Telepon Jokowi untuk Ahok

Meski sudah tak lagi berduet dalam memimpin Ibu Kota, namun hubungan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap 'mesra'. Keduanya kerap saling bertegur sapa, kendati hanya lewat sambungan telepon.

"Saya sering ditelepon pribadi oleh Presiden," kata Basuki saat mengawali sambutannya dalam pertemuan dengan semua penegak hukum dan SKPD di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015) kemarin.

Dalam percakapan tersebut, Ahok kerap curhat soal yang dialaminya saat memimpin Jakarta. Saat ini anggaran yang terserap hanya sebanyak 19,2 persen dari Rp69,28 triliun. "Sebenarnya Presiden sudah tahu masalah DKI itu apa," ungkap Ahok.

Ahok tidak habis pikir mengapa uang yang begitu banyak tersedia di depan mata tidak pernah bisa dibelanjakan. Padahal, kebutuhan warga Ibu Kota perlu sentuhan anggaran itu. Dengan gaya khasnya yang blakblakan, di depan hadirin, Ahok menuding sebagian besar jajarannya itu sedang dilanda kebingungan. "Bukan takut, tapi nyolong-nya di mana bingung," tuding Ahok.

Beberapa saat suasana di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta hening. Puluhan pejabat yang hadir hanya bisa terdiam. Ahok kemudian melanjutkan sambutannya, dia sedikit merinci bukti tudingannya. Di antaranya oknum PNS yang minta fee dari setiap transaksi, penyusunan anggaran yang dilakukan pihak ketiga, dan tindakan minor lainnya.

Ahok kemudian memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dalam kesempatan ini. Apa sebenarnya yang menjadi kendala, sehingga uang yang begitu banyak tidak kunjung terealisasi dengan baik.

Saat diberikan kesempatan, hampir tidak ada yang inisiatif curhat kepada penegak hukum yang hadir. Di antaranya perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan BPKP DKI Jakarta.

Padahal, Sekda Syaefullah yang menjadi moderator dalam forum itu, menjamin tidak akan berpengaruh kepada status kepegawaian. Tidak akan ada pemecatan, kalau berani berbicara tegas dan lugas di forum tersebut.

"Bapak, Ibu bebas tanya. Kalau tidak merasa bebas (ada saya di ruangan ini), saya keluar. Kalau tidak, mulai bulan depan saya pecat-pecat (kalau tidak berani eksekusi anggaran karena alasan takut)," ujar Ahok.

Namun, masih belum ada inisiatif dari jajarannya. Ahok pun meminta mereka untuk menuliskan curhatannya di secarik kertas. "Tulis surat kaleng saja kalau enggak ada yang mau berbicara," tukas Ahok.

Selang beberapa menit, suara dari ujung sebelah kanan Ahok, tiba-tiba muncul. Suara tersebut berasal dari Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana yang mengapresiasi forum tersebut. Ia meminta izin ingin membuat hal serupa sebagai tempat ajang curhat di jajararannya tingkat kota. Sekda langsung memerintahkan untuk membuat surat. Beberapa kepala dinas akhirnya buka suara. Mereka menyampaikan keluhannya selama ini tidak bisa mencairkan anggaran karena ada larangan di sana-sini. Kemudian, yang merasa tidak nyaman bekerja karena intimidasi oknum LSM. Nilai tukar rupiah yang merosot dan lain sebagainya. Sejumlah keluhan itu langsung dijawab oleh penegak hukum yang ditujukan.

"Saya sudah bilang ke Presiden, supaya bapak bisa ngatur polisi dan jaksa saja. Kali ini bukan masalah polisi dan jaksa, karena hubungan sudah sangat baik. Ini soal rezeki. Beli tanah saja sampai sekarang belum eksekusi," tegas Ahok.

Penyamaan Persepsi

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menambahkan, tujuan utama mengundang semua penegak hukum di Balai Kota, tidak lain untuk menyamakan persepsi. Yang dimaksud Djarot adalah persepsi di mana selama ini, para pejabat takut mencairkan anggaran lantaran takut dipidanakan kasus korupsi. Djarot menegaskan, kekhawatiran itu perlu dihilangkan sebab, dalam momentum kali ini, perlu ada persamaan persepsi.

"Kalau masih ada ketakutan berlebihan karena penegakan hukum, kita undang penegak hukum supaya sama persepsi. Perintah Presiden jelas. Waktu kita tidak banyak. Kalau bapak ibu niatnya tidak ada korupsi, kerjakan. Enggak usah takut. Kecuali kalau ada niat korupsi," terang Djarot.

Djarot juga meminta tegas kepada penegak hukum yang hadir untuk tidak gampang mempermasalahkan pejabat DKI yang sedang berupaya meningkatkan penyerapan anggaran. Kalau hanya soal administrasi, tidak perlu dibesar-besarkan. Cukup diminta memperbaiki saja. Kecuali ditemukannya praktik tindak pidana korupsi. Apalagi itu operasi tangkap tangan.

"Sekali lagi waktu kita tidak banyak. Penegakan hukum yes. Bukan berarti mencari-cari kesalahan dan memperbanyak penjara biar isinya full. Penegakan hukum itu untuk mewujudkan ketertiban sosial. Kalau dicari-cari kesalahan pasti ketemu. Kita bukan malaikat. Tapi, bukan berarti niat korupsi. Tapi supaya bermanfaat bagi masyarakat," imbuh Djarot.