Akuntabilitas Kinerja Pemprov Yogya Naik, DKI Justru Turun dari 2014

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menerima predikat terbaik dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2015. Sementara itu, DKI Jakarta harus berpuas dengan predikat cukup dengan nilai akuntabilitas yang menurun dari tahun sebelumnya.

"Provinsi dengan kategori terbaik diberikan pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur," kata pembawa acara dalam acara penyerahan Laporan Evaluasi Kerja Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemprov di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2015).

Sama seperti penghargaan untuk kementerian/lembaga negara, penghargaan untuk pemerintah daerah ini juga diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penghargaan untuk Yogyakarta diterima langsung oleh Sultan Hamengkubuwono X dan Jawa Timur diterima Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Hadir sejumlah menteri dan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKi Saefullah.

Penghargaan ini diberikan pada kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dengan menilai sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja. Penekanan tahun ini dititikberatkan pada hasil dari sejumlah program atau kebijakan yang dicanangkan.

Nilai yang diperoleh Pemprov Yogyakarta tahun ini yakni 80,68 naik, dari tahun yang hanya 76,36 atau naik sekitar 4,32 poin. Setelah Yogyakarta, ada Pemprov Jawa Timur yang memperoleh nilai 80,04 dengan predikat A.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan predikat CC dengan nilai 58,57 poin atau turun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 59,73 persen. Di posisi paling bawah ada Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh 25,34 poin dengan predikat D.

Ada juga Pemprov Banten, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Jambi hingga Papua Barat yang bernasib sama seperti DKI dan harus puas dengan nilai CC. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, evaluasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan warganya seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja serta kemiskinan.

"Yang di bawah tentu akan berusaha kerja keras, yang di atas akan berusaha mempertahankannya dalam sistem nasional walaupun yang kita ketahui juga yang tentu ini banyak penilaian-penilaian yang terjadi secara mikro. Ini makronya," ucap JK dalam sambutannya.