Jimly: Pemerintah Harus Berani Cabut Kewarganegaraan Orang yang Ikut ISIS

Di tahun 2015, sejumlah warga negara Indonesia diketahui secara ilegal terbang ke Turki dan diduga akan bergabung dengan ISIS. Pemerintah diminta bertindak tegas dengan berani mencabut kewarganegaraan mereka yang ikut gerakan radikal tersebut.

"Radikalisme butuh ketegasan pemimpin. Negara punya kewenangan. Yang ikut perang negara lain, harus dicabut paspor dan kewarganegaraannya. Itu sikap penting," kata Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie di sela-sela acara refleksi akhir tahun dan pengenalan pimpinan pusat ICMI yang baru di hotel Sahid Jaya Jakarta, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Ia mengatakan sikap tegas pemerintah itu bisa mencegah warga yang awam tidak mudah tergiur ikut gerakan radikal dengan iming-iming surga. Selain itu, tindakan tegas ini akan menjamur pada ketua-ketua ormas, pimpinan pondok pesantren dan organisasi keagamaan lainnya untuk lebih waspada dengan anggota mereka.

"Kalau di atas (pemimpin) tegas, ke bawah-bawah juga pasti akan bertindak tegas," sambungnya.

Wacana pencabutan warga negara bagi yang terbukti ikut gerakan ISIS pernah diwacanakan Tedjo Edhy Purdijatno saat menjabat Menkopolhukam. Saat itu, ia mengatakan kementeriannya sedang mengkaji pembuatan Peraturan Pemerintah untuk pencabutan kewarganegaraan tersebut.