Hacker: 3 akun Twitter ISIS ‘terlacak kembali pada komputer milik pemerintah Inggris’

Setidaknya tiga akun media sosial pendukung ISIS dijalankan dari alamat IP yang terkait dengan Departemen untuk Pekerjaan dan Pensiun (DWP) pemerintah Inggris, sekelompok hacker mengklaim.

Kelompok ahli komputer remaja, yang dikenal sebagai ‘VandaSec’, telah menemukan rincian alamat-alamat protokol internet (IP) yang digunakan oleh tiga jihadis untuk mengakses akun Twitter yang digunakan untuk merekrut secara online.

Alamat-alamat tersebut pada awalnya diduga berbasis di Arab Saudi, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut mereka terkait kembali ke kantor DWP di London, menurut Daily Mirror.

“Bukankah ini aneh?” salah satu hacker bertanya kepada Daily Mirror.

“Kami menelusuri akun-akun ini kembali ke London, basis bagi layanan intelijen Inggris,” tambah mereka.

Pengungkapan ini telah memicu spekulasi bahwa seseorang di dalam pemerintahan menggunakan akun-akun yang mendukung ISIS, atau akun-akun ini diciptakan oleh badan intelijen sebagai perangkap bagi mereka yang ingin menjadi teroris.

Bukti ini menyebabkan Kantor Kabinet mengakui telah menjual alamat-alamat IP kepada dua perusahaan Arab Saudi awal tahun ini. Seorang ahli telah menyarankan bahwa ini adalah sebabnya mengapa IP tersebut terkait dengan pemerintah Inggris.

Setelah penjualan, alamat-alamat IP ini digunakan oleh para ekstrimis untuk menyebarkan pesan kebencian mereka di media sosial.

DWP membantah memiliki alamat-alamat IP tersebut.

“Pemerintah memiliki jutaan alamat IP yang tidak terpakai yang sedang kami jual untuk mendapatkan hasil yang baik bagi para pembayar pajak pekerja keras,” kata juru bicara Kantor Kabinet.

“Kami telah menjual sejumlah alamat IP ini kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi, baik di Inggris dan dunia internasional, untuk memungkinkan para pelanggan mereka terhubung dengan internet.

“Kami telah mempertimbangkan dengan hati-hati mengenai kepada siapa kami menjual alamat-alamat IP ini, namun bagaimana pelanggan mereka menggunakan koneksi internet ini adalah di luar kendali kami.”

Namun, pemerintah Inggris tidak mengungkapkan berapa banyak uang yang dihasilkan dari penjualan alamat-alamat IP ini.