Cerita Bupati Anas soal Aduan Warga dan Peliknya Kasus Kesehatan di Banyuwangi

Kasus Juminten yang menderita kanker ganas hingga balita Al Muzaki yang tidak punya biaya untuk berobat menggugah kesadaran Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dia bergerak untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

"Saya ambil hikmah dari kasus-kasus kemarin saya akui memang perlu edukasi di bawah, kampanye untuk rajin ke puskesmas periksa sejak dini. Padahal di Puskesmas sudah ada dokter jaga, perawat yang siap melayani dan terjangkau tapi masih banyak yang belum tahu hal ini," ujar Anas kepada detikcom di Banyuwangi, Selasa (19/7/2016).

Anas menuturkan kasus Juminten yang sakit berat dan tidak berobat merupakan kendala karena kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya memeriksa kesehatan. Apalagi Juminten juga mengaku tidak pernah mengenyam pendidikan dan buta aksara.

"Bu Juminten kemarin saya cek ke Kepala Dinas Kesehatan katanya nggak ada catatan kesehatannya. Awalnya kami sempat kesulitan tapi kami memahami dia bukan lulusan sekolah. Makanya akan saya dorong ke perangkat desa dan Dinas terkait untuk mengkampanyekan hal ini," tambahnya.

Anas menambahkan kendala yang harus dialami warga Banyuwangi untuk berobat diakuinya soal jarak tempuh. Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur kadang pasien yang dirujuk ke ibu kota provinsi membutuhkan ongkos perjalanan yang tidak sedikit.

"Case Banyuwangi ini menarik karena terkendala jarak yang jauh. Seperti kasus Najwa yang harus dirujuk ke rumah sakit di Dr Soetomo Surabaya, penanganan kesehatannya sudah dikerjakan tapi biaya perjalanan orangtuanya untuk berobat yang belum tercover. Makanya kadang jarak rujukan ini yang memberatkan pasien," tutur Anas.

Mantan anggota MPR termuda ini sadar tidak bisa selalu membantu biaya perjalanan keluarga pasien yang dirujuk menggunakan alokasi APBD. Oleh karenanya Anas berpikir untuk menyewa sebuah rumah singgah di Surabaya yang diperuntukkan untuk pasien rujukan seperti Najwa.

"Pengobatan Najwa sudah ditangani dengan BPJS kesehatan sehingga bebas biaya, kendala keluarganya kan kesulitan dana untuk bolak-balik Banyuwangi-Surabaya. Kita sempat konsultasi boleh nggak mendanai bolak-balik tapi rupanya tidak efektif juga karena kalau satu-dua kasus masih oke tapi kan nanti banyak kasus. Oleh karenanya kita mengkaji menyewa rumah singgah di sekitar rumah sakit di Surabaya. Pemda akan sewa rumah sehingga membantu mereka yang harus berobat ke ibukota," terang suami dari Ipuk Fiestiandiani ini.

Meski mengakui media sosial (medsos) membantunya menjangkau aspirasi dan keluhan dari warganya, Anas berharap kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Dia berjanji akan terus mendorong jajarannya untuk berbenah dan bersikap proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi keluhan tersebut merupakan kasus yang memang ditangani oleh program UGD Kemiskinan miliknya.

"Selama ini memang UGD Kemiskinan menyasar problem kemiskinan yang dialami rakyat tapi ini tiba-tiba yang sakit meletus di medsos tidak lapor dan tidak terdata. Kami juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan antisipasi untuk warga yang tidak ber-KTP lokal juga pemda tuntaskan. Ke depan memang perlu pendekatan sistemik supaya rakyat tidak kesulitan untuk akses bantuan," tukasnya.