Gelontorkan Triliunan Rupiah, Ngapain Maksa Gelar Formula E Pak Anies?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersitegas, Formula E dapat terlaksana pada Juni 2022 mendatang. Namun, polemik mengenai ajang ini terus bergulir, dimulai dari commitment fee yang tidak masuk akal lebih mahal dari negara lainnya, hingga tiga perusahaan otomotif terkenal yakni Mercedes, Audi, dan BMW yang menarik diri dari Formula E.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra baru-baru ini menyoroti anggaran Formula E yang tiba-tiba menjadi murah.
Sebelumnya, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilibatkan dan total pengeluaran saat itu mencapai triliunan rupiah. Namun, ketika melibatkan swasta dan tidak lagi menganggarkan APBD, biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba menurun menjadi sekitar Rp336,67 miliar per tahun, dari sebelumnya Rp1,13 triliun.
"Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E," ungkap Anggara dalam keterangan tertulis kepada Kompas.
Anggara mengungkapkan kepada Kompas, dari publikasi commitment fee Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp560 miliar dapat digunakan untuk 3 tahun, yaitu 2022 dan 2024. Rata-rata commitment fee yang dibayar menjadi Rp186,67 miliar, biaya penyelenggaraan Rp150 miliar per tahun dan tidak dipungut biaya bank garansi.
Padahal sebelumnya pada 2020, Pemprov DKI membayar commitment fee sebesar Rp360 miliar untuk 2019 dan biaya pelaksanaan mencapai Rp344 miliar, ditambah bank garansi Rp423 miliar dari kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020.
"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp790,73 miliar," jelas Anggara pada media yang sama.
Sebelumnya, fraksi PSI DKI Jakarta pernah mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020, yang akhirnya menjadi sorotan publik, dilansir Kompas.
Hal tersebut diungkap oleh Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana. William mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pembelian lainnya seperti bolpoin dan komputer.
PSI juga dilaporkan Kompas mengkritik penyelenggaraan balapan Formula E 2020 yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. PSI beralasan, balapan mobil listrik itu tak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.
"Ini tidak ada di RPJMD, tidak ada di RKPD, ujug-ujug bisa jadi program prioritas gubernur," ujar anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo dinukil Kompas (7/11/2019) lalu.
Fraksi PSI pada 2019 juga pernah menyatakan penolakannya terhadap Formula E, sebab dianggap gelaran ini belum mendapatkan kajian investasi.
"Tolong, karena ini uang rakyat, Formula E dibatalkan sampai kajiannya lengkap dan kami menerima (kajiannya). Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucap anggota Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo kepada Kompas.
Selain PSI, Partai PDIP melalui Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, gelaran Formula E 100 persen menggerogoti APBD DKI. Oleh karena itu, pihaknya juga kekeuh mengajukan hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan, dilansir Detik.
Gembong menjelaskan hal itu saat wawancara dengan CNN Indonesia. Ia ditanyai ketika Presiden Jokowi bicara soal gelaran otomotif internasional, seperti GP Mandalika dan Formula E.
"Mandalika itu tidak menggerogoti APBN, tapi ketika bicara Formula E, Formula E 100 persen menggerogoti APBD kita. Hampir Rp5 triliun yang harus kita gelontorkan untuk gelaran Formula E selama 5 tahun, hampir Rp5 triliun. Coba kalau Rp5 triliun itu kita konversi untuk membenahi Jakarta, mungkin Jakarta sudah jauh lebih benar," jelas Gembong dinukil Detik.
"Hal-hal seperti ini yang kita dorong bahwa ke depan kita akan komitmen untuk menjaga lingkungan, iya. Bagaimana kendaraan kita tidak menimbulkan polusi, iya. Tetapi jangan sekarang. Tahan dululah. Tahun 2023 kan bisa, kalau seandainya kondisi rakyat Jakarta, perutnya sudah baik. Kan itu saja yang mau kita minta penjelasan pada gubernur," sambungnya.
Hak interpelasi ini menurut Gembong adalah panggilan nurani untuk menyelamatkan keuangan daerah.
"Kita dorong khusus fokus melakukan penanganan secara baik pandemi COVID-19 sebagaimana narasi yang kemarin disampaikan Pak Anies, 'kami akan fokus menangani COVID-19, kita tidak galau dengan interpelasi'. Tapi faktanya bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan, ketika bicara fokus penanganan COVID, kenapa sih mengamburkan uang triliunan buat menggelar Formula E, kedua kalau dia fokus dan tak galau dengan interpelasi ngapain mesti ngumpul-ngumpulin 7 pimpinan fraksi, kalau toh inisiatifnya DPRD, kok genit amat anggota DPRD minta diundang," jelas Gembong pada media yang sama.
Ia juga menilai, dengan mengundang 7 Fraksi DPRD DKI untuk makan malam menunjukkan sikap panik Anies. Padahal, menurutnya, hak interpelasi hanya ingin meminta penjelasan Gubernur, tulis Detik.
"Ini menandakan betul-betul panik, Pak Anies panik, kalau tak panik ngapain, orang cuma mau ditanya aja, saya tanya, sampeyan jawab, selesai kok. Nggak ada implikasi apa-apa kok," pungkasnya.
- Source : www.matamatapolitik.com
