www.zejournal.mobi
Selasa, 19 November 2024

Jokowi Melarang Mudik, Sip Pak! Tinggal Pelaksanaannya!

Penulis : Rahmatika | Editor : Indie | Rabu, 22 April 2020 12:16

Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Jokowi juga mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,"

Sumber

Akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras untuk melarang mudik. Ini sebuah keputusan yang sangat tepat. Bayangkan saja, 2019 lalu angka pemudik mencapai 23 juta orang. Anggaplah potensi pemudik tahun ini sama dengan tahun lalu, maka 24 persen itu saja mencapai 5,5 juta jiwa!! Di suasana pandemi seperti ini mobilisasi 5,5 juta jiwa jelas bukanlah hal yang aman dan menyenangkan. Potensi mereka menularkan atau membawa virus Corona dari tempat asal ke kampung halaman jelas makin besar.

Sebetulnya arus pulang kampung sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir seiring banyaknya sektor pekerjaan yang terpaksa menghentikan operasional akibat wabah corona. Dan faktanya, sudah sering kita baca berita kasus positif covid yang berasal dari mereka yang datang dari kota besar terutama wilayah DKI Jakarta ke daerah. Masalahnya adalah, di daerah itu fasilitas kesehatan tidak sebanyak, selengkap, dan sebesar di kota-kota besar apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Tentu sangat mengerikan sekali kalau sampai banyak yang ketularan. Bisa kocar-kacir sumber daya medis di daerah itu dan ini sangat membahayakan.

Tapi tentu saja pernyataan Jokowi ini harus didukung dengan aturan-aturan yang mendukung. Misalnya saja pemeriksaan di pintu-pintu tol, pintu masuk penyeberangan, di airport, dan lain-lain. Ya sebisa mungkin memang diminamilisir dululah pergerakan pulang kampung ini. Pun kalau perlu didukung dari Kominfo misalnya penggratisan kuota dan biaya pulsa untuk berkomunikasi pada Hari Raya Lebaran misalnya. Jadi biarlah sehari itu rakyat Indonesia bisa berkomunikasi gratis dengan keluarganya sehingga orang tak perlu harus datang bertatap muka.

Di samping larangan itu, jelas larangan pelaksanaan takbir keliling, taraweh di masjid, penyelenggaraan sholat Ied, serta acara-acara reuni keluarga, reuni sekolahan, dan sejenisnya yang mengumpulkan massa harus dipertegas sejak awal untuk dilarang. Kalau ada kepala daerah yang bandel berilah surat peringatan. Karena yang saya dengar di Bengkulu misalnya masih ada yang mau nekat melaksanakan taraweh.


Berita Lainnya :

Ya ini memang bukan keputusan yang menyenangkan. Ramadhan dan Lebaran tahun ini jelas sangat terasa bedanya dibandingkan tahun lalu. Tapi ini demi kebaikan bersama. Kalau kita nggak disiplin dan tidak mengalah dulu untuk menahan diri dari kegiatan kumpul-kumpul dan pulang kampung, bisa jadi makin panjang wabah ini terjadi. Akibatnya perekonomian kita bisa makin limbung. Kalau ekonomi sudah limbung jelas efeknya akan ke mana-mana.

Kebijakan larangan mudik ini juga harus disounding penuh oleh Pemerintah. Arahkan Kominfo untuk terus menyiarkan larangan mudik baik melalui broadcast SMS, himbauan di radio, televisi, youtube, medsos, apapun ruang informasi harus dimasuki. Di sinilah sebenarnya peran Kominfo mestinya makin dimaksimalkan.

Kepala-kepala daerah juga bisa menginstruksikan camat dan lurah untuk terjun ke RT-RT, RW-RW, dukuh, dusun untuk melakukan himbauan warganya agar mencegah anggota keluarga mereka untuk mudik ke kampung halaman. Biasanya kalau yang di kampung sudah tegas untuk meminta agar jangan pulang, yang di rantau akan berpikir. Komunikasi dari tingkat bawah mulai RT, RW ke Puskesmas-Puskesmas juga harus dibuka untuk memberikan informasi kalau-kalau ada warga yang nekat tetap pulang kampung. Mereka harus didata dan dipantau kalau perlu dikarantina sajalah biar mikir ulang untuk pulang.

Memang sepertinya Ramadhan dan Lebaran tahun ini sangat berbeda, tapi hanya kedisiplinan yang akan menolong kita segera keluar dari pandemi ini.


- Source : seword.com

Anda mungkin tertarik :

Komentar

Kirim komentar anda dengan :



Tutup

Berlangganan Email

Dapatkan newsletter, kami kirimkan ke email anda

  


Keluar