Apa itu Trans-Pacific Partnership (TPP) dan mengapa Anda harus tahu

Dua belas negara di lingkaran Pasifik dikabarkan telah mencapai kesepakatan Trans-Pacific Partnership atau TPP, perjanjian rahasia yang diatur oleh AS dan bertujuan untuk mencari persamaan standar di antara anggotanya. Para penentang mengaakan kesepakatan ini lebih mengenai konslidasi kekuasaan daripada “perdagangan yang adil”.

Apa itu Trans-Pacific Partnership (TPP)?

Perjanjian perdagangan global terbesar dalam 20 tahun ini, TPP termasuk Amerika Serikat, Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Negara-negara ini bersama-sama mewakili 40 persen dari ekonomi secara global.

Presiden AS Barack Obama telah mempromosikan kesepakatan ini sebagai cara untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara Asia yang berkembang pesat dan yang mengelilingi Cina.

“Kesepakatan TPP ini baik untuk bisnis dan para pekerja Amerika... kita akan mendapatkan manfaat bahwa mengapa kesepakatan ini akan membuka pasar bagi barang-barang Amerika,” kata Obama dalam sebuah pernyataan pada tanggal 28 April.

Keuntungan-keuntungan ekonomi dari kesepakatan tersebut akan jatuh kepada perusahaan-perusahaan, bukan kepada para pekerja di negara anggota manapun, para lawan mengatakan. Serikat buruh telah berbaris untuk menentang TPP berdasarkan rasa keprihatinan atas sejumlah isu, termasuk manipulasi mata uang, perlindungan lingkungan dan kesehatan, keamanan pangan, monopoli farmasi, pekerjaan offshore, privasi internet, transparansi pemerintah dan pengendalian lokal.

Kesepakatan tersebut juga telah dikritik karena kurangnya transparansi, karena isi dari TPP telah disimpan secara rahasia dan ketat. Konsep-konsep negosiasi TPP yang bocor telah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan akan diijinkan untuk menuntut pemerintah di pengadilan-pengadilan pribadi atas hilangnya profit karena regulasi yang ada, mengangkat badan-badan perusahaan untuk mendapatkan status yang dimiliki oleh negara-negara berdaulat.

Para lawan juga mengatakan bahwa TPP bukanlah mengenai perdagangan, lebih kepada manuver geopolitik dan dominasi korporasi lebih lanjut atas negara-negara yang berurusan dengan peerdagangan dan investasi

“Dari 29 bab rancangan TPP ini, hanya ada lima kesepakatan dengan isu-isu perdagangan tradisional,” menurut Public Citizen, pengawas transparansi pemerintah yang mengikuti perkembangan TPP. “Salah satu bab akan memberikan insentif untuk pekerjaan-pekerjaan offshore di negara-negara dengan upah rendah. Banyak bab akan memberi batasan pada kebijakan pemerintah yang kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan makanan yang aman, lingkungan yang bersih dan banyak lgi. Kebijakan-kebijakan federal domestik, negara dan lokal kami akan diminta untuk mematuhi aturan TPP.”

Apa saja kondisi-kondisi TPP?

Mengetahui apa dan tepatnya dalam TPP hampir mustahil untuk saat ini, bahkan bagi para anggota Kongres AS yang memiliki akses terbatas pada perjanjian tersebut. Negosiasi perdagangan selama lima tahun tersebut disimpan seharasia mungkin. Namun, beberapa ketentuan perjanjian telah dibocorkan oleh para pendukung transparasi seperti Wikileaks.

Syarat-syarat yang bocor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dan industri besar, seperti Big Pharma yang beroperasi di Amerika Utara, Amerika Selatan dan Asia akan diberikan kekuasaan yang luas untuk menentang peraturan, regulasi, tindakan dan keputusan pengadilan federal, negara bagian atau lokal dari kebijakan pemerintah negara yang berdaulat, sebelum peradilan tersebut diadakan di bawah Bank Dunia atau PBB. Sistem ini telah disebut sebagai “penyelesaian sengketa investor negara/investor-state dispute settlement (ISDS)”.

Pada bulan Maret kemarin, Wikileaks merilis sebuah bab dari perjanjian TPP mengenai ISDS.

“Penetapan bab yang dibocorkan oleh Wikileaks tersebut akan meningkatkan tanggung jawab ISDS AS pada tingkat yang sebelumnya belum pernah terjadi oleh yang baru meberdayakan sekitar 9.000 perusahaan milik asing dari Jepang dan negara-negara TPP lain yang beroperasi di Amerika Serikat untuk memulai kasus terhadap pemerintah atas kebijakan yang berlaku dengan sama pada perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri,” Citizen Publik menjelaskan.

Bab kekayaan intelektual TPP tanggal 11 Mei bocor pada bulan Juni kepada Politico dari seorang lawan kesepakatan ini. Keentuan dalam konsep teks tersebut mengisyaratkamn kesulitan ekstrim bagi pembuat obat-obatan generik untuk bersaing dengan merk-merk obat-obatan ternama di luar negeri. Mereka juga akan melarang penjualan “biologis” generi dalam AS, pengobatan baru dan mahal untuk penyakit-penyakit berbahaya, sehingga membatasi pilihan pengobatan penyakit tertentu di Amerika.

