Kebocoran Dokumen Panama tidak secara khusus ditujukan terhadap Rusia – Kepala ICIJ

Presiden Rusia Vladimir Putin bukanlah target dari pengungkapan Panama Papers, menurut kepala International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang telah mengatakan bahwa sekumpulan data lebih dari 11,5 juta file tersebut bertujuan untuk menjelaskan praktek perusahaan offshore secara internasional.

“Seperti yang Anda lihat sekarang, ini bukanlah sebuah cerita tentang Rusia. Ini adalah cerita tentang dunia offshore,” Gerald Ryle, kepala ICIJ mengatakan kepada TASS.

Pernyataan Ryle ini bersifat kontras dengan liputan media internasional atas “kebocoran terbesar dalam sejarah offshore”. Meskipun baik Putin atau anggota keluarganya tidak disebutkan dalam dokumen tersebut, banyak outlet media memilih foto presiden Rusia ini untuk menggambarkan pengungkapan ini. Misalnya, media Inggris tampaknya bersatu dalam upaya mereka untuk menjelekkan Putin, sementara pada saat yang sama menutup mata mereka pada sebuah fakta bahwa ayah dari Perdana Menteri David Cameron termasuk dalam daftar orang-orang yang diduga terlibat dalam penggelapan pajak. Sekitar 76% dari outlet media Inggris menyebutkan nama presiden Rusia tersebut dalam cerita mereka, sementara hanya 24% lainnya mencatat peran keluarga Cameron dalam urusan offshore yang terlarang ini.

“Kebocoran seperti ini, dalam pandangan kami, dimaksudkan untuk menargetkan para audiens di luar negeri. Hal ini juga jelas bahwa tingkat dari Putinophobia telah mencapai titik di mana membicarakan hal yang baik tentang Rusia, tindakan dan keberhasilannya, adalah mustahil. Seseorang harus membicarakan Rusia dalam hal negatif, lebih banyak hal negatif lebih baik, dan ketika sudah tidak ada yang dapat dijelekkan, Anda perlu merekayasanya. Hal ini sudah jelas bagi kami,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada hari Senin, mengomentari histeria massa anti-Putin di media yang dipicu oleh publikasi-publikasi berita menyimpang.

Berbicara tentang sejauh mana informasi tentang rahasia offshore ini akan terungkap, Ryle menekankan bahwa konsorium nya dan mitra media nya tidak akan membocorkan semua data yang mereka miliki kepada publik.

“Kami belum mengungkapkan semua database nya dan kami tidak akan melakukannya,” kata Ryle.

“Sayangnya tidak ada info mengenai para politisi AS.”

Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan aset-aset offshore dari sekitar 140 politisi dan pegawai negeri di seluruh dunia, termasuk 12 mantan dan pemimpin dunia saat ini, tetapi tidak memberikan sekilas ke dalam kehidupan para elit politik AS, karena tidak ada informasi tersebut di dalam dokumen ini, Ryle mengkonfirmasikan.

“Dokumen Panama ini tidak memiliki data mengenai para politisi AS,” katanya kepada TASS, menambahkan bahwa mereka tidak akan menerbitkan materi apapun mengenai politisi AS di masa depan.

“Sayangnya, kami tidak memiliki data tersebut,” katanya. Namun, Ryle mengisyaratkan bahwa konsorsium tersebut belum mempublikasikan info tentang “banyak orang AS” ketika menyikapi tidak adanya nama warga AS dalam bocoran tersebut.

Menyusul penerbitan dari dokumen-dokumen ini, beberapa outlet utama pada hari Minggu, pihak otoritas Panama mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan atas kegiatan offshore dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam firma hukum Panama Mossack Fonseca.

“Fakta-fakta yang dijelaskan dalam media publikasi komunikasi nasional dan internasional di bahwa istilah ‘Panama Papers’ akan menjadi subyek dari investigasi kriminal,” kantor jaksa penuntut negara tersebut menyatakan pada hari Senin.

Presiden Panama, Juan Carlos Varela, berjanji untuk bekerjasama dengan “pemerintah manapun dan dalam investigasi apapun” dalam upaya untuk “membela citra negara,” yang telah lama dikenal sebagai “surga pajak” (wilayah bebas pajak).

Di Islandia, ribuan orang turun ke jalan-jalan ibukota Reykjavic berunjuk rasa untuk menggulingkan PM Sigmundur David Gunnlaugsson, yang telah dilaporkan gagal untuk menyatakan sahamnya di perusahaan offshore, yang bersama-sama dimiliki oleh dirinya dan istrinya.

Meskipun klaim PM tersebut bahwa perusahaan tersebut sebenarnya membayar pajak untuk anggaran negara, warga marah dan menuntut mosi tidak percaya dan sebuah pemilu baru.

Dokumen-dokumen tersebut, yang telah menjadi berita utama sejak hari Minggu kemarin, awalnya bocork di surat Jerman Suddeutsche Zeitung (SZ) setahun yang lalu oleh seorang hacker tak dikenal. Menurut surat kabar Jerman tersebut, hacker yang membocorkan tidak tertarik dengan kompensasi finansial. SZ kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada ICIJ untuk dianalisa lebih dalam.