Pengamat Politik UGM: Sistem Proporsional Tertutup Paling Cocok untuk Pemilu Serentak
Tudingan Hasto Kristiyanto kepada partai Demokrat, bahwa kecurangan Pemilu 2009 telah dilakukan oleh partai penguasa saat itu sehingga kemenangan partai Demokrat mencapai 21 persen atau 3 kali lipat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal mana membuat SBY meradang, maklum saja tudingan itu membuat petinggi Demokrat gerah, karena ditengarai pada saat itu terjadi manipulasi daftar pemilih tetap dan TPS fiktif.
Hasto merespon tudingan SBY karena permintaan judicial review yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait usulan perubahan system proporsional terbuka menjadi tertutup, disebutnya sebagai kecurangan. Kenapa begitu? Karena dengan proporsional terbuka, seorang caleg tidak disyaratkan kapasitas dan latar belakang kepakarannya, misalnya keahlian bidang sosial atau keamanan dan sebagainya, tidak lagi menjadi fokus.
Dengan sistem terbuka, seorang caleg potensial hanya ditentukan dari popularitasnya. Maka muncullah caleg artis dan pesohor lainnya, yang mungkin para pemilih memiliki ketertarikan hanya berdasarkan perasaan dan bukan kapabilitas wakilnya. Maka cukup logis jika saat ini muncul wacana mengembalikan apa yang telah dipaksa berubah ketika partai Demokrat berkuasa.
Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, berkomentar terkait wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku di pemilu sebelumnya, sistem proporsional tertutup menurutnya memiliki lebih banyak kelebihan, dan lebih cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak.
“Banyak ahli sudah mewanti-wanti kalau sebuah negara menyelenggarakan pemilu serentak maka pilihlah sistem yang paling sederhana, dan sistem tertutup ini adalah sistem yang sederhana dari sisi pemilih,” terangnya.
Meski sistem ini dianggap lebih sesuai, pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup menurutnya perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai.
“Jadi, proses pencalonan dari internal masing-masing partai yang kita dorong dengan tiga prinsip tadi meskipun itu dilaksanakan secara tertutup. Ketika memilih tidak ada gambar tidak apa-apa karena ada proses pendahulu yang bisa menjamin,” imbuhnya.
Kelebihan lainnya, sistem ini secara teknis lebih meringankan panitia pelaksana pemilu karena proses rekapitulasi atau penghitungan suara lebih mudah. Hal ini dirasa perlu menjadi salah satu pertimbangan mengingat pada pemilu sebelumnya ditemukan sejumlah penyelenggara yang sampai meninggal dunia karena kelelahan.
Pada cara pandang inilah kita berprasangka baik kepada partai yang menginginkan peran mereka lebih aktif untuk menetapkan sosik mana yang akan diajukan sebagai caleg potensial, dan bukan diserahkan secara spekulatif oleh para pemilih, sebagaimana partai Demokrat dahulu mengatur kemenangannya sendiri.
- Source : seword.com
