Puluhan Tahun Jadi Transmigran, Warga Donggala Belum Punya Sertifikat Tanah

Sebanyak 186 warga di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) belum memperoleh sertifikat tanah dalam program transmigrasi. Pahadal mereka sudah puluhan tahun berdomisili di wilayah itu.

“Masalah ini sudah pernah saya sampaikan ke provinsi, saya katakan bahwa sertifikat tanah warga transmigrasi ini salah satu program pemerintah pusat yang mestinya dijalankan juga untuk kami,” kata Kepala Desa Rio Mukti, I Ketut Sudi Ariana, Senin (27/3).

Menurut I Ketut, dari data yang ada, bisa saja jumlahnya lebih banyak jika di cek di desa-desa lain.

Dia menjelaskan, warganya sudah puluhan tahun menempati desa tersebut, tepatnya pada Agustus 1995. Awalnya, sebanyak 300 kepala keluarga (KK), namun dalam perkembangannya kini sudah bertambah sekitar 400-an KK. “Waktu itu kami diturunkan di dermaga Desa Ti’ke kemudian diangkut lewat sungai lalu menaiki gerobak,” kenangnya.

Dalam kondisi masih serba sulit itu, ada yang tidak sanggup menetap lalu pergi meninggalkan lokasi. Tapi itu jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar tetap berjuang untuk bisa bertahan.

Terkait masalah ini, anggota DPRD Sulteng Muh Masykur mengatakan, pihaknya mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera mengakomodasi keinginan warga untuk mendapatkan sertifikat atas lokasi yang mereka tempati selama puluhan tahun.

Menurut Masykur, tidak ada alasan bagi BPN bahwa petugas mengalami kesulitan melacak nama-nama pemilik awal tanah sebagai syarat pembuatan sertifikat.

“Kan bisa dilacak melalui data yang ada, baik di provinsi maupun di pusat. Kuncinya soal iktikad dan kemauan, sebagai prinsip dasar tugas-tugas pelayanan. Saya yakin, Dinas Nakertrans dan BPN bisa menyelesaikan masalah ini kalau mereka serius,” tegas anggota Komisi III DPRD Sulteng itu.