Menebak Langkah Mega - Prabowo di 2024
Tahun politik 2024 sudah di ambang pintu. Di perhelatan ini, Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subianto kelihatannya masih memegang peran sentral. Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan dengan kursi terbanyak di legislatif, dengan sendirinya punya wewenang untuk menentukan siapa calon presiden versi partainya, tanpa bergantung pada parpol lain.
Kita sudah memasuki tahun 2021. Artinya hanya tinggal beberapa tahun lagi pemilu/pilpres berlangsung. Siapakah gerangan calon pimpinan nasional yang akan diusung Megawati? Sangat menarik untuk diduga-duga. Menduga, bukan suatu kesalahan atau dosa. Siapa pun bisa menduga-duga. Soal nanti benar atau salah, itu urusan belakangan.
Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Sepertinya kawan ini masih berambisi untuk menebus kegagalannya yang sudah 3 kali kandas di ajang pilpres. Tak peduli usia sudah manapak kepala tujuh, kalau masih merasa sehat dan punya peluang, kenapa tidak dicoba lagi?
Prabowo sudah punya banyak pengalaman dalam urusan pilpres. Dia menjadi cawapres untuk Megawati pada 2009, namun pasangan ini dihadang SBY - Boediono. Tahun 2014 Prabowo menjadi capres namun dikalahkan Jokowi. Tahun 2019 lalu pun Prabowo kembali menelan pil pahit, lagi-lagi oleh Jokowi.
Tahun 2024 Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri, sebab sudah dua periode menjabat presiden. Momen ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh Prabowo, apalagi hingga kini namanya masih termasuk di antara capres potensial. Pengalamannya ikut kontestan yang sama selama tiga kali, tentu menjadi suatu nilai tambah baginya.
Tapi siapa yang akan mendampingi dirinya nanti sebagai cawapres? Banyak prediksi bahwa Megawati akan menyodorkan Puan Maharani. Namun sepertinya nama yang satu ini kurang menjual. Prabowo yang sudah kenyang makan asam-garam pilpres, kemungkinan besar pasti paham hitung-hitungan ini. Maka dia tidak akan ceroboh untuk menerima skenario Megawati ini.
Tapi dinamika politik itu sering tidak bisa diduga. Dalam arti peluang terjadinya duet Prabowo - Puan tetap terbuka. Dan apabila ini terjadi maka PDI Perjuangan akan bahu-membahu memenangkan pasangan ini. Meski tetap dengan catatan, masih kurang menjual. Namun politik itu selalu sulit dicerna. Apa pun bisa saja terjadi.
Lawan mereka siapa? Kemungkinan besar Anies Baswedan. Itu pun dengan catatan gubernur DKI Jakarta ini sedang menjabat pada 2024 nanti. Bila tidak punya kedudukan atau jabatan apa-apa, alias nganggur, jelas tidak ada parpol yang sudi mencapreskannya. Maka penting bagi Anies dan simpatisannya menjaga peluang, agar dia dapat memenangkan Pilkada DKI jika dilangsungkan pada 2022 nanti.
Apabila skenario Prabowo - Puan tidak terwujud, bukan tidak mungkin menteri pertahanan ini akan menggandeng Anies menjadi cawapresnya. Bahkan sepertinya sangat ideal. Dan Anies sendiri tentu tidak akan keberatan dengan komposisi semacam ini?
Dan kalau poros Prabowo - Anies sudah terbentuk, maka giliran Megawati dan PDIP-nya yang harus memutar otak siapa gerangan kader Banteng yang bisa menandingi pasangan Prabowo - Anies?
Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa Puan sepertinya "sulit" untuk ditampilkan. Sementara PDIP saat ini memiliki dua kader yang cukup bagus, dan tentu saja layak jual. Mereka adalah Gandjar Pranowo gubernur Jawa Tengah, dan Tri Rismaharini menteri sosial. Akankah kedua kader ini nanti menjadi paslon yang direstui Mega?
Di survei-survei, nama Gandjar bercokol di tingkat atas. Sementara dari segi popularitas, Risma sangat menjanjikan. Tetapi keberadaannya sebagai seorang wanita, diperkirakan akan menjadi sasaran empuk untuk diserang pihak lawan yang pasti memainkan jurus-jurus agama untuk membodohi dan menipu warga.
Padahal, untuk saat ini sosok Gandjar - Risma-lah yang diyakini bisa mengawal dan melanjutkan program-program serta kebijakan Jokowi. Nasionalisme keduanya tidak diragukan. Gandjar berani dengan tegas mengancam mencopot kepala sekolah yang terpapar paham radikalisme yang anti-Pancasila.
Sementara sikap toleransi Risma terhadap keanekaragaman bangsa juga sangat mengagumkan. Maka kedua sosok ini sangat ideal untuk meneruskan tongkat estafet yang akan dititipkan Jokowi di akhir masa jabatannya, tahun 2024.
Dan sebaliknya, apabila nanti "orang lain" yang tampil memimpin bangsa, maka dipastikan RI akan bernasib sama dengan DKI Jakarta sepeninggal Ahok - Djarot.
Bayangkan apabila sosok-sosok yang tidak kapabel memimpin daerah, namun terpilih menjadi pimpinan nasional, yang terjadi adalah kemunduran dan kehancuran total di seantero negeri. Pancasila dan UUD 1945 terancam, maka dengan sendirinya NKRI pun terancam.
Sebab ormas-ormas intoleran yang keinginannya cuma mengganggu ketertiban dan kedamaian, serta bercita-cita mengganti dan mengubah negara kesatuan menjadi negara syariah, akan kembali lepas bebas. Indonesia akan terjun bebas menjadi terbelakang.
Di lain pihak, korupsi akan semakin merajala lela dan tidak terkendali. Di era Jokowi yang komitmen terhadap aksi pemberantasan korupsi saja, masih banyak terjadi penyalahgunaan uang rakyat. Sebut saja salah satu contoh di jajaran Pemda DKI Jakarta yang penggunaan APBD-nya kerap mengundang tanya dan kecurigaan karena banyak anggaran yang tidak masuk akal.
Belum lagi nanti bila pimpinan nasional itu dekat atau merupakan bagian dari keluarga koruptor kakap yang diduga menyembunyikan puluhan triliun uang rakyat yang ditilep atau dikorupsi semasa berkuasa. Maka segala upaya pemerintah untuk mengembalikan ribuan triliun rupiah uang hasil kejahatan yang diumpetin di mancanegara, akan mentah dan terjun bebas.
Singkatnya apabila bukan sosok-sosok yang sudah teruji dan terbukti komitmennya terhadap bangsa dan negara ini yang menjadi suksesor Jokowi, maka NKRI akan kembali nyungsep ke jurang kekelaman.
Tidak ada salahnya jika upaya pencegahan terjadinya mimpi buruk ini dimulai dari sekarang.
- Source : seword.com
