India & Rusia Ungkap Rahasia Kedua Negara Terhindar Dari Sanksi AS
Dilansir dari surat kabar Bloomberg, untuk menghindari sanksi AS, baik Rusia maupun India sepakat menggunakan mata uang nasionalnya dalam melakukan kegiatan jual-beli.
Dalam beberapa bulan terakhir, baik Rusia maupun India terus meningkatkan aktifitas jual-beli senjatanya. Rusia diketahui tengah gencar menjual kapal selam, kapal induk, tank dan pesawat jet kepada India. Rencananya, Rusia juga akan mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 buatannya ke India.
Keputusan India membeli sistem pertahanan udara S-400 senilai lebih dari USD 5 miliar dari Rusia sontak memicu kemarahan AS selaku mitra dagang terbesar India. Terkait pembelian ini, AS bahkan telah memberikan peringatan pada India.
Metode pembayaran baru yang menggunakan ruble dan rupee, yang sudah disepakati bank sentral Rusia dan India, diharapkan dapat membuat kedua negara terhindar dari ancaman sanksi AS.
Mengutip pernyataan beberapa sumber, Bloomberg melaporkan metode terbaru ini memungkinkan India membayar DP dua kapal perang yang dibelinya dari Rusia.
Hingga kini masih belum jelas kapal apa yang dibeli India dari Rusia, namun pada tahun lalu kedua belah pihak diketahui sempat menandatangani kesepakatan jual-beli empat kapal perang fregat yang diperuntukkan bagi Angkatan Laut India.
Perlu diketahui, kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar antara Rusia dan India dapat membuat India dijatuhi sanksi oleh AS seperti yang tertuang dalam CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).
Dalam CAATSA, AS diizinkan menjatuhi hukuman pada sekutunya yang kedapatan melakukan transaksi dengan perusahaan sektor pertahanan Rusia, seperti Rosoboronexport.
Sebagai informasi, India bukan satu-satunya negara yang mengabaikan kemungkinan sanksi AS demi bisa membeli senjata dari Rusia. Negara sekutu AS lainnya, Turki, juga mengabaikan ancaman sanksi AS.
Meskipun selama ini Pentagon memilih untuk diam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan percaya kalau AS tidak akan menjatuhkan sanksi pada Turki lantaran Presiden Trump memiliki wewenang untuk menangguhkan atau menunda hukuman yang tertulis dalam CAATSA.
- Source : www.rt.com
