Athens tidak akan mendapatkan pinjaman bantuan dari Uni Eropa setelah melanggar janji reformasi

Uni Eropa tidak akan memberikan taha bailout baru bagi Yunani pada bulan September, menurut para diplomat Uni Eropa dikutip oleh surat kabar harian Jerman, Handelsblatt Global.

Athens dilaporkan telah berhasil menerapkan hanya dua dari 15 reformasi yang telah disepakati sebelumnya dengan para kreditor internasional. Selain itu, negara tersebut telah memperlambat proses privatisasi aset publik.

Menurut ketentuan kesepakatan bailout yang ditandatangani pada tahun 2015, para kreditor internasional termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Sentral Eropa dan zona euro seharusnya memberikan bantuan sebesar €86 milyar pada tahun 2018 dengan imbalana langkah-langkah penghematan yang sangat tidak disetujui oleh masyarakat Yunani.

Reformasi tersebut termasuk kenaikan pajak, pemotongan dana pensiun, serta privatisasi aset publik. Yunani diwajibkan untuk mendapatkan surplus anggaran utama sebesar 3,5% dari PDB pada tahun 2018.

Awal tahun ini, pemerintah Yunani yang dipimpin oleh Alexis Tsipras menyetujui langkah-langkah yang diminya meskipun adanya gelombang besar protes dari pihak publik di seluruh negeri. Reformasi tersebut berpusat di sekitar pajak pada alkohol, tembakau, bahan bakar, penggunaan internet, mobil, hotel serta tarif PPB sebesar 23%-24%.

Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk mulai sebuah dana privatisasi untuk memudahkan penjualan perusahaan-perusahaan publik, serta untuk membebaskan peminjaman tanpa bunga oleh pemberi pinjaman nasional.

Mengikuti langkah tersebut, pihak berwenang zona euro menyetujui untuk memberikan dana bantuan sebesar €10,3 milyar dari paket keseluruhan dengan dana awal sebesar €7,5 milyar yang ditransfer ke Athens pada bulan Juni, dengan sisa €2,8 milyar yang dijadwalkan akan diberikan bulan ini.

Eurogroup berencana untuk membahas sebuah laporan kemajuan Yunani dalam pertemuan di Bratislava pada akhir pekan, lapor surat kabar harian Jerman tersebut.