Perjanjian privasi baru gagal melindungi warga Eropa dari pengawasan AS

Perjanjian baru antara AS dan Uni Eropa untuk melindungi hak-hak privasi pada perpindahan data transatlantik gagal untuk melindungi setengah miliar warga Eropa dari pengawasan oleh badan-badan intelijen AS, seorang aktivis pada pelanggaran privasi, Max Schrems memperingatkan.

Schrems adalah seorang aktivis privasi dari Austria yang berkampanye melawan pelanggaran-pelanggaran pribasi, termasuk pelanggaran hukum privasi Eropa, dan dugaan perpindahan data pribadi ke lembaga-lembaga intelijen seperti Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

“Beberapa surat oleh pemerintahan Obama tidak berarti untuk menjamin hak-hak dasar sekitar 500 juta pengguna di Eropa dalam jangka panjang secara hukum, ketika ada sebuah hukum AS yang secara eksplisit memungkinkan untuk melakukan pengawasan massal,” Schrems memperingatkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa.

Schrems menunjukkan bahwa Pengadilan Eropa di Luxembourg telah jelas menyatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan privasi dengan cara hukum domestik atau dalam komitmen-komitmen internasional, namun pernyataan mengenai perjanjian baru yang dikeluarkan tetap tidak jelas rinciannya sejauh ini.

“Kita tidak tahu secara tepat mengenai struktur hukum tersebut, namun ini dapat berakhir mengabaikan putusan Mahkamah Eropa... ini juga tidak memberikan kepastian hukum bagi usaha-usaha – paling-paling akan memerlukan beberapa bulan lagi untuk beradaptasi.”

Schrems mencatat bahwa pemerintah AS dan Uni Eropa telah membawa tekanan berat pada Komisi Eropa di Brussels, yang memaksanya untuk menerima perjanjian baru yang melawan saran dari para ahli hukumnya sendiri.