KPK: Negara Rugi Rp 8 T di Sektor Kehutanan

KPK mewanti-wanti potensi kerugian negara yang besar di bidang kehutanan. Ada dugaan penyimpangan dalam urusan perizinan.

"Kemudian pada 2013, KPK menemukan kajian setidaknya ada potensi suap dalam perijinan di sektor kehutanan. 2015 ada kajian juga dilakukan oleh KPK. Yaitu hilangnya hutan dalam sistem administrasi yang mengakibatkan negara rugi Rp 8 triliun," kata pimpinan KPK Basaria Panjaitan di sela-sela peluncuran buku inkuiri Komnas HAM di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Basaria juga menegaskan agar pemerintah bisa membuat kebijakan penyelesaian kasus di kehutan secara komperhensif. Akibat kerugian negara yang banyak ini, menurut Basaria pemasukan negara berkurang.

"Pendidikan dan kesehatan kita masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Harusnya pendidikan itu dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi bisa didanai pemerintah. Jikalau korupsi tidak ada. Dan kesehatan juga bisa dirasakan semua pihak jikalau korupsi bisa dihilangkan seminimal mungkin. Kita punya harapan bahwa peluncuran ini tidak hanya seremoni," tegas Basaria.

Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan yang juga hadir dalam peluncuran buku ini menuturkan perlunya penyelesaian konflik masalah hutan yang melibatkan masyarakat hukum adat ini secara komperhensif.

"Presiden juga sudah bertemu dengan rekan-rekan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan sudah ada pembicaraan tentang usulan RUU tentang pembentukan satgas. Ada banyak badan-badan yang perlu dibentuk. Tidak bertambah gemuk pemerintah. Yang paling penting sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan masalah hukum adat dengan komperhensif," tutup Teten.