www.zejournal.mobi
Rabu, 25 Desember 2024

Taufik Kurniawan: DPR Dukung Pemberantasan Pungli Kelas Teri Hingga Kakap

Penulis : Indah Mutiara Kami | Editor : Samus | Rabu, 26 Oktober 2016 14:55

Presiden Joko Widodo pagi tadi mengumpulkan pimpinan lembaga negara untuk membahas reformasi hukum. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang hadir di rapat mengatakan bahwa ada beberapa poin pembahasan, salah satunya soal sinergitas antar penegak hukum.

"Tadi kami membahas reformasi hukum. DPR mengapresiasi langkah presiden yang melakukan gebrakan pungutan liar di Kemenhub. Sekarang imbasnya sudah ada pejabat daerah yang melakukan hal yang sama. Ini jadi shock theraphy. Kami harapkan tidak berhenti di shock theraphy tapi juga komitmen pemerintah dan semua stakeholder," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (26/10/2016).

Poin pembahasan kedua adalah soal potensi yang berasal dari ongkos politik yang tinggi. Saat ini sebanyak 101 daerah memulai rangkaian pilkada serentak yang kedua. Taufik mengingatkan, apakah pemimpin dilahirkan atau lahir dengan sendirinya.

"Ini masih dimaknai dengan proses untuk melahirkan calon pemimpin, bukan lahir dengan sendirinya. Jadi yang keluar bukan pemimpin kharismatik tapi yang lahir dengan kondisi. Karena dengan biaya tinggi jadi kembali cari modal politik. Jadi di sini bisa kita beri pemahaman, ongkos politik biaya tinggi bisa menjadi penyimpangan," ungkap Waketum PAN ini.

DPR juga memberi masukan soal pentingnya saling sinergi antarpenegak hukum. Dengan demikian, target-target besar dari reformasi hukum ini bisa tercapai.

"Kami usulkan sinergitas tupoksi penegak hukum. DPR akan mendukung itu jadi komitmen DPR, pemerintah dan aparat penegak hukum. Agar tupoksi tidak tumpang tindih tapi sinergis dan saling mendukung. Sehingga tidak hanya kelas teri tapi juga kelas kakap," tegas Taufik.

Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi transformasi kultural akibat kemajuan teknologi. Publik bisa menuntut transparansi tapi tentu ada pengecualian

"Ada poin-poin yang bisa jadi konsumsi masyarakat dan jadi bagian rahasia negara. Ini jadi poin bahwa masalah reformasi birokrasi di bidang hukum akan kita dukung," pungkasnya.


- Source : news.detik.com

Anda mungkin tertarik :

Komentar

Kirim komentar anda dengan :



Tutup

Berlangganan Email

Dapatkan newsletter, kami kirimkan ke email anda

  


Keluar