Tito Bakal Proses Hukum Siapa Pun Yang Hamburkan Anggaran Tapi Hasil Tak Jelas
Kalau saya bertanya kepada para pembaca sebelum nama menteri kabinet diumumkan, siapa nama satu orang yang menurut kalian paling cocok (favorit) untuk mengisi jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)? Kemungkinan besar Ahok akan menjadi jawabannya, betul? Kalau pun salah, anggap saja betul, ok? Sebelumnya saja sudah ada bocoran beberapa versi di mana Ahok dirumorkan akan menjadi Mendagri.
Jujur, saya pun berharap demikian. Ini akan sangat fantastis kalau terwujud. Tapi jujur juga, melihat kondisi saat ini dan apa yang dialami Ahok, saya yakin ini tidak mungkin. Ahok takkan jadi menteri.
Padahal keren kalau dia jadi Mendagri. Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, sudah beberapa kali dia menyisir dan menemukan banyaknya anggaran siluman dengan angka yang sangat mencengangkan. Contohnya anggaran UPS itu, dan juga anggaran 'pemahaman nenek loe' yang sangat fenomenal itu. Hanya Ahok yang berani melawan para anggota dewan karena penggelembungan anggaran ini.
Seandainya dia jadi Mendagri, bisa dibayangkan berapa banyak orang di seluruh penjuru tanah air yang akan ketar-ketir karena ketahuan memainkan anggaran. Tapi ya, takdir berkata lain. Yang terpilih saat ini adalah Mantan Kapolri Tito Karnavian.
Tapi bagus juga.
Usai ditunjuk sebagai Mendagri oleh Presiden Jokowi, Tito Karnavian memiliki rencana taktis jangka pendek. Dalam apel perdananya di hadapan seluruh jajaran pegawai Kemendagri, dia menitikberatkan ada dua hal yang akan menjadi fokus kerjanya.
Yang pertama adalah Kemendagri sebagai pembina politik diharapkan bisa menjaga stabilitas politik daerah, sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan. Kemudian yang kedua yakni optimalisasi penyerapan anggaran. "Karena ini sudah menjelang akhir tahun anggaran kita akan saya sisir, nanti saya minta Dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana saja yang anggarannya penyerapannya bagus yang kurang masih ada waktu untuk kita dorong tapi bukan berarti dihambur-hamburkan,” kata Tito dalam sambutannya.
Tito juga mengingatkan, pemerintah daerah (Pemda) dalam menggunakan anggarannya harus benar-benar selaras antara hasil dan serapannya. Percuma saja jika penyerapannya ada namun hasilnya tidak berdampak sama sekali kepada masyarakat. “Pemda yang bisa menggunakan anggaran yang efektif terserap dan real hasilnya itu yang paling bagus tapi kalau diserap hasilnya enggak jelas hati-hati berhadapan dengan hukum, proses hukum,” kata Tito.
Nah, ini adalah ultimatum yang bakal membuat banyak kepala daerah was-was. Maklum, selama ini sudah bukan rahasia umum lagi kalau banyak pejabat atau siapa pun yang memainkan anggaran, menghamburkan anggaran untuk sesuatu yang tak jelas dan sejenisnya.
Beberapa hari lalu, saya juga sempat membaca berita di mana Anies meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020. Penyisiran untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang. "Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting," kata Anies.
Apakah ini ada kaitannya dengan Mendagri yang sekarang dipimpin oleh seorang jenderal tegas? Ya, kurang tahu juga sih, tapi silakan pembaca nilai sendiri dan tarik benang merahnya.
Pokoknya penempatan Tito sebagai Mendagri adalah langkah brilian untuk menyikat atau minimal mencegah penghamburan anggaran yang sering dilakukan pejabat atau pemda mentang-mentang bukan duitnya sendiri. Begitu tahu Kemendagri dikomandoi oleh seorang jenderal tegas, sudah pasti banyak yang jantungnya berdebar kencang. Takut pas dievaluasi RAPBD-nya oleh Mendagri, dan jika ada anggaran aneh-aneh ala siluman yang double triple, bakal gol.
Intinya, siapa pun yang dulunya sumringah bahagia karena bisa pesta pora memainkan uang rakyat atau menghambur-hamburkan untuk hal yang tak jelas, kali ini bakal lebih sengsara dan ruang geraknya makin sempit. Dan kita berharap Tito ini sama gilanya dengan Ahok yang tidak segan-segan ribut dan sikat semua tikus pemakan uang rakyat.
Penyakit ini adalah salah satu penghambat kemajuan negara ini. Kalau anggaran peruntukannya jelas, sudah dari dulu negara ini maju. Lihat saja yang dilakukan Jokowi dan Ahok selama lima tahun untuk Jakarta. Anggaran transparan dan tepat sasaran, bahkan dalam beberapa hal malah tidak perlu APBD karena dana CSR dimanfaatkan secara benar dan transparan pula.
Contoh kecil aja deh. Coba tanyakan kepada gubernur DKI, CSR sekarang di kemanakan dan diapakan? Bisakah jelaskan dengan detil?
- Source : seword.com
