Lagi Pandemi Beli Mobil Baru, Gubernur-Wagub Sumbar Banjir Kritik
Di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan dan membutuhkan banyak biaya, publik dihebohkan dengan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumbar Audy, yang membeli Pajero Sport dan Hyundai Palisade sebagai mobil dinas barunya.?
Harga kedua kendaraan roda empat tersebut dibanderol lebih dari Rp500 juta. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tempo Otomotif, Pajero Sport diketahui memiliki harga di kisaran Rp507,8 juta hingga Rp738,7 juta. Sedangkan harga Palisade dikabarkan bisa menyentuh nilai Rp788 juta sampai Rp1,09 miliar.
Padahal, saat ini aktivitas masyarakat sedang dibatasi oleh aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang menjadikan pembelian mobil dinas ini kontraproduktif dengan aturan yang sedang ditegakkan karena mobilitas yang dibatasi.?
Kritik dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Ia menilai, tindakan tersebut akan menyakiti hati masyarakat Tanah Minang yang terpaksa menonton pemimpinnya hidup bermewah-mewahan.
"Tidak elok dan menyakiti perasaan masyarakat yang sedang dilanda kesulitan akibat pandemi COVID-19," tutur Luqman pada Kompas TV.
Menurut Luqman, sudah seharusnya sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, dapat memprioritaskan anggaran daerah untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial penanganan COVID-19 dan bantuan sosial masyarakat, baik sembako, tunai, obat-obatan, dan sarana isolasi terpusat, tulis Kompas TV.
Lebih lanjut, mengenai anggaran yang telah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya yang dijadikan alasan, Luqman menilai, anggaran ini bisa diloloskan oleh DPRD, karena sejak berlaku putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, lembaga legislatif tidak lagi memiliki wewenang membahasa anggaran detail dan perbintangan.
"Akibatnya legislator tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa secara detail rincian belanja dalam RAPBN/RAPBD," jelas Luqman pada media yang sama.
Politikus PKB itu berharap agar wewenang legislatif ke depannya perlu dipulihkan agar bisa membahas anggaran APBD atau APBN bersama pemerintah, hingga mencapai rincian detail kegiatan yang ingin dijalankan, tulis Kompas TV.
"Sehingga seluruh anggaran negara atau daerah benar-benar mendatangkan manfaat bagi rakyat," sambung Luqman.
Senada dengan Luqman, anggota DPR RI asal Sumatra Barat Andre Rosiade menyebut, gubernur dan wakilnya itu tidak peka terhadap krisis yang dialami masyarakat akibat pandemi COVID-19, dilansir Tribunnews.
"Masa di tengah pandemi dan masyarakat menjerit perekonomiannya, mereka gagah-gagahan beli mobil baru," tukas Andre dinukil Tribunnews.
"Ini tidak ada sedikit pun sense of crisis atau rasa kepeduliannya pada masyarakat," sambungnya.
Ia juga menyindir alasan gubernur membeli mobil dinas karena sudah dianggarkan. Andre mengatakan, jika memang mereka memiliki sense of crisis, anggaran itu bisa saja dialihkan kepada hal lain untuk penanganan COVID-19.
Andre mengatakan, visi dan misi gubernur saat kampanye yakni berkomitmen dalam penanganan COVID-19, sama sekali tidak terlihat saat Mahyeldi-Audy memimpin.
Politisi Partai Gerindra itu juga memberikan contoh bagaimana pemeriksaan tes swab PCR di Bandara Internasional Minangkabau yang gratis saat masa kepemimpinan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, namun malah dihentikan ketika zaman Mahyeldi-Audy.
Lalu, laboratorium Universitas Andalas tidak memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan tes swab, karena Pemprov Sumbar sangat minim memberikan perhatian.?
"Sekarang mereka memakai mobil dinas baru. Ini tentu menyakitkan hati masyarakat Sumbar," ujar Andre pada Tribunnews.
Sebelumnya, juga ada alasan gubernur membeli mobil mewah itu, yaitu karena mobil lama remnya blong dan sudah rusak. Andre menilai kerusakan itu masih dapat diperbaiki.
"Tinggal dibawa ke bengkel saja itu bisa. Tapi memang tergantung kepada niatnya untuk beli mobil baru atau memperbaikinya," tutup Andre pada media yang sama.
Sementara itu di tempat terpisah, Anggota DPRD Sumbar Nofrizon turut memberikan kritiknya terhadap mobil mewah yang dibeli oleh gubernur dan wakil gubernurnya.
"Apa pun alasannya tidak layak dalam kondisi sekarang ini," tegas Nofrizon dinukil Tribun Padang.
Menurut Nofrizon, seharusnya pemerintah level Gubernur dapat melakukan refocusing anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19.
"Pemerintah terendah wali nagari (kepala desa) saja dia mau me-refocusing, memberi bansos untuk masyarakat," sindir Nofrizon.
- Source : www.matamatapolitik.com
