Turki menolak untuk menarik pasukannya dari Irak utara

Dalam menghadapi protes keras dari pemerintah Irak dan masyarakat internasional, Turki menolak untuk menarik kembali pasukannya dari Irak utara.

Selama akhir pekan, Ankara mengerahkan sekitar 600 tentara tambahan ke sebuah kamp di provinsi Niniwe, Irak, dekat kota Mosul.

“Ini adalah tugas kami untuk memberikan keamanan bagi tentara kami yang sedang memberikan pelatihan di sana,” menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada Kanal 24. “Semua pihak hadir di Irak... Tujuan dari mereka jelas. Penasihat pelatihan dan perlengkapan sudah disediakan. Kehadiran kami di sanan bukanlah sebuah rahasia.”

Namun pemerintah Irak melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang jelas, mengutuk tindakan tersebut dan memberikan pihak Turki waktu 48 jam untuk menarik kembali pasukannya.

Tapi Turki telah menolak untuk mematuhi ultimatum tersebut, bersikeras bahwa mereka telah memberitahukan pemerintah Irak atas penambahan pasukan tersebut, dan bahwa ada permintaan atas dukungan dari Turki di daerah tersebut.

“Personil militer untuk pelatihan akan tetap berada di sana. Bukan karena kami telah menempatkan mereka, namun terutama karena ada permintaan dari pihak Irak,” kata seorang pejabat Turki kepada para wartawan, menurut Guardian. “Diskusi dengan pihak pemerintah pusat masih terus berlanjut.”

Irak sebelumnya telah menunjukkan bahwa jika Turki gagal untuk menarik pasukannya, sebuah keluhan akan diajukan ke PBB.

“Jika kami belum menerima tanda-tanda baik sebelum batas waktu yang kami tetapkan bagi pihak Turki, maka kami akan menggunakan hukum untuk mengajukan sebuah keluhan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Irak ini,” kata juru bicara pemerintah Irak, Saad al-Hadithi menurut Guardian.

Tindakan-tindakan Turki ini juga dikutuk oleh Liga Arab, yang menggambarkan penumpukan pasukan tersebut sebagai sebuah “intervensi terang-terangan”. Nabil Elaraby, Sejen Liga Arab merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa organisasinya juga akan mendukung permohonan Irak kepada Dewan Keamanan PBB.

Bahkan AS, salah satu sekutu utama Turki telah menekankan bahwa pihaknya tidka mendukung pengiriman pasukan di wilayah Irak tanpa adanya persetujuan dari pemerintah pusat.

Sementara Turki seolah-olah berada di Irak untuk melawan Daesh, yang juga dikenal dengan ISIS, Ankara dalam kenyataannya telah berfokus pada pemberantasan milisi Kurdi. Rusia telah memberikan bukti-bukti bahwa Turki mendapatkan keuntungan secara langsung dari perdagangan minyak ilegal Daesh, dan dengan demikian pihak Turki tidak memiliki minat untuk memberantas kelompok teroris ini.

“Para penasehat militer Iran di Suriah telah memfoto dan merekam semua rute yang digunakan oleh kapal tanker minyak ISIS ke Turki,” Sekretaris Dewan Kebijaksanaan Iran, Mohsen Rezaie mengatakan kepada para wartawan.

“Jika pemerintah Turki tidak menyadari perdagangan minyak ISIS di negara mereka, maka kami dapat menyediakan intel mengenai hal ini.”

Ankara telah menghadapi kritik intens sejak menembak jatuh sebuah jet Rusia di sepanjang perbatasan Suriah dengan Turki. Sebuah serangan tak beralasan, insiden tersebut menewaskan dua orang.