan para netizen yang tingkat kepo-nya di atas rata-rata itu.
Selain itu, William juga dikasih shock terapi oleh pendukung Anies, yang bernama Sugiyanto.
Baru-baru ini, do’i melaporkan William ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Adapun alasan Sugiyanto melaporkan anak muda yang pernah menyebut Anies sebagai gubernur terbodoh sepanjang sejarah DKI itu, karena William dianggap melanggar kode etik telah mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar tersebut.
"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial", ujar Sugiyanto, (04/11).
Saat melaporkan William ke BK DPRD DKI, ia ditemui langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi, yang merupakan wakil rakyat tertua di DKI dari Partai Demokrat.
Selain itu, Sugiyanto juga merasa keberatan, William mengadakan konferensi pers soal temuan mark up anggaran untuk pembelian aica aibon hingga puluhan miliar rupiah tersebut.
"Akibat dari publikasi tersebut, oleh Bapak William di media sosial, dan dilakukan konferensi pers, maka menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat ini," lanjut Sugi.
Pertanyaannya, siapakah Sugiyanto ini dan bagaimana rekam jejaknya?
Tapi, yang pasti, ini adalah ujian awal bagi William. Apakah dia akan tetap berdiri teguh dan berjuang menyelamatkan uang rakyat yang dititipkan ke Pemprov DKI? Ataukah dia akan tumbang ditengah kejamnya atmosfer politik ibukota, seperti Ahok?
Kita tunggu gebrakan William berikutnya.
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-2907462/kronologi-pengusutan-kasus-ups-sampai-pemeriksaan-lulung
- Source : seword.com
