Inggris dan Swedia harus menghormati putusan PBB mengenai Assange

Inggris dan Swedia harus menghormati dan mematuhi putusan PBB yang menetapkan bahwa penahanan Julian Assange (pendiri WikiLeaks) di London adalah ilegal, Kristinnn Hrafnsson, juru bicara kelompok tersebut mengatakan kepada RT. Ia mengatakan bahwa “tidak terpikirkan” menrusak putusan juri tersebut.

Jika kebocoran dari putusan juri PBB mendukung Assange hari Jumat ini, organisasi pelapor tersebut mengharapkan pemerintah Inggris untuk mencabut surat perintah pengangkapan terhadap pendiri WikiLeaks tersebut, “Berikan kembali paspornya dan amankan kebebasannya,” katanya.

Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan melalui juru bicaranya bahwa keputusan juri PBB tidak akan mengikat secara hukum dan jika Assange meninggalkan kedutaan Ekuador, surat perintah penangkapan terhadapnya akan diberlakukan.

“Ini akan menjadi sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Sangat mengerikan jika ini adalah posisi yang akan diambil oleh Inggris,” kata Hrafnsson, menjelaskan bahwa tindakan pemerintah Inggris akan “merusak putusan PBB yang sangat penting ini dan semua keputusan lainnya di masa depan.”

“Sangat tidak terpikirkan untuk merusak putusan hak asasi manusia yang sangat penting seperti ini oleh sebuah pemerintah Barat yang – setidaknya, dipermukaan – ingin peduli terhadap hak asasi manusia,” tambahnya.

“Sudah cukup,” katanya, menambahkan bahwa pendiri WikiLeaks tersebut telah “kehabisan semua jalan pada dasarnya.”

Juru bicara tersebut menegaskan niatnya Assange untuk meninggalkan kedutaan Ekuador dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian Inggris jika putusan PBB bertentangan dengan dirinya.

Dengan Assange yang berjanji untuk menghormati apa pun putusan PBb, “mari kita berharap bahwa pemerintah Swedia dan Inggris akan melakukan hal yang sama,” Hrafnsson menyimpulkan.

Pendiri WikiLeaks tersebut mengajukan keluhan terhadap Swedia dan Inggris ke Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Ilegal pada bulan September tahun 2014.

BBC adalah yang pertma melaporkan bahwa Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Ilegal berencana untuk memberikan putusan bahwa Assange sedang ditahan secara “ilegal” di Inggris.

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Swedia mengkonfirmasikannya dalam sebauh pernyataan bahwa Kelompok Kerja PBB telah “membuat penilaian bahwa Assange telah ditahan secara ilegal dan langkah ini melanggar komitmen internasional.”

“Kami mencatat bahwa pandangan Kelompok Kerja tersebut berbeda dengan pemerintah Swedia,” Kementerian menambahkan dalam sebuah komen kepada RT.

Meskipun pengumuman resmi dijadwalkan akan dikeluarkan pada hari Jumat, “otoritas Swedia dan Inggris sudah mengetahui hasilnya,” kata Hrafnsson.

“Sudah lazim bagi negara-negara yang terlibat untuk mendapatkan pemberitahauan tentang keputusan sebelumnya. Dan bahkan – meskipun – kedengarannya agak aneh – pihak yang mengajukan keluhan tersebut adalah pihak terakhir yang akan diberitahukan hasilnya,” jelasnya.

WikiLeaks percaya bahwa keputusan tersebut akan memungkinkan pendiri mereka untuk akhirnya meninggalkan kedutaan Ekuador di mana ia telah bersembunyi selama lebih dari tiga tahun setelah diberikan perlindungan oleh negara tersebut untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di aman ia akan menghadapi tuduhan-tuduhan penyerangan seksual.

Namun, Bruno Kramm dari Partai Bajak Laut Jerman tidak memiliki optimisme yang sama dengan WikiLeaks, mengatakan bahwa Assange tidak mungkin mendapatkan kembali kebebasannya.

Meskipun putusan juri PBB, “pengacara negara sedang mencari-cari alasan baru agar mereka dapat menangkapnya karena Inggris... sebagai sekutu terkuat AS di Eropa... pasti akan menangkapnya,” katanya kepada RT.

Kramm memperigatkan bahwa Assange mungkin akan berakhir tidak di Swedia, namun “di bawah peradilan AS dan kemudain dipenjara untuk selamanya.”

“Jangan Anda lupakan mengenai apa yang telah Julian Assange lakukan dengan WikiLeaks ketika ia menunjukkan korban-korban pembunuhan dan dokumen-dokumen mengenai Afghanistan. Ini adalah tamparan kasar bagi pemerintah AS... Kelompok tersebut menunjukkan secara serius langkah semacam apa yang dilakukan oleh AS terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Wakil ketua Partai Bajak Laut tersebut mengatakan bahwa “perhatian AS adalah untuk memenjarakannya sama seperti Chelsea Manning, dan ini juga dapat menjadi contoh bari para pelapor di masa depan.”