Pengambilan alih dunia oleh “Kemitraan” Trans-Atlantic & Trans-Pacific

Seperti yang pernah saya tekankan ketika “kemitraan” ini pertama kali diumumkan, tujuan mereka adalah untuk  memberikan perusahaan-perusahaan kekebalan hukum di negara-negara di mana mereka melakukan bisnis. Mekanisme prinsip kekebalan ini adalah pemberian hak kepada perusahaan untuk menuntut pemerintah dan badan-badan pemreintah yang memiliki undang-undang atau peraturan mengenai keuntungan perusahaan. Misalnya, larangan makanan GMO di Perancis, di bawah “kemitraan” adalah “hambatan perdagangan yang menimpa pada keuntungan perusahaan.”

“Pengadilan” persiapan “kemitraan” yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan berada di luar sistem pengadilan pemerintah yang berdaulat. Di dalam pengadilan perusahaan inilah tuntutan hukum tersebut berlangsung. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan inilah hakim, juri dan jaksa nya. Mereka tidak bisa kalah. “Kemitraan” ini menyiapkan pemerintah rahasia yang tidak akuntabel dan lebih tinggi dan memiliki kekuasaan atas pemerintah yang terpilih.

Anda dapat bertanya pada diri Anda sendiri berapa banyak uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para perwakilan dari negara-negara yang menggunakan sistem percepatan ini, dan berapa banyak suapnya agar kesepakatan ini disetujui oleh para legislator. Ketika Anda melihat para pejabat AS, Inggris, Jerman dan lainnya terganggu atas nama aturan perusahaan, Anda akan tahu bahwa mereka telah dibayar dengan baik.

Peter Liley, Menteri Perdagangan dan Industri pada saat pemerintahan Konservatif Margaret Thatcher dan saat ini seorang anggota Konservatif dari Parlemen Inggris meneliti ancaman dari kemitraan Trans-Atlantik ini. Sebagai politikus ia tidak dapat berbicara setegas yang ia sukai, tapi ia memberi gambaran kepada Anda. Berikut adalah laporan dari Eric Zuesse: http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/09/british-conservative-breaks-ranks-opposes-ttip.html

Tidak ada wakil pemerintahan yang memiliki integritas dan patriotisme akan menyetujui perjanjian ini, dan tidak ada badan legislatif yang tidak sepenuhnya korup akan menyerahkan kekuasaan dan fungsinya kepada perusahaan-perusahaan global.