43 Tahun 'Mangkrak', Proyek Air Minum Umbulan Akhirnya Dibangun

Pemerintah akan segera merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur yang sejak 43 tahun lalu jalan di tempat alias mangkrak.

Penandatanganan Kontrak Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM Umbulan ini akan dilaksanakan pada akhir Juli 2016. Keputusan ini diambil saat Rapat Koordinasi Kemajuan Proyek SPAM Umbulan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini, Rabu (13/7/2016) di Jakarta.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofjan Djalil, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan perwakilan dari Kabupaten Gresik, Kotamadya Surabaya, Kotamadya Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

"Ini proyek penting dan prestisius. Kalau diurut ke belakang, proses ini sudah ada sejak tahun 1973-an atau 43 tahun yang lalu," kata Darmin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2016).

Menurut Darmin, pola KKPBU SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit karena melibatkan banyak kabupaten/kota.

"Pola KKPBU ini bisa menjadi template untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya," tambah Sofjan di tempat yang sama.

SPAM Umbulan melibatkan Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dengan total nilai investasi sebesar Rp 2,05 triliun (di luar pengadaan tanah). Produksi SPAM Umbulan sebesar 4.000 liter/detik akan menjadi sumber air minum bagi kurang lebih 1,3 juta jiwa.

"KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan, kalau ada kasus seperti ini yang melibatkan daerah. Tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen," kata Sofyan Djalil.

Menurut Sofjan, pola kerja sama melalui KKPBU ini juga bisa menjadi alternatif untuk menampung dana hasil tax amnesty untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.

Proyek Dibangun oleh Medco Energi

Proyek air minum ini nantinya dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Bertindak sebagai pemenang tender ialah Medco Energi. Medco akan menggarap proyek senilai Rp 2,05 triliun tersebut.

"Ditanggung APBN hanya 49%. Nilainya nggak boleh lebih dari swasta (Medco dan konsorsium 51%)," ujar Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur, Lili Soleh Wartadipradja.

Proyek ini akan mulai dibangun di 2017 atau setelah dilakukan financial close. Bila proyek pipa air minum sepanjang 93 km itu berjalan lancar, proyek ini bisa mengaliri air minum kepada 1,3 juta jiwa di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Mulai dibangun tahun depan setelah penandatangan financial close 12 bulan. Setelah itu konstruksi. Konstruksi selama 24 bulan. Targetnya, 2018 akhir atau 2019 awal bisa beroperasi secara komersial," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Lili menjelaskan alasan mangkraknya proyek strategis hampir 43 tahun. Ia mengaku, proyek air minum yang memiliki kapasitas 4.000 liter per detik ini diinisiasi pada tahun 1973.

Saat itu, Gubernur Jawa Timur menyerahkan pengembangan proyek kepada Pemerintah Kota Pasuruan namun pihak Pasuruan hanya memerlukan air sebanyak 100 liter per detik sehingga kelebihan air terpaksa harus dibuang ke laut bila direalisasikan.

Alhasil, Pemerintah Provinsi ingin memanfaatkan air tersebut, namun ada beberapa pemerintah kota/kabupaten di Jatim merasa kepentingannya tidak terakomodir sehingga proyek ini jalan di tempat. Selain itu, muncul juga persoalan lain.

"Kemudian terjadi permasalahan yakni ada beberapa calon investor sistem KKPBU atau pembiayaan murni dari mereka. Akibatnya PDAM nggak sanggup serap airnya karena harga air ditetapkan terlalu tinggi. Konsumen juga nggak sanggup beli," paparnya.

Karena mangkrak puluhan tahun, pemerintah mencari jalan keluar dengan masuk ke dalam proyek ini. Pemerintah memberi fasilitas berupa Viability Gap Funding (VGF) agar proyek ini menarik bagi investor namun harga jual air minum bisa dijangkau oleh PDAM dan konsumen.

"Dengan bantuan pemerintah berupa dana VGF, membuat harga jual air bisa ditekan sehingga bisa dibeli PDAM dan konsumen," sebutnya.