Gila, Anggaran Kursi Roda Dinsos DKI Rp 2,7 Juta per Unit

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengevaluasi satu per satu anggaran per dinas dalam rancangan KUAPPAS untuk APBD 2016. Ia menemukan kejanggalan pengadaan kursi roda di Dinas Sosial DKI yang mencapai Rp 2,7 juta/unit.

"Kursi roda Rp 2,7 juta kan gila. Aku aja sering beli kursi roda diam-diam, saya beli Rp 800 ribu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).

Dalam rancangan anaggaran itu disebut jumlahnya sebanyak 30 unit. Itu belum termasuk pengadaan di suku dinas di 6 wilayah Jakarta.

"Saya langsung minta mereka beresin," ucap Ahok.

Sejak minggu lalu, setiap hari Ahok menyisir rancangan anggaran setiap dinas dengan memanggil mereka satu per satu dan menanyakan seluruh perencanaan yang mereka buat. Hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan atau dinilainya tak masuk akal, langsung dicoret.

Ahok meminta bawahannya mengutamakan fungsi dalam menyusun anggaran untuk sebuah program atau pengadaan barang.

"Warga sekarang mau lihat wujud dan manfaat apa yang kita lakukan. Kalau penyuluhan, emang lu yakin dia akan lanjutkan ke bawah?" Ucap suami Veronica Tan ini.

Tahun ini, ia memutuskan mencoret berbagai anggaran kegiatan sosialisasi, seminar atau penyuluhan di sejumlah dinas. Misalnya, pelatihan dengan peserta hanya 50 orang namun anggarannya mencapai Rp 1 miliar dan Dinas Pelayanan Pajak yang ingin menyelenggarakan penyuluhan pemahaman cara bayar PBB yang diikuti oleh Ketua RT/RW dengan anggaran hingga ratusan juta rupiah.

"Terus saya tanya siapa yang mau kamu latih? RT RW. Lu yakin dia akan kasih pemahaman ke masyarakat? Enggak lah pasti. Makanya kami minta coret," terangnya.

Ia menargetkan evaluasi ini bisa selesai Jumat depan sehingga Senin pekan depan sudah bisa ditandatangani MoU KUAPPAS dengan DPRD DKI.

"Jadi harusnya Minggu dia Rapim. Bappeda, kan tinggal print out keluar nih bikin dari Excel lagi. Kalau semua komponen udah masuk, harusnya Senin sudah tandatangan KUAPPAS," pungkas Ahok.