Pada setiap isu yang dibahas dalam bab ini, para perunding AS mendukung posisi dari para perusahaan obat besar dan selalu menuntut ketentuan kekayaan intelektual yang ketat, dokumen tersebut menunjukkan.

Menanggapi pengumuman yang menunjukkan bahwa negosiasi TPP antar 12 negara telah disimpulkan, organisasi Doctors Without Borders mengeluarkan kecaman kuat pada implikasi obat-obatan dan kesehatan dari kesepakatan itu.

“Pihak yang akan kalah besar adalah para pasien dan penyedia perawatan di negaranegara berkembang.” kata Docotrs Without Borders/Medecins Sans Frontieres (MSF), menyebut TPP sebagai “perjanjian perdagangan terburuk untuk akses obat-obatan di negara-negara berkembang, yang akan dipaksa untuk mengubah undang-undang mereka untuk memasukkan perlindungan kekayaan intelektual dengan paksa bagi perusahaan-perusahaan farmasi.”

Kelompok ini mengatakan kesepakatan itu akan “menaikkan harga obat-obatan bagi jutaan orang denga tidak perlu memperluas monopoli dan selanjutnya menunda kompetisi harga obat generik yang murah.”

Adapun contoh lain dari konsekuansi perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintahan Obama meng-upgrade peringkat Malaysia pada perdagangan manusia di bulan Juli, meningkatkannya dari tingkatan bawah, dalam sebuah langkah yang dipercaya oleh para pengamat untuk memastikan AS secara legal dapat masuk ke dalam perjanjian perdagangan dengan Malaysia.

“Catatan pemberhentian perdagangan manusia Malaysia jauh dari cukup untuk membenarkan upgrade ini,” kata Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. “Upgrade ini lebih mengenai politik perdagangan TPP dan AS daripada langkah Malaysia untuk memerangi perdagangan manusia.”

Bagaimana TPP ini terwujud?

Amerika Serikat telah memimpin serangan TPP ini selama periode negosiasi kesepakatan perdagangan tersebut. Di dalam AS, perjanjian tersebut secara luas ditentang oleh orang-orang Demokrat partai Obama sendiri, sementara Parta Republik umumnya mendukung usaha ini.

Namun, dalam panggung politik yang cerdik pemerintahan Obama dan sekutunya, kontroversi publik di Washington reda dengan menawarkan para eksekutif cabang “jalur cepat otoritas/fast-track authority” – secara resmi dikenal dengan Otoritas Promosi Perdagangan – untuk melakukan dan menyimpulkan undang-undang perdagangan. Akibatnya, ini akan memberikan Kongres hak untk menerima atau menolak perjanjian-perjanjian akhir, tetapi tidak untuk membuat perubahan apapun pada perjanjian tersebut.

Jadi, perdebatan penuh kebencian pada waktu itu di kalangan politisi atas adalah lebih menawarkan presiden saat ini dan penerusnya kekuasaan tertinggi atas transaksi perdagangan ebsar seperti TPP, bukan mengenai apakah negosiasi-negosiasi atau perjanjian tersebut adalah layak untuk diusahakan.

Setelah beberapa pemilihan suara yang gagal di kedua DPR AS dan Senat, akhirnya dua lembaga pemerintahan ini memberikan Obama otoritas jalur cepat di bulan Juni, Obama menandatangani peraturan itu pada akhir bulan tersebut.

Sekarang bahwa negosiasi tersebut telah diputuskan, apa berikutnya?

Negara-negara peserta sekarang telah menyetujui rancangan TPP seperti adanya yang diajukan oleh pejabat perdagangan mereka masing-masing. DI AS, “berbagai persyaratan pemberitahuan dan laporan pengajuan kongres bertambah hingga sekitar empat dan satu setengah bulan antara pemberitahuan dari kesepakatan akhir dan pemilihan suara kongres dilakukan,” direktur kebijakan perdagangan Warga Umum, Lori Wallach menjelaskan. “Bahkan jika semua timeline menjadi tidak pasti karena pemberitahuan 90 hari ke Kongres, pemilihan suara TPP tidak dapat terjadi pada tahun 2015.”

Wallach menambahkan bahwa banyak lawan kongres dari kesepakatan tersebut yang membuat kebisingan tentang ketentuan perjanjian, setidaknya sepuluh calon presiden AS, termasuk orang-orang Demokrat seperti Bernie Sanders dan Hillary Clinton, serta dari Partai Republik Donald Trump. Kesimpulan kesepakatan tersebut juga harus memperhitungkan keinginan politik dan siklus dari 11 negara lain yang terlibat, yang berarti bahwa TPP belum bersifat transparan.

Pendapat umum sementara ini telah menunjukkan bahwa warga Amerika tidak mendukung transaksi perdagangan seperti TPP, yang tidak populer di semua negara yang berpartisipasi kecuali Vietnam, menurut survei Pew baru-baru ini.