Koalisi Islam melawan terorisme: Arab Saudi memperkenalkan blok militer 34 negara

Sebuah “aliansi militer Islam” yang berbasis di Riyadh telah dibentuk dengan misi untuk memerangi terorisme, saluran TV pemerintah Arab Saudi mengumumkan. Koalisi ini terdiri dari 34 negara termasuk negara-negara Teluk, sejumlah negara Afrika, Turki, Mesir, Malaysia dan Pakistan.

Negara-negara yang terlibat dalam koalisi ini selain dari Arab Saudi, termasuk Yordania, UEA, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote d’Ivore, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman.

“Negara-negara uang disebutkan telah sepakat pada pembentukan aliansi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk memerangi terorisme, dengan pusat operasi gabungannya di Riyadh untuk mengkordinasikan dan mendukung operasi militer ini,” kantor berita negara SPA mengutip sebuah pernyataan resmi.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa koalisi tersebut memiliki “kewajiban untuk melindungi negara-negara Islam dari kejahatan semua kelompok teroris dan organisasi-organisasi apapun sektenya dan namanya yang telah mendatangkan kematian dan kerusakan di muka bumi dan yang bertujuan untuk meneror orang-orang yang tidak bersalah,” Reuters mengutip.

Markas koalisi ini akan berbasis di Riyadh, ibukota Arab Saudi.

Saat ini, ada sejumlah koalisi aktif yang memerangi kelompok teror seperti ISIS di Suriah dan Irak.

Koalisi pimpinan AS telah mengumpulkan dukungan setidaknya dari 65 negara. Namun, berbagai laporan media telah menyatakan bahwa kurang dari 10 negara yangtelah memberikan kontribusinya, dengan jet-jet Amerika yang sebagian besar melakukan serangan-serangan tersebut.

Selain itu, koalisi pimpinan AS ini telah mendapatkan kecaman internasional karena tidak efektif. “Kita bisa menyatakan bahwa koalisi yang dipimpin AS ini hanya mensimulasikan perang melawan ISIS dan terorisme serta bertindak dengan menggunakan pendekatan yang dipolitisir sendiri terhadap situasi tersebut, yang bertentangan dengan hukum internasional, setidaknya di Suriah. Sekarang kita dapat bahwa ini tidak terjadi hanya di negara ini. Seperti yang diketahui, ketidakefektifan koalisi pimpinan AS ini telah dikonfirmasikan dengan adanya masalah-masalah ISIS yang berkembang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pekan lalu.

Pesawat-pesawat dari koalisi pimpinan AS di Suriah tidak pernah diizinkan oleh Presiden Suriah Bashar Assad untuk memasuki wilayah udara negara tersebut.

Sementara itu, Rusia telah melakukan serangan-serangan yang menargetkan ISIS dan kelompok teroris lainnya di Suriah sejak tanggal 30 September. Serangan-serangan tersebut diluncurkan karena adanya permintaan resmi dari Damaskus. Jet-jet Rusia telah melakukan serangan-serangan dari Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia.

Operasi yang dipimpin Rusia juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk tentara Suriah, Iran dan Irak yang dikenal dengan koalisi RSII.

Semntara itu, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi teleh membom Yaman sebagai bagian dari kampanye untuk melawan pemberontakan Houthi yang menggulingkan Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Pernyataan terbaru dari koalisi ini mengatakan bahwa sebuah gencatan senjata akan dibentuk hari Selasa ini. “Perintah dari pasukan koalisi ini mengumumkan sebuah gencatan senjata pada pukul 12.00 waktu Sana’a... sementara tetap mempertahankan hak untuk menanggapi setiap pelanggaran dari gencatan senjata ini,” kantor berita SPA Arab Saudi mengutip.

Arab Saudi telah melakukan serangan-serangan terhadap pasukan Houthi, yang terus mengendalikan ibukota Sana’s di Yaman. Konflik ini telah menciptakan situasi darurat, dengan badan-badan PBB meningkatkan tingkat kewaspadaan karena jutaan rakyat Yaman berada dalam bahaya kelaparan. Hampir 6.000 orang tewas dalam serangan udara dan pertempuran yang dipimpin oleh Arab Saudi.