PKS Tolak Pindah Ibu Kota Karena Ancaman Perselingkuhan!
PKS sedang mendapat kesempatan diekspos dalam berbagai media. Karena menjadi satu-satunya partai yang menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. PKS pun gencar bersuara di berbagai media dan media sosial. Dari mengemukakan berbagai alasan penolakan, hingga mengajukan diadakannya referendum untuk meminta persetujuan masyarakat.
Sampai menyinggung bahwa sekarang masih dalam kondisi pandemi, sehingga pemindahan ibu kota negara disebut tidak bijak Sumber. Khas PKS. Pura-pura buta dengan keberhasilan Presiden Jokowi menangani pandemi Covid, yang diakui dunia internasional. Bahkan pencapaian vaksinasi Covid Indonesia mencapai peringkat ke-5 dunia Sumber. Kalau penanganan dan tingkat vaksinasi sudah baik, maunya PKS, Indonesia tetap terpuruk nggak bisa ngapa-ngapain karena ada pandemi? Jahat banget sih keinginannya.
Sama jahatnya dengan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dengan kondisi yang makin macet, masih banjir dan adanya penurunan tanah alias akan tenggelam. Media asing saja menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta akan mengurangi beban Jakarta, yang terkenal macet dan sering banjir. Jakarta sampai disebut sebagai kota di dunia yang paling cepat tenggelam Sumber.
Berbagai alasan dikemukakan PKS, untuk mendasari penolakan mereka terhadap pemindahan ibu kota negara. Antara lain terkait lingkungan hidup. Loh? Sejak kapan PKS mengurusi lingkungan hidup? Hehehe… PKS menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara mengancam masa depan lingkungan, berpotensi merusak lingkungan dan konservasi. Ini disuarakan lewat akun media sosialnya Link twitter. Namun, bukannya mendapat 100 persen dukungan dari para netizen. Malah mendapat berbagai semprotan. Misalnya, PKS balik ditanya, ke mana aja waktu banyak pohon di Monas ditebang? Padahal pohon-pohon di Jakarta sangat besar perannya dalam penanganan banjir. PKS juga dipertanyakan suaranya di era Presiden SBY. Ketika izin pakai hutan paling banyak dikeluarkan. Dulu diem, kok sekarang tiba-tiba jadi pemerhati lingkungan hidup?
Rencana pindah ibu kota negara bukan hanya ada di pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau menengok lagi ke belakang, wacana pemindahan ibu kota negara sudah ada di era presiden-presiden sebelumnya. Di era Presiden SBY bahkan sudah pernah dibentuk tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Hanya di era Presiden Jokowi wacana itu menjadi kenyataan.
Lalu mengapa PKS ributnya baru sekarang? Apalagi kalau bukan demi menaikkan elektabilitas. Demi menambah perolehan angka di pemilu berikutnya. Sebenarnya dari segi kekuatan politik, PKS sadar bahwa mereka tidak akan dapat membatalkan pemindahan ibu kota negara. Jadi mereka membombardir dengan berbagai macam alasan. Selain soal lingkungan hidup dan kondisi pandemi, PKS juga menyebut pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa. Menurut PKS, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki sejarah perjuangan bangsa Sumber. Ini apa coba? Memangnya Kalimantan itu bukan bagian dari bangsa Indonesia? Apakah menurut PKS, orang-orang di Kalimantan tidak pernah ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia?
PKS juga mempertanyakan ibu kota baru yang berbentuk otorita. Tanpa adanya DPRD, sehingga menurut PKS pemerintahannya akan jadi otoriter Sumber. Ahhh, bilang aja takut, gak punya perwakilan di sana. Memangnya selama ini, apa ada kontribusi PKS buat kemajuan bangsa dan negara ini? Ingat kan menteri dari PKS dulu yang menolak internet cepat? Lihat saja daerah-daerah yang jadi kantong suara PKS, semaju apa daerah itu. Lebih tepatnya, semundur apa daerah-daerah itu.
Ya begitulah, berbagai alasan dicari-cari oleh PKS. Untuk bisa disuarakan saja. Sebenarnya mereka sudah tahu, pasti akan gagal menyetop pemindahan ibu kota negara. Yang penting, PKS berhasil jadi sumber berita di mana-mana. Demi apa? Apalagi kalau bukan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Modus, hehehe…
Kita paham kok tujuan politisnya PKS. Tapi ya gemes juga sih dengan caranya. Masak PKS sampai mengusulkan diadakan referendum. Memangnya ada aturan perundang-undangan yang bisa mendasari referendum pemindahan ibu kota baru? Apalagi pemindahan ibu kota negara sudah menjadi undang undang yang sah. Nahh, yang paling bikin gemes adalah, usulan referendum yang dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari PKS, ternyata hanya berdasar pada hasil sebuah poling di media sosial. Poling tersebut digelar oleh seorang politisi Demokrat. Selama 3 jam poling berlangsung, hanya diikuti oleh sebanyak 5 ribu netizen. Di mana 90 persennya menolak rencana pemindahan ibu kota negara Sumber. Hidayat Nur Wahid mengutip hasil poling itu, seakan mewakili ratusan juta rakyat Indonesia. Peserta poling sebanyak 5.000 akun netizen, dibandingkan dengan 85 juta suara rakyat yang memenangkan Presiden Jokowi di Pilpres 2019? Mungkin PKS mau ngelawak? Hehehe…
Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh PKS, ternyata ada satu alasan penolakan pemindahan ibu kota yang saya kira “PKS banget”. Namun alasan ini sepertinya tidak terlalu digembar-gemborkan. Hanya muncul di beberapa media. Padahal alasan penolakan ini dikemukakan oleh juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Iqbal menyoroti efek pemindahan ratusan ribu ASN ke ibu kota baru terhadap rumah tangga mereka. Hubungan rumah tangga para ASN itu akan dijalankan secara jarak jauh atau secara LDR. Maka kehidupan sosial mereka akan dipertaruhkan, termasuk hubungan suami-istri. Menurut Iqbal, ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga. Iqbal memprediksi, bila pemerintah tetap memaksakan pemindahan ibu kota negara, akan ada banyak kasus perselingkuhan, bahkan perceraian Sumber Sumber.
Ehh?? Apa?? Perselingkuhan?? Lho kok sampai ke sana sih? Saya sempat ngakak sendiri ketika membacanya di media. Namun, justru saya lebih percaya bahwa alasan ini tidak mengada-ada dan dicari-cari. Karena alasan ini kedengarannya “PKS bangeeet” hehehe… Tahu dong berbagai kasus perselingkuhan oleh kader PKS yang masuk berita media. Banyak sekali contohnya ya hehehe…
Apakah para kader PKS ini seragam orang-orangnya nggak kuat dalam menjalankan LDR? Bisa jadi. Oleh sebab itu, saya percaya deh, kalau alasan yang satu itu murni merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari PKS. Tapi nggak semua manusia sama dengan kader PKS kaaan… Lho yang namanya ASN kan harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah RI. Masak ASN menolak dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan, karena takut selingkuh? Memangnya semua ASN serupa dengan kader PKS yang masuk berita karena kepergok selingkuh itu?
- Source : seword.com